Jakarta, Aktual.co — Calon Tunggal Kapolri Komjen pol Badrodin Haiti menyampaikan visi misinya dihadapan Komisi III DPR RI dalam rapat uji kelayakan dan kepatutan. Pada penyampaian visinya, ia mengungkapkan bahwa akan membawa lembaga kepolisian ini menjadi profesional.
“Jika diberi amanah, visi kami adalah pemantapan soliditas, profesionalisme polri yang berkualitas, mandiri dan bergotong royong. Itu merupakan visi pemerintah yang harus kita wujudkan,” ucap Badrodin, di ruang Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan,  Kamis (16/4).
Tak hanya itu, jenderal bintang tiga itu juga menyampaikan misi dengan yakin dan percaya diri. Badrodin juga memaparkan delapan misi yang akan dicapainya
“Pertama, pemantapan soliditas dengan pemantapan keorganisasian. Yang kedua adalah melaksanakan revolusi mental Polri dengan meningkatkan pengawasan,” papar pria yang sekarang ini menjabat sebagai Plt Kapolri itu.
Misi ketiga Badrodin adalah memperkuat pencegahan kejahatan. Misi keempat Wakapolri adalah memacu terbentuknya postur Polri yang dominan dengan pelayan masyakarat. Kelima adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Misi keenam adalah mengetahui masalah gangguan Keamanan ketertiban masyarakat. Misi ketujuh adalah menyelesaikan masalah sosial dan Keamanan ketertiban masyarakat,” serunya.
Misi kedelapan Badrodin sebagai Kapolri adalah meminimkan angka empat kejahatan, terutama kejahatan luar biasa. Setelah memaparkan visi misi, Badrodin memaparkan 11 program prioritasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Nebby

Medan, Aktual.co — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan kembali mengunjungi Provinsi Sumatera Utara untuk membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS) pada Sabtu (18/4).
Kaur Medmas Penum Pendam I/BB Kapten Inf Yamin Sohar menyebutkan, berdasarkan jadwal yang ditentukan, Presiden Jokowi akan datang bersama rombongan, diantaranya Ibu Iriana dan Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek.
“Kegiatan Presiden Jokowi di Sumatera Utara akan membagikan Kartu Indonesia Sehat (KIS),” ujar Yamin kepada awak media, Kamis (16/4).
Pembagian kartu akan dilakukan kepada masyarakat di PTPN III Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Usai membagikan kartu KIS, presiden dijadwalkan menghadiri Kongres PKPI.
“Setelah itu akan menghadiri Kongres PKPI yang dijadwal pada pukul 20.30 Wib di Salah satu Hotel di Medan,” jelasnya.
Diketahui, kunjungan Jokowi ke Provinsi Sumut kali ini merupakan yang kedua kalinya saat menjabat sebagai Presiden RI. Pada kunjungan pertama, Jokowi mendatangi pengungsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku kerugian akibat pembobolan nasabah bank via virus malware hanya ratusan juta hingga 3 milyar yang kini sudah diganti oleh pihak bank. hal tersebut mengemuka setelah pemberitaan dimedia menyebut bahwa kerugian akibat virus tersebut mencapai 130 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edy Simanjuntak mengatakan, kerugian akibat pembobolan nasabah bank via virus Melicius Ware (Malware) tidak sampai Rp 130 miliar. Menurutnya, bank yang melaporkan kasus tersebut hanya menyebut miliaran saja.
“Saya kan juga gak mengatakan 130 miliar, saya gak bisa menentukan kerugiannya berapa,” ujar Victor, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (16/4).
Sejauh ini, kata Victor, baru tiga bank yang melaporkan. Meski demikian, mereka tidak menyebutkan secara pasti kerugiannya.
Selain itu, Bareskrim juga telah memeriksa lima kurir terkait kasus tersebut. Akan tetapi, kelima kurir tidak dikenakan pidana. Pasalnya, kurir tersebut tidak menyadari bahwa telah melakukan kejahatan.
Victor mengaku, juga telah melalukan koordinasi dengan interpol. Hal tersebut untuk mengungkap pengendali pembobolan yang diketahui berasal dari Ukraina.
Sebelumnya, Victor menjelaskan, virus Malware disebarkan melalui layar komputer nasabah terutama pengguna internet banking. Virus tersebut dimasukkan kedalam aplikasi untuk melakukan transaksi internet banking. Menurut Victor, nasabah tidak menyadari bahwa transaksinya dibelokkan oleh pengendali yang ada di Ukraina. Karena aplikasi yang digunakan nasabah hampir mirip dengan yang dari bank.
Ketika virus tersebut menyebar di komputer nasabah, kata Victor, maka, secara otamatis setiap transaksi dengan bank akan dikendalikan oleh cybercrime yang ada di Ukraina. 
“Tinggal menunggu ketika nasabah transaksi. karena di komputer ada melwer maka transfer masuk ke cybercrime,” ujar Viktor, saat jumpa pers di Bareskrim Polri, Senin (13/4)
Pengendali sendiri, kata Victor, merekrut Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi kurir. Kurir tersebut diminta membuka rekening guna menampung uang yang dibelokkan dari nasabah ke rekening kurir yang sudah dikendalikan. Selanjutnya kurir tersebut mendapatkan bagian dari total jumlah uang nasabah untuk kemudian dikirim ke Ukraina melalui western union moneygram.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Komisioner Komisi Informasi Pusat Rumadi Ahmad menyatakan pihak yang membocorkan soal dan kunci Ujian Nasional 2015 bisa dijerat pidana karena melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
“Kita sama sekali tidak boleh mentolerir perbuatan curang yang dapat menjerumuskan para siswa, mereka semua adalah calon-calon pemimpin bangsa,” kata Rumadi Ahmad dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (16/4).
Rumadi menyesalkan beredarnya informasi tentang bocornya soal dan kunci jawaban UN 2015, apalagi di beberapa daerah, soal dan kunci tersebut diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Untuk itu, ujar dia, perbuatan yang tidak bermoral tersebut harus segera ditindak secara tegas dan keras.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dinilai harus mengambil langkah cepat guna memastikan apakah soal serta kunci jawaban UN yang beredar dan diperjualbelikan itu benar-benar asli.
Bila ternyata asli, lanjutnya, Kemendikdasmen wajib melakukan investigasi secara menyeluruh guna mengungkap siapa saja oknum yang terlibat dalam pembocoran informasi itu.
“Jika hampir tiap tahun informasi yang dianggap rahasia negara itu bocor, saya kira Kemendikdamen perlu untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem keamanan informasi soal dan kunci jawaban UN yang digunakan selama ini,” ujarnya.
Rumadi juga menambahkan, ancaman pidana terhadap pembocor rahasia negara, tidak hanya diatur oleh Pasal 332 KUHP tentang pidana membocorkan rahasia negara, atau Pasal 362 KUHP tentang pemufakatan jahat untuk membocorkan rahasia negara yang ancaman hukumannya setahun penjara.
Ia menjelaskan bahwa pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) juga mengatur ketentuan pidana bagi siapa saja yang membocorkan informasi yang dikecualikan atau rahasia negara dengan ancaman maksimal 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 20 juta.
Karena itu, Komisioner KIP itu mengingatkan kepada aparat penegak hukum agar nantinya tidak ragu untuk menggunakan pasal pidana dalam UU KIP itu. Hal tersebut mengingat sanksi yang diberikan haruslah maksimal sehingga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya.
Sebelumnya, penyidik Badan Reserse Kriminal Mabes Polri tengah menggeledah beberapa lokasi di Jakarta untuk menyelidiki adanya laporan kasus kebocoran soal Ujian Nasional (UN) 2015 di internet.
“Ada beberapa tempat yang kami curigai. Kami harus cepat mencari alat bukti. Tempatnya di Jakarta,” kata Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso, di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (15/4).
Penyelidikan ini menurutnya, menindaklanjuti adanya laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada Selasa (14/4). “Kami terima laporannya kemarin,” kata Waseso.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby