Jakarta, Aktual.co —   Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah Saiful Bakhri mengatakan undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan telah diteliti dan bertentangan secara diametral dengan putusan-putusan konstitusi.

“UU tentang Ketenagalistrikan itu pernah dibatalkan secara keseluruhan tetapi kemudian hidup lagi norma-norma itu di dalam undang-undang baru. Padahal menurut doktrin di Mahkamah Konstitusi, undang-undang yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, pembuat undang-undang tidak boleh lagi (membuatnya),” kata Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (15/4).

Selain itu, harga listrik yang fluktuatif menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat yang mempunyai hak atas penggunaanya yang diakibatkan investasi yang besar dari pihak swasta atau asing sehingga harga mengikuti komersialisasi industri ketenagalistrikan itu.

Sementara itu, lanjutnya, UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Sistem Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar memberikan kebebasan pada setiap orang untuk mengatur devisa, yang mana dapat membeli dan menjual dolar tanpa ada kontrol pemerintah, seperti pinjaman ke luar negeri sehingga peredaran nilai tukar mata uang asing itu tidak terkontrol.

Unsur liberalisme juga muncul pada penerapan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mana Penanaman modal pada undang-undang ini sangat liberal dan yang tidak bisa dimasuki adalah wilayah penanaman modal itu hanya bidang pertahanan khususnya senjata, peluru dan lain-lain.

Liberalisasi ekonomi berkembang pada penanaman modal yang mana penanam modal asing bisa menjamah sektor minyak, gas, batu bara, perkebunan kelapa sawit, pelabuhan negara, maskapai-maskapai penerbangan dan lainnya. Keterlibatan pihak asing yang semakin tinggi akan mempengaruhi kekuatan negara dalam mengontrol perekonomian negara.

“Mestinya itu harus dikontrol oleh pemerintah berdasarkan pasal 33 itu yang menyangkut hajat hidup orang banyak,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Berdasarkan data ekonomi Januari-Febaruari 2015 yang belum menunjukkan perkembangan signifikan, Perusahaan jasa keuangan Swiss (UBS) merevisi proyeksinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2015 menjadi 4,7 persen dari sebelumnya 5 persen. Salah satu indikator itu adalah pemulihan harga komoditi yang selama tahun berjalan belum membantu perekonomian.

“Data terkini memperlihatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil belum sampai titik terdalam, sementara itu pergerakan harga komoditas terlihat tidak membantu. Dengan demikian, perekonomian Indonesia dapat berkurang percepatannya pada 2015 dan tidak sesuai asumsi konsensus,” menurut Ekonom senior UBS wilayah Asia Tenggara dan India, Edward Teather, dalam keterangan resmi, Jakarta, Rabu (15/4).

UBS juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2016 menjadi 5,6 persen dari 5,8 persen. Namun, Edward mengatakan, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terpacu ketika kebijakan moneter diperlonggar dan penyerapan belanja infrastruktur meningkat.

“Selama ini kami melihat tentang pertumbuhan permintaan dan kebutuhan sejajar, namun saat ini kami mengurangi proyeksi pertumbuhan PDB menjadi 4,7 persen dari 5 persen di tahun 2015. Demikian pula, kami menurunkan revisi kami untuk pertumbuhan di tahun 2016 menjadi 5,6 persen, dari 5,8 persen,” jelasnya.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi masih melambat hingga Februari 2015, jika melihat data penjualan dari kinerja ekspor, impor, bahan baku semen, dan juga kendaraan bermotor.

Dia mengatakan dua faktor pelambatan pertumbuhan ekonomi tahun berjalan ini yakni jatuh temponya siklus pinjaman yang mendera dunia usaha, dan penurunan harga komoditas. Proyeksi UBS untuk harga komoditi batu bara termal, kata dia, mengalami penurunan harga sebesar 13 persen.

Sementara, kata dia, terjadi peningkatan harga untuk batu Brent sebesar tujuh persen. Namun, kata dia, hal tersebut tidak banyak membantu karena batubara termal yang menjadi ekspor utama Indonesia.

Meskipun demikian, lanjut dia, sentimen positif terlihat dari peningkatan produksi industri manufaktur sebesar 2,3 persen (year on year) pada Februari 2015.

Di sisi lain, menurut dia, otoritas moneter Bank Indonesia akan melihat neraca transaksi berjalan akan membaik pada kuartal I 2015, namun kembali tertekan pada tiga kuartal setelahnya. Meskipun demikian, dia meyakini defisit neraca transaksi berjalan akan lebih baik pada 2015 dibanding 2014. Pada tahun 2014, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia tercatat 2,95 persen terhadap PDB atau sekitar 26,2 miliar dolar AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka