Jakarta, Aktual.co —Bagi wisatawan Muslim yang hendak berpegian ke Israel, hendaknya, yang perlu diperhatikan benar yakni panduan kuliner yang terpadapat di negara tersebut.

Warga Yahudi sendiri peduli makanan ‘halal’ yakni sejak tahun 1967 silam. Negara Zionis ternyata gencar meluaskan peraturan-peraturan makanan orang Yahudi serupa dengan orang Islam dengan sebutan halal.

Namun demikian, perbedaan Kosher dan halal pun jelas terlihat berbeda. Sehingga bagi orang Yahudi, begitu pentingnya kosher hingga mereka pun membentuk club-club Kosher seperti di Amerika.

Sementara itu, ‘kosher’ bagi Yahudi dalam terminology bahasa adalah makanan atau hewan yang boleh dimakan atau dikonsumsi. Sementara itu, sebutan lain dari kosher adalah “Kashrut”, atau “Kasher”. Sedangkan, lawannya yang tidak boleh dimakan disebut “trefa atau trayfah”.

Kosher dalah istilah dalam hukum tentang makanan agama Yahudi. Sesuai dengan halakha (hukum Yahudi) suatu makanan disebut kosher (istilah bahasa Inggris, dari istilah bahasa Ibrani kasher, yang berarti “layak” (dalam konteks ini berarti layak untuk dimakan orang Yahudi).

Kemudian apa perbedaan antara ‘kosher’ dengan ‘halal’ dalam Islam?
Bila dilihat sekilas nampak adanya kesamaan. ‘Kosher’, ‘kashut atau ‘kasher’, adalah suatu produk yang boleh dimakan. Sedangkan ‘trefa’ atau ‘trayfah’, adalah jenis produk yang dilarang dikonsumsi. Hal ini mirip dengan pengertian halal-haram dalam agama Islam.

Misalnya lagi, kosher tidak menghendaki adanya unsur babi dalam makanan dan minuman. Selain itu hewan (sapi, kambing, domba, dan lain-lain) harus disembelih dengan menggunakan pisau tajam dan tidak boleh dimatikan dengan cara dipukul, dipelintir, atau diterkam binatang buas.

Karena kemiripan pengertian dua istilah itu, maka orang-orang Yahudi mempromosikan bahwa ‘kosher foods’ adalah makanan yang halal bagi Muslim. Karena sudah ada sertifikat ‘kosher’, maka tidak perlu lagi sertifikat halal untuk produk tersebut.

Pengertian ini kemudian dikampanyekan dan disebarluaskan ke seluruh dunia. Di Amerika Serikat, konsumen ‘kosher foods’ jauh melebihi jumlah konsumen pemeluk Yahudi Ortodok, yang menghendaki makanan ‘kosher’. Hal ini disebabkan karena kaum Muslim dan Kristen Advent juga ikut menjadi konsumen makanan kosher.

Wajar, jika kaum Yahudi hingga kini sangat gencar memperkenalkan ‘kosher foods’ ke segenap penjuru dunia, dengan sasaran utama umat Islam. Dengan demikian posisi tawar sertifikasi ‘kosher’ semakin meningkat di mata para produsen makanan.

Selanjutnya, masyarakat Yahudi begitu kritis dan peduli terhadap kosher ini, sehingga adanya produk pangan yang tidak bersertifikat kosher akan ditolak mentah-mentah, baik yang masuk ke negara Israel maupun yang dikonsumsi komunitas Yahudi di berbagai belahan dunia.

Meskipun sekilas mirip antara halal dan kosher, sebenarnya keduanya berbeda. Ada barang haram yang masuk kategori kosher, sebaliknya ada juga makanan halal yang masuk dalam kategori treyfah.

Sebagai contoh, daging tetap kosher, meskipun proses penyembelihannya tidak menyebutkan nama Allah (Jehovah Elohim). Mereka berkeyakinan bahwa tidak pantas menyebut nama Tuhan yang Suci di tempat penyembelihan hewan yang kotor (rumah potong hewan).

Dari keterangan di atas jelaslah, bahwa sebutan ‘halal’ berbeda dengan ‘kosher foods’ milik Yahudi. Keduanya berangkat dari landasan filosofis dan ideologis yang berbeda. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana mendorong pasar konsumen Muslim yang lebih optimis terhadap produk-produk halal yang nilainya terus meningkat di seluruh dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta akan memeriksa mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Dahlan Iskan terkait dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Listrik Induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara Barat (NTB) senilai Rp1,063 miliar pada pekan depan.
“Saya sudah memeriksa rencana pemanggilan saksi (Dahlan Iskan) kaitannya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) pada pekan depan,” kata Kepala Kejati DKI Jakarta Adi Toegarisman, di Jakarta Kamis (16/4).
Adi mengatakan penyidik kejaksaan akan memeriksa seluruh pihak terkait dengan pelaksanaan proyek pembangunan 21 Gardu Induk PT PLN (Persero) Jawa, Bali dan NTB.
Termasuk pemeriksaan terhadap KPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan perusahaan pemenang tender.
Sejauh ini, penyidik Kejati DKI telah menahan sembilan orang dari 15 orang yang telah ditetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Gardu Induk tersebut di Rumah Tahan (Rutan) Cipinang Jakarta Timur.
Para tersangka yang menjalani penahanan yakni Manajer Unit Pelaksana Konstruksi (UPK) Jaringan Jawa-Bali (JJB) IV Region Jabar Fauzan Yunas, Manajer UPK JJB IV Region DKI Jakarta dan Banten Syaifoel Arief, dan Manajer Konstruksi dan Operasional Ikitring Jawa, Bali, Nusa Tenggara I Nyoman Sardjana.
Selanjutnya, Deputi Manager Akuntansi Ikitring JJB-Nusa Tenggara Ahmad Yendra Satriana, Asisten Engineer Teknik Elektrikal UPK JJB 2 Yushan, Ketua Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) Totot Fregatanto, dan empat anggota PPHP Yayus Rusyadi Sastra, Endi Purwanto dan Arief Susilo Hadi. Beberapa waktu lalu seorang lainnya Direktur PT HYM (Hyfemerrindo Yakin Mandiri) Ferdinand Rambing Dien sudah ditahan penyidik.
Sementara itu, dua tersangka lainnya PPK sekaligus General Manager Ikitring Jawa, Bali, Nusa Tenggara yakni Yusuf Mirand dan Hengky Wibowo belum ditahan karena menunggu berkas berita acara pemeriksaan rampung.
Tersangka yang belum menjalani penahanan lainnya dari pihak rekanan Dirut PT Arya Sada Perkasa (ASP) Egon, Direksi PT ASP Tanggul Priamandaru, serta Direksi PT ABB Sakti Industri Wiratmoko Setiadji.
Proyek pembangunan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) itu berjalan sejak Desember 2011 dengan target selesai pada Juni 2013.
Proyek itu mengerjakan pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan elektromekanikal, serta pengadaan pemasangan dan transportasi pekerjaan sipil.
Proyek Gardu Induk (GI) Listrik berkapasitas 150 Kilovolt itu sudah rampung lima unit yakni GI New Wlingi, Fajar Surya Extention, Surabaya Selatan, Mantang dan Tanjung.
Sedangkan 13 proyek lainnya terbengkalai yaitu GI Malimping, Asahimas Baru, Cilegon Baru, Pelabuhan Ratu Baru, Porong Baru, Kedinding, Labuhan, Taliwang, Jatiluhur Baru, Jatirangon II, Cimanggis II, Kadipaten, dan New Sanur.
Sebanyak tiga proyek yang tidak dilakukan kontrak adalah GI Selong, Soe/Nonohanis dan Kafamenanu. Para tersangka khususnya PPK dianggap menyalahi Pasal 11 ayat (1) huruf h Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tugas PPK.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa anggaran untuk penyaluran bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2015.
“Dari APBN-P (2015). APBNP-nya baru diketok, datanya ada,” kata Khofifah, kepada Aktual.co, Kamis (16/4).
Hingga hari ini, sudah sekitar 30,59 persen data penerima bantaun yang tersebar. Sementara dana yang sudah cair sebanyak Rp2,6 triliun, dari total anggaran sebesar Rp9,6 triliun.
“Rumah tangga sasaran 4,3 juta dari 15,5 juta KK,” ujarnya.
Khofifah menambahkan, dalam penyaluran bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), pihaknya membentuk sekretariat bersama (Sekber).
Sekber ini terdiri dari Kementerian Kesehatan dan BPJS, untuk KIS. Sementara Kementerian Agama dan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk KIP.
“Makanya bikin sekber. Jadi KIP dan KIS itu induknya KKS (Kartu keluarga Sejahtera). Yang lead Kemensos karena induk datanya KKS,” kata Khofifah, kepada Aktual.co, pada peresmian sekber, di Jakarta, Kamis (16/4).
Sekber merupakan inisiasi dari tim seiring persiapan launching penyaluran bantuan yang akan dilakukan langsung oleh presiden di 12 kabupaten/Kota.
Penyaluran bantuan ‘Kartu Sakti’ ini sendiri dilakukan di kantor pos tiap-tiap daerah atau tempat yang ditunjuk oleh PT Pos.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo didesak untuk memimpin langsung diplomasi pembebasan TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, menyusul dilaksanakannya eksekusi mati Siti Zaenab di Arab Saudi pada 14 April lalu.
“Jokowi harus memimpin evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk melihat bagaimana selama ini SOP pelayanan buruh migran di negara-negara tersebut, baik itu pelayanan administrasi dan bantuan hukum agar tidak ada lagi Siti Zaenab yang lain,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Kamis (16/4).
Berdasarkan data Migrant Care, saat ini terdapat 279 buruh migran Indonesia yang sedang menghadapi hukuman mati dengan rincian 212 orang di Malaysia, 37 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, 27 orang di Tiongkok, 1 orang di Qatar, dan 1 orang di Iran.
Dari jumlah tersebut, 60 di antaranya sudah mendapat vonis tetap yaitu di Malaysia 45 orang, Arab Saudi 5 orang, Qatar 1 orang, dan Tiongkok 9 orang. Sedangkan 219 orang sisanya masih dalam proses hukum.
Selain 279 orang tersebut, terdapat pula 92 kasus baru dalam kurun waktu 2013-2015 yang harus segera mendapat respons dari pemerintah.
Selain itu, BNP2TKI dan Kemenaker harus melakukan konsolidasi data buruh migran yang terancam hukuman mati karena data di setiap lembaga berbeda-beda.
“Pemerintah kita perlu memperbaiki perlindungan atas tenaga kerja kita yang seakan diperlakukan seperti budak dengan segera menyelesaikan RUU PRT dan menyelesaikan UU tentang buruh migran,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya keras dalam kasus eksekusi Siti Zaenab di Arab Saudi, dan mengatakan Indonesia menghormati pelaksanaan hukum di Arab Saudi.
Wapres mengemukakan rasa prihatinnya dan menambahkan pihaknya menghormati hukum di Arab Saudi dan ingin agar negara lain juga menghormati pelaksanaan hukum di Indonesia..

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby