Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mendapatkan hadiah berupa rumah senilai Rp 2,4 miliar dari koleganya, Saleh Abdul Malik. Hadiah itu diberikan karena Sutan membantu Saleh untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat saat menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Sukamiskin, Bandung.
Hal itu terungkap ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan Sutan Bhatoegana, yang merupakan terdakwa kasus penerimaan gratifikasi dalam penetapan APBN-Perubahan milik Kementerian ESDM tahun anggaran 2013 di Komisi VII DPR.
“Kemudian Saleh Abdul Malik yang pernah dibantu terdakwa untuk mendapatkan remisi, asimilasi dan bebas bersyarat ketika menjalani pidana di Lapas Sukamiskin, Bandung bersedia membiayai (pembelian rumah tersebut),” kata Jaksa KPK Dody Sukmono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (16/4).
Menurut pemaparan jaksa, Saleh memberikan rumah berukuran 18 meter x 66,8 meter atau seluas 1.1194,38 meter persegi pada 2012 silam. Rumah tersebut diberikan untuk dijadikan posko pemenangan Sutan saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2012 lalu.
“Untuk kepentingan terdakwa yang akan mencalonkan diri sebagai bakal calon Gubernur tersebut, Saleh Abdul Malik yang dikenal terdakwa ketika sama-sama menjadi anggota DPR RI periode 2004-2009, menawarkan agar terdakwa mempunyai kantor atau tempat yang akan digunakn sebagai posko pencalonannya,” kata dia.
Lebih jauh disampaikan JPU KPK, pada awal 2012, Sutan bersama Saleh sempat berkunjung ke Medan untuk menemui Suwandi Siregar. Orang yang ditemui itu adalah rekan Sutan. “Tolong carikan rumah untuk posko Gubernur pak Sutan Bhatoegana,” kata jaksa menirukan Saleh kepada Suwandi.
Beberapa bulan kemudian, Suwandi dan Unung Rusyatie, mulai mencari beberapa lokas yang sesuai. Alhasil, keduanya mendapatkan rumah yang cocok milik Ina Zahara dan Syahrul Abdi Harahap, yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 87, Lingkungan I, Kelurahan Tanjungsari, Kecamatan Medan Selayang, Medan.
Setelah negosiasi dengan pemilik, Saleh pun menyepakati untuk membeli rumah tersebut seharga Rp 2,4 miliar. Adapun proses pembayaran dilakukan dengan menyicil ke rekening Bank Mandiri dan BCA atas nama Ina Zahara.
“Pembayaran dilakukan oleh Saleh Abdul Malik dengan menggunakan cek pada 27 Juli 2012 sejumlah Rp 1,5 miliar dan pada 27 Desember 2012 sejumlah Rp 250 juta. Pembayaran selebihnya dilakukan terlebih dahulu oleh terdakwa melalui Unung Rusyatie, yaitu pada 26 April 2012 sejumlah Rp 50 juta, 15 September 2012 sejumlah Rp 300 juta dan Rp 150 juta, 10 Oktober 2012 sejumlah Rp 50 juta, sampai pembayaran penulanasan pada 7 Januari 2013 sejumlah Rp 50 juta.”
Pembayaran-pembayaran yang dilakukan terdakwa tersebut, lanjut jaksa, kemudian Saleh Abdul Malik menggantinya secara tunai kepada terdakwa.
Saleh Abdul Malik yang merupakan terpidana korupsi proyek Customer Management System (CMS) PLN Jawa Timur, memang diusulkan untuk mendapatkan remisi selama 15 hari.
Dalam memperingati hari Kemerdekaan Indonesia, Saleh memang menjadi salah satu napi koruptor yang beruntung. Dia diberikan pengurangan masa tahanan selama satu bulan 15 hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co —  Penyakit jantung bawaan yang diderita anak dapat mengganggu tumbuh kembang anak, kata ahli penyakit jantung Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk Jakarta Maizul Anwar.

“Misalnya anak yang diketahui menderita jantung bawaan sejak lahir dan tidak segera ditangani, berakibat tumbuh kembang anak itu menjadi lambat. Seperti belum bisa berjalan padahal seharusnya sudah bisa berjalan, seharusnya sudah bisa bicara sesuai umurnya,” ujar dr Maizul Anwar SpBTKV di Jakarta, Kamis (16/4).

Oleh karena itu, anak yang menderita penyakit jantung bawaan perlu segera ditangani. Selain melalui operasi, juga bisa melalui “penambalan” atau “amplatzer occluder”.

Beberapa kelainan yang bisa ditangani dengan “penambalan” yakni “patent ductus arteriosus” (PDA) kelainan pada saluran yang menghubungkan antara pembuluh darah yang ada di jantung (aorta dan arteri pulmonalis).

Kemudian “atrial septal defects” (ASD), yang menempati 19 persen penyakit jantung bantuan. Terakhir adalah “ventricular septal defects” (VSD), yang sering ditemukan pada anak dengan persentasi sekitar 20 persen hingga 25 persen.

“VSD bisa menimbulkan peningkatan aliran darah menuju paru-paru sehingga dapat menyebabkan timbulnya gagal jantung,” katanya.

Setiap tahun, lanjut dia, ada sekitar 45.000 bayi yang lahir mengalami penyakit jantung bawaan. Tapi sayangnya, hanya sebagian kecil yang mendapat penanganan karena disebabkan sedikitnya dokter spesialis jantung anak dan akses kesehatan.

“Banyak bayi di daerah yang tidak mendapatkan akses kesehatan,” katanya.

Selain itu, karena membludaknya pasien yang mengantre di RS jantung seperti RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.

“Untuk pasien anak-anak bisa mengantre selama setahun. Hal itu menyebabkan banyak anak dengan jantung bawaan meninggal sebelum ditangani,” jelas dia.

Maizul yang sebelumnya merupakan dokter di RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, menyebutkan jalan keluar dari permasalahan itu adalah menambah layanan jantung di daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Banda Aceh, Aktual.co — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari Masyarakat Transfaransi Aceh (MaTA) meminta Kejaksaan Tinggi Aceh mengganjar bekas Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid dengan ancaman hukuman mati. 
Sebelumnya, Tim Kejaksaan Agung dan tim Intelijen Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara menangkap Ilyas A Hamid di Medan, Sumatera Utara. Pria yang akrab disapa Tgk Liyah ini diduga terjerat dalam kasus kredit macet di Bank Aceh Lhokseumawe, sebesar Rp 7,5 miliar dua hari lalu.
Dia juga terindikasi terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi bobol kas pemda setempat senilai Rp 220 miliar. MaTA menilai dalam kasus Rp 220 miliar, Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memerintahkan agar ditahan. Sedangkan dalam kasus pinjaman Rp 7,5 miliar dia ditetapkan sebagai tersangka yang akhirnya ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tidak memenuhi pangggilan penyidik. 
Koordinator Divisi Antikorupsi dan Monitoring Peradilan, MaTA, Baihaqi mendesak Kejati Aceh serius menangangani kasus pinjaman Rp 7,5 miliar itu.  
“Dari hasil penelusuran MaTA, dalam kasus tersebut bukan hanya Melody Thaher, bekas Kabag Ekonomi Aceh Utara dan Ilyas A Hamid yang terlibat, namun masih ada oknum lain yang diindikasi terlibat. Oleh karenanya MaTA berharap Kejati Aceh tidak berupaya melindungi oknum-oknum yang terlibat,” ujar Baihaqi kepada Aktual.co, Kamis (16/5).
Sesuai hasil monitoring MaTA, Bupati Aceh Utara aktif yang juga bekas staf ahli Bupati periode 2007–2012 juga sudah pernah diperiksa oleh Kejati Aceh. Menurut analisa dan dokumen hasil penelusuran MaTA, bekas staf ahli Bupati ini juga diindikasikan menerima aliran dana dari hasil kejahatan pinjaman daerah ini.
Selain itu, dari fakta persidangan kasus kredit macet sebelumnya di Pengadilan Negeri Lhokseumawe bahwa terdapat juga beberapa oknum pejabat pemerintah di Aceh Utara yang menikmati aliran pinjaman Rp 7,5 miliar ini, namun hingga sampai saat ini belum ada upaya apapun yang dilakukan oleh Kejati Aceh. 
Terkait dengan Ilyas A Hamid, sambung Baihaqi sudah sepatutnya dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup, sesuai penjelasan pasal 2 ayat 2 UU No 20 Tahun 2001 jo UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan. “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Dalam ketentuan pasal 2 ini dijelaskan “yang dimaksud keadaan tertentu atas pemberatan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan apabila melakukan pengulangan tindak pidana korupsi,” kata Baihaqi. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu