Jakarta, Aktual.co — Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Sigit Wardoyo menyebutkan jumlah penderita gangguan jiwa di daerah tersebut mencapai 535.500 jiwa.

“Dari total penderita itu, sebanyak 11 ribu jiwa di antaranya mengalami gangguan jiwa berat,” katanya saat rapat kerja kesehatan di Tangerang, Kamis (16/4).

Rapat kerja kesehatan daerah digelar mulai 14-16 April 2015 diikuti para kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit umum daerah se-Provinsi Banten dan pemangku kepentingan lainnya.

Terkait dengan tingginya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di daerah itu, pemerintah Provinsi Banten memogramkan pembangunan rumah sakit jiwa (RSJ) pada 2017.

Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan masih ada delapan provinsi di Indonesia yang belum memiliki RSJ, yakni Banten, Kepualuan Riau, Seulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Kalimantan Utara.

Sigit menyatakan pembangunan RSJ merupakan amanat dari undang-undang tentang kesehatan, yang menyebutkan setiap provinsi haru memiliki RSJ.

“Untuk di Banten selain amanat undang-undang pembangunan RSJ itu juga sangat mendesak mengingatnya banyak penderita ODGJ,” ujarnya.

Ia juga berharap pembangunan RSJ tersebut bisa direalisasikan sesuai rencana yang telah ditetapkan.
Terkait biaya penderita sakit jiwa di RSJ, Sigit mengatakan pemerintah sedang mengupayakan agar pengobatan gangguan jiwa masuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dengan demikian, kata dia, segala pengobatannya akan ditanggung oleh pemerintah. Sementara, masyarakat diharapkan bersedia membawa pasien ke layanan kesehatan dan membantu perawatan keluarganya yang menderita sakit jiwa.

Saat ini, banyak sekali orang gila di jalanan perkotaan, sebagian ada penderita sakit jiwa yang dipasung oleh keluarganya. Ke depan, hal itu tidak terjadi lagi kalau sudah ada RSJ.

Sigit juga mengatakan, selain membutuhkan rumah sakit jiwa, Banten juga membutuhkan panti rehabilitasi narkoba.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri mengingatkan  Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Ujang Iskandar, tak usah banyak komentar soal penetapan kerabatnya, Zulfahmi sebagai tersangka dugaan memberikan kesaksian palsu, pada persidangan sengketa Pilkada Kobar, di Mahkamah Konstitusi 2010 lalu.
Sebab, penyidik Bareskrim Polri sudah mempunyai alat bukti untuk menjerat Zulfahmi sebagai tersangka. 
“Pak ujang tidak usah berkomentar. Penyidik yang punya alat bukti kenapa Zulfahmi kita jadikan tersangka,” kata Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Kombes Daniel Bolly Tifaona, di Mabes Polri , Jakarta! Kamis (16/4).
Perwira menengah Polri itu pun mengingatkan Ujang bukanlah penyidik yang mengetahui kasus ini. “Jadi Ujang tidak usah berkomentar karena penyidiknya bukan Pak Ujang,” ujar Bolly.
Sebelumnya diberitakan, usai peletakan batu pertama Monumen Keselamatan Penerbangan di Kecamatan Kumai, Kobar,  Rabu (15/4), Ujang menuturkan kerabatnya itu tidak terlibat secara langsung dalam sengketa pilkada Kobar antara dirinya dengan pasangan Sugianto Sabran dan Eko Soemarno.
Lebih lanjut, Ujang menyayangkan kerabatnya yang tidak kooperatif dengan penyidik Bareskrim Polri pada kasus saksi palsu yang juga menjerat Bambang Widjojanto itu.
Menurutnya, Z ditahan penyidik karena tidak memenuhi panggilan-panggilan yang dilayangkan kepadanya. “Dia salah tidak kooperatif,” katanya.
Pada bagian lain, Bolly memastikan bahwa berkas untuk tersangka mantan pengacara Ujang, Bambang Widjojanto sudah rampung sebulan lalu. “Untuk BW tinggal tunggu perintah saja (dilimpahkan),” tegas Bolly.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby