Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
23 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 36678

Miras Dilarang, Djarot Khawatir Pajak DKI Turun

Jakarta, Aktual.co —Pemprov DKI kembali menunjukkan sikap ‘tak rela’ dengan pelarangan peredaran minuman keras di minimarket. Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat terang-terangan khawatir pelarangan bakal membuat penerimaan pajak dari penjualan miras anjlok. 
Kata dia, merosotnya pajak miras di DKI merupakan  konsekuensi dari pelarangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.
Meski demikian, Djarot malah anggap salah sasaran kalau Pemprov DKI disebut menolak pelarangan miras. Dalihnya, peraturan Kemendag bukan melarang miras, tapi hanya membatasi penjualan saja. “Itu kan urusannya Kementerian Perdagangan. Saya sampaikan begini ya, apakah bir itu ada larangan untuk meminum? Dari surat edaran mendag? kan tidak. Tapi diatur untuk penjualannya saja,” ujar Djarot, di Balai Kota, Kamis (16/4).
Urusan pendapatan DKI dari penjualan miras, sebelumnya juga sudah dipersoalkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab DKI ternyata masih berharap pendapatan pajak penjualan miras dengan jumlah besar, mencapai Rp 1,3 triliun.
“Pak Gubernur kami catat sudah tidak boleh terima retribusi dan pendapatan dari izin tempat penjualan miras lagi. Tetapi kenapa masih mencantumkan target pendapatan Rp 1,3 triliun?” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Kemendagri Reydonnyzar Moenek, saat rapat evaluasi Rapergub APBD 2015, awal April lalu. 

Artikel ini ditulis oleh:

291 WNI Siap Dieksekusi Mati, Ini PR Untuk Jokowi

Jakarta, Aktual.co —  Presiden Joko Widodo didesak untuk memimpin langsung diplomasi pembebasan TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara, menyusul dilaksanakannya eksekusi mati Siti Zaenab di Arab Saudi pada 14 April lalu.
“Jokowi harus memimpin evaluasi secara menyeluruh terhadap seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk melihat bagaimana selama ini SOP pelayanan buruh migran di negara-negara tersebut, baik itu pelayanan administrasi dan bantuan hukum agar tidak ada lagi Siti Zaenab yang lain,” ujar Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah di Jakarta, Kamis (16/4).
Berdasarkan data Migrant Care, saat ini terdapat 279 buruh migran Indonesia yang sedang menghadapi hukuman mati dengan rincian 212 orang di Malaysia, 37 orang di Arab Saudi, 1 orang di Singapura, 27 orang di Tiongkok, 1 orang di Qatar, dan 1 orang di Iran.
Dari jumlah tersebut, 60 di antaranya sudah mendapat vonis tetap yaitu di Malaysia 45 orang, Arab Saudi 5 orang, Qatar 1 orang, dan Tiongkok 9 orang. Sedangkan 219 orang sisanya masih dalam proses hukum.
Selain 279 orang tersebut, terdapat pula 92 kasus baru dalam kurun waktu 2013-2015 yang harus segera mendapat respons dari pemerintah.
Selain itu, BNP2TKI dan Kemenaker harus melakukan konsolidasi data buruh migran yang terancam hukuman mati karena data di setiap lembaga berbeda-beda.
“Pemerintah kita perlu memperbaiki perlindungan atas tenaga kerja kita yang seakan diperlakukan seperti budak dengan segera menyelesaikan RUU PRT dan menyelesaikan UU tentang buruh migran,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya keras dalam kasus eksekusi Siti Zaenab di Arab Saudi, dan mengatakan Indonesia menghormati pelaksanaan hukum di Arab Saudi.
Wapres mengemukakan rasa prihatinnya dan menambahkan pihaknya menghormati hukum di Arab Saudi dan ingin agar negara lain juga menghormati pelaksanaan hukum di Indonesia..

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Kemenpora Terus Intervensi PSSI

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Pemuda dan Olahraga, terus memberikan intervensi kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, dengan akan melayangkan surat teguran ketiga (SP3).

Padahal, PSSI pada Rabu (15/4) telah membalas surat teguran pertama yang dilayangkan oleh Kemenpora pada 8 April lalu.

“Akan SP3 (surat peringatan ketiga), ke kantor PSSI,” kata Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto saat dihubungi di Jakarta, Kamis (16/4).

Surat teguran yang ketiga kali ini, kata Gatot, merupakan tanggapan dari jawaban PSSI kepada Kemenpora yang dinilai tidak sesuai dengan permintaan.

Gatot juga mengatakan Kemenpora tidak puas dengan jawaban PSSI yang meminta waktu untuk memutuskan persoalan seusai kongres di Surabaya pada Sabtu (18/4).

“Kami belum puas dengan tanggapan itu, karena tidak sesuai dengan yang diminta,” kata Gatot.

Meskipun PSSI sudah menyampaikan pada Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya untuk segera menyelesaikan persyaratan legalitas sesuai peraturan Badan Olahraga Profesional Indonesia, menurut Gatot, hal tersebut belum cukup.

Menurut dia, seharusnya PSSI memberikan peringatan kepada kedua klub asal Jawa Timur itu terkait permasalahan legalitas klub.

Kemenpora juga menginginkan, lanjut Gatot, agar Arema dan Persebaya menyelesaikan persyaratan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Sebelumnya Kemenpora telah mengirimkan dua kali surat teguran kepada PSSI untuk memerintahkan klub Arema dan Persebaya segera menyelesaikan keputusan Badan Olahraga Profesional Indonesia terkait persyaratan legalitas.

PSSI mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan kedua klub asal Jawa Timur tersebut untuk segera menyelesaikan persyaratan yang diminta.

PSSI juga sudah mengirimkan surat balasan kepada Kemenpora yang isinya meminta waktu agar keputusan dilakukan oleh Komite Eksekutif PSSI seusai kongres di Surabaya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pakar: Keamanan Internet Indonesia Masih Lemah

Jakarta, Aktual.co —  Konsultan Keamanan Dunia Maya KPMG Singapura Lyon Poh mengatakan keamanan jaringan internet di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih lemah sehingga pengawasan harus ditingkatkan untuk melindungi data di dalamnya.

“Dalam World Economic Forum 2015, disimpulkan jika terlambat mengadopsi pengamanan dunia maya, maka kerugian dapat mencapai hingga tiga triliun dolar Amerika pada 2020,” kata Lyon Poh di Hotel Hyatt Jakarta, Kamis (16/4).

Dalam forum yang diadakan di Davos, Swiss, pembahasan mengenai pengaman jaringan dunia maya mendapat urutan pertama dari 10 risiko jangka panjang paling signifikan di dunia.

Menurut dia, lemahnya pengawasan terhadap dunia maya terjadi karena biasanya negara berkembang lebih fokus kepada pertumbuhan eknomi, sehingga melupakan hal yang mungkin dianggap sepele seperti keamanan jaringan dunia maya.

Laporan KPMG mengenai “Risiko Dunia Maya Pada Negara Berkembang” menyatakan lemahnya pengawasan terhadap jaringan dunia maya terjadi karena kompleksnya rantai pasokan.

Sementara itu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak dapat menjangkau biaya tersebut, padahal UMKM menjadi komponen penting dalam rantai pasokan global.

“Kebanyakan UMKM mungkin tidak memahami kerumitan dari rantai pasokan global di mana mereka menjadi bagian di dalamnya, sehingga mereka tidak menyadari kerugian yang dapat diterima apabila sistem mereka diretas,” kata dia.

Kemudian lemahnya pengawasan pada dunia maya terjadi karena, para pengusaha tidak mau mengeluarkan uang lebih untuk berinvestasi dalam pengamanan akses dunia maya.

Mereka tertarik untuk berinvestasi dalam keamanan dunia maya ini jika harganya murah.

Hal lain adalah semakin cepatnya perkembangan teknologi tetapi tidak dibarengi dengan pelatihan mengenai pengawasan risko dan terakhir masih lemahnya regulasi nasional mengenai pengamanan jaringan dunia maya.

Memang perusahaan besar yang telah memahami risiko dunia maya itu, telah bersedia untuk menginvestasiikan untuk memasang sistem pengamanan dunia maya.

Hingga saat ini, usaha nasional mau un regional untuk mengadopsi strategi kemanan dunia maya secara komperhensif masih lambat dan terpecah-pecah sehingga berdampak pada kurangnya keamanan sistem dan mengerdilkan fungsi pasar yang sesungguhnya.

Ada enam hal yang dapat dilakukan untuk membangun keamanan dunia maya yaitu menciptakan kebersihan di dalam dunia maya, membangun mekanisme lacak dan tanggap, berbagi informasi dengan kelompok industri, memeperkuat intelijen atas ancaman, mengetahui praktik-praktik baik dan memiliki pemimpin atau anggota diireksi yang melakukan advokasi dan mengawasi penyebabnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pertamina Persilahkan KPK Telusuri Kerugian Rp2,7 Triliun

Jakarta, Aktual.co —   Manajemen PT Pertamina (Persero) mengaku tidak keberatan jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menelusuri kerugian perseroan di periode Januari dan Februari 2015 yang mencapai USD212 juta atau setara Rp2,7 triliun.

“Woo silahkan, senang sekali,” kata Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang melalui pesan singkatnya kepada Aktual di Jakarta, Kamis (16/4).

Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan jika KPK memang hendak menyelidiki penyebab meruginya Perseroan.

“Kami terbuka kok,” singkatnya.

Senada, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menyampaikan bahwa Pertamina akan mempersilahkan KPK menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang ada.

“Kami persilahkan KPK menjalankan tugas sesuai dengan fungsi yang ada, seperti yang selama ini disampaikan pertamina kami susun data data yang menjadi penyebab kerugian,” tutur Wianda.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menegaskan,  pihaknya akan menelusuri apakah kerugian Pertamina itu ada kaitan dengan delik tindak pidana korupsi.

“Iya bisa KPK telusuri. Kerugian karena apa? (korupsi),” ujar dia, ketika berbincang dengan Aktual.co, Selasa (14/4).

Lebih jauh disampaikan Johan, untuk melakukan hal itu lembaga antirasuah harus lebih dulu melakukan analisa. Karena menurutnya, kerugian yang dialami sebuah perusahaan bisa diakibatkan banyak faktor, salah satunya korupsi.

“Kan bisa macam-macam penyebab rugi sebuah perusahaan,” tandasnya.

Untuk diketahui, KPK pun kini tengah melakukan kajian di bidang Minyak dan Gas (Migas).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

F-16 Terbakar, TNI AU Berencana Ganti Pesawat

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna mengatakan, kecelakaan pesawat F-16 bernomor TS 1643  yang terjadi di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta Kamis (16/4) pagi, akan menjadi bahan instrospeksi internal TNI AU.
Hal ini mengingat pesawat F-16 merupakan pesawat hibah dari Amerika Serikat. Dengan demikian, pihaknya berencana mengganti dengan pesawat F-5 Tiger, Sukoi SU-35 atau F 16 70 Viper.
“Ada rencana ganti. Ini jelas pengalaman introspeksi dan mudah-mudahan kita (TNI AU) bisa beli pesawat yang baru,” kata Agus, di Mabes TNI AU Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (16/4).
Agus menjelaskan, pesawat F16 yang mengalami kecelakaan pagi tadi merupakan penambahan 24 pesawat F-16 beberapa tahun lalu yang sudah dibayar. Saat ini lima pesawat sudah didatangkan ke Indonesia. Meski pesawat tersebut terbilang bekas namun sudah ditingkatkan kemampuannya (Up Grade).
Lantaran program tersebut sudah berjalan maka pihaknya akan melakukan evaluasi untuk kedepannya.
“Ini program penambahan 24 pesawat F-16 yang sudah kita bayar. Ini tetap akan jalan. Dengan adanya pengalaman ini kita akan dievaluasi,” tutup Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

1...36,67736,67836,679...43,106Halaman 36,678 dari 43,106

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya