Jakarta, Aktual.co — Lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa menargetkan, sekitar 2 juta individu penerima manfaat program di tahun 2015.

Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa, Yuli Pujihardi mengatakan, jumlah yang ditargetkan tersebut 30 persen lebih banyak dibanding pencapaian jumlah penerima manfaat tahun lalu sebanyak 1.665.224 induvidu.

“Alhamdulillah, pada tahun 2014 lalu, Dompet Dhuafa berhasil menjaring 1.665.224 dari berbagai program pemberdayaan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain-lain, ” ujarnya ditemui di Resto Demang, kawasan Sarinah Thamrin Jakarta Pusat Kamis (16/4).

Menurut Yuli Pujihardi untuk tahun ini Dompet Dhuafa juga menyiapkan program pemberdayaan andalan di setiap bidang. Salah satunya di bidang ekonomi, Dompet Dhuafa menggulirkan program Mustahik Move to Muzaik (M3) atau dari Duafa menjadi Berdaya.

“Jadi tak hanya itu, program M3 kali ini akan menuju ke sektor pertanian, usaha kecil menengah (UKM dan peternakan, ” paparnya.

“Untuk sektor UKM, Dompet Dhuafa menargetkan sebanyak 130 KK sebagai penerima manfaat yang berada di Serang dan Bekasi. Dan kalau untuk sektor pertaniannya kami menargetkan sebanyak 60 KK untuk di Bogor dan Mojokerto sebagai penerima manfaat berupa program pertanian holtikultura.”

“Dan sebanyak 80 KK di Sleman dan Sukabumi ditargetkan sebagai penerima program Sentra Sapi Perah. Jadi selain bantuan berupa modal. Kami juga memberikan pendampingan intensif terhadap mereka, ” jelas Yuli Pujihardi.

Menariknya, di tahun ini, Dompet Dhuafa akan mengembangkan sebuah kawasan sebagai desa wisata di bilangan Jampang, Bogor Jawa Barat. Dimana kawasan tersebut memiliki potensi sosial dan budaya untuk dijadikan desa wisata berbasis tradisional yakni kesenian silat.

“Jadi melalui tema ‘Tumbuh Bersama’ ini Dompet Dhuafa senantiasa menjujung nilai kepedulian, berbagi dan semangat kebersamaan. Melalui tema ini diharapkan pula menggugah segenap elemen bangsa secara bersama-sama mewujudkan kemandirian, ” tutup Yuli Pujihardi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDIP yang menjadi tersangka kasus suap terkait kepengurusan izin pertambangan di kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, Adriansyah membenarkan jika dirinya bukan hanya sekali menerima suap dari bos PT Mitra Maju Sukses (PT MMS), Andrew Hidayat.
“”Iya betul, kejadian kemarin itu bukan yang pertama,” jawab Adriansyah usai diperiksa selama tujuh jam oleh penyidik KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/4).
Namun, saat kembali dikonfirmasi lebih lanjut terkait apa dan kapan saja menerima suap, mantan Bupati Tanah Laut itu enggan menjawab. Ia malah meminta wartawan menanyakannya pada pengacaranya.
“Pengacara saja,” tandasnya sebelum dibawa kembali petugas ke Rutan Pomdam Jaya, Guntur.
Sebelumnya, dugaan itu sudah disampaikan juga oleh pihak lembaga antirasuah. Dikatakan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, bahwa Andriansyah diduga sudah beberapa kali menerima suap dari Direktur PT MMS.
“Perusahaan yang sama ini diduga menyuap lebih dari sekali. Akan ditelusuri kemana saja uang tersebut,” ujar Priharsa.
Seperti diketahui, dalam OTT yang digelar di dua tempat pada Kamis (9/4), KPK berhasil menangkap tiga terduga pelaku tindak pidana korupsi. Adapun ketiga orang itu, yakni satu orang anggota Komisi IV DPR RI fraksi PDIP, Adriansyah, seorang pengusaha berinisial AH, serta satu orang lagi Briptu Agung Krisdianto.
Agung dan Adriansyah diamankan tim Satgas KPK ketika bertransaksi di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali sekitar pukul 18.45 WITA. Agung diduga merupakan kurir yang mengantarkan uang untuk Adriansyah. Pasalnya, saat OTT pihak KPK ‎juga turut mengamankan sejumlah uang dalam bentuk mata uang dolar Singapura dan rupiah. Diduga kuat, uang itu terkait Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
Akibat perbuatannya, Adriansyah diduga melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.‬
‪Sementara itu, Andrew Hidayat diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.‬

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ikut menggelar acara pertemuan dengan semua kepala parlemen dari negara yang masuk dalam konferensi Asia-Afrika (KAA), dalam rangka menyemarakkan 60 tahun KAA, yang diselenggarakan pada 19-24 April di Jakarta dan Bandung.
“Di Bandung (pembukaan KAA) itu adalah acara yang digagas oleh pemerintah dan juga ada sidang konvensi dari pemerinta. Kami membuat satu event paralel untuk parlementery forum yang diselenggarakan di DPR, Senayan ini,” kata Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon, di Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (16/4).
Konferensi parlemen juga akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada 23 April 2015, yang juga akan dihadiri Keynote Speaker Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Dan kemudian sesi berikutnya akan dipimpin oleh saya untuk anggota parlemen internasional yang hadir bertemakan new partnership, dan saudara Fahri Hamzah. Jadi akan ada juga ketua-ketua parlemen dari Asia Afrika dan anggota. Nanti tanggal 24 April kita akan bergabung dengan kepala negara di Bandung,” papar dia.
Fadli menjelaskan, DPR RI ingin mengingatkan pada 60 tahun lalu pernah duduk bersama-sama di Bandung, dalam Asia Afrika yang dihadiri oleh 29 negara.
“Dimana untuk membahas masalah ke depan Asia Afrika, dari Bandung spirit itu yang kemudian terinspirasi negara yang merdeka. Seperti Republik Sudan,”
“Ini baru pertama kali, kita yang menggagas Asia Afrika Parlemen. Ada sebanyak 20 negara lebih yang akan hadir,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co —   Mobil Gratifikasi Yan Ahmad Digunakan Sutan Simpan Uang Untuk Komisi VII DPR
Mobil Toyota Alphard 2.4 Tipe G milik Sutan Bhatoegana yang didapat dari Direktur PT Dara Trasindo Eltra, Yan Ahmad Suep, diduga menjadi pembawa uang suap untuk anggota Komisi VII DPR RI ketika pembahasan APBN-P Kementerian ESDM pada 2013 silam.
Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan Sutan selaku terdakwa kasus penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN-Perubahan milik Kementerian ESDM tahun anggaran 2013 di Komisi VII DPR RI.
Dalam pemaparannya, JPU KPK, Dody Sukmono menjelaskan bagaimana Sutan bisa mendapatkan mobil Toyota Alphard itu. Awalnya, terdakwa pada Oktober 2011 bertemu dengan rekannya, yakni Direktur Marketing PT Teras Teknik Perdana, Ganie H Notowijoyo dan Yan Achmad Suep.
“Terdakwa Sutan Bhatogana bertemu dengan Ganie H Notowijoyo dan Yan Achmad Suep di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Pada saat pembincaraan, terdakwa menyampaikan keinginannya untuk membeli mobil Toyota Alphard,” papar Jaksa Dody saat membacakan dakwaan.
Untuk menindaklanjuti keinginan Sutan, selanjutnya Yan Achmad dan supir terdakwa, Casmadi pergi ke showroom PT Duta Motor, yang terletak di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 32 BCD. Ketika itu, Yan Achamd meminta karyawan PT Duta Motor, Dewi Handayani untuk dipilihkan mobil Alphard dengan tipe paling bagus seharga Rp925.001.000.
Setelah melihat mobil yang diinginkan, dan berunding dengan Casmadi, Yan Achmad langsung memberikan uang muka sejumlah Rp13,2 juta untuk pembelian mobil tersebut. Dan pelunasannya dilakukan dengan mentransfer ke rekening PT Duta Motor.
“Pada 1 November 2011, Casmadi menemui Dewi Handayani di kantor PT Duta Motor untuk menyerahkan bukti transfer Bank BCA ke PT Duta Motor sejumlah Rp442.841.500 dan Rp468.959.500, sebagai tanda bukti pelunasan mobil Toyota Alphard,” beber Jaksa.
Setelah melakukan pelunasan, tiga hari berselang, Casmadi kembali bertemu dengan Dewi Handayani. Hal itu dilakukan untuk mengurus STNK dan BPKB mobil tersebut.
“Pada 4 November 2011, Casmadi menemui Dewi Handayani di kantor PT Duta Motor untuk menyerahkan KTP atas nama terdakwa yang digunakan untuk kepengurusan STNK dan BPKB mobil Toyota Alphard dengan nomor rangka ANH20-8184794 dan nomor mesin 2AZ-H726917, atas nama terdakwa. Kemudian setelah menyelesaikan administrasi tanda terima mobil atas nama terdakwa, maka mobil Toyota Alphard tersebut dibawa oleh Casmadi,” jelas Jaksa Dody.
Sementara itu, ketika pemberian uang senilai 140 ribu USD dari Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno pada 28 Mei 2013 lalu, Sutan meminta ajudannya, Muhammad Iqbal untuk menyimpannya di mobil Toyota Alphard.
Kala itu, Iryanto Muhcyi, yang mengambil uang tersebut di kantor Sekjen Kementerian ESDM, dalam perjalanannya kembali ke gedung DPR, menelepon Iqbal untuk memberikan uang tersebut kepada Sutan.
Keduanya sepakat untuk bertemu di lobi gedung DPR RI. Setelah bertemu, Iryanto pun langsung memberikan uang sebesar 140 ribu USD yang di masukkan ke dalam ‘paper bag’ yang berisi amplop-amplop berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat dari Waryono kepada Iqbal.
“Sesampainya di lobi Gedung Nusantara, Muhammad Iqbal masuk ke dalam mobil Iryanto Muhcyi lalu berputar-putar di sekitar lapangan depan lobi. Pada saat berputar-putar, Iryanto Muhcyi mengatakan, ‘Iqbal ini kasihkan ke pak Sutan, letakkan di meja pimpinan, ini paket Iqbal, ini ada kodenya, untuk P (pimpinan), A (anggota), S (Sekretariat Komisi VII)’,” papar Jaksa.
Setelah menerima uang itu, Iqbal pun membawanya ke ruang kerja Sutan. Namun, ketika diserahkan, terdakwa meminta Iqbal untuk menyimpan uang tersebut di dalam mobil Alphard miliknya.
“Jangan di sini, nanti dilihat orang. Bawa ke mobil, sana simpan di mobil,” minta Sutan ke Iqbal.
Mendapat perintah itu, Iqbal pun langsung menelepon supir Sutan, Casmadi. “Dimana?,” tanya Iqbal ke Casmadi melalui telepon. “Di basement,” jawab Casmadi.
Iqbal pun langsung menuju parkiran basement gedung DPR RI dan masuk ke mobil Alphard yang diduga hasil pemberian Yan Achmad, kemudian meletakkan ‘paper bag’ yang telah berisi uang pecahan dollar Amerika Serikat tersebut di dalam mobil itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby