26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36723

DPRD DKI Diminta Segera Fokus Usut Izin Reklamasi Ahok

Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI diminta jangan terlalu berlama-lama habiskan energi di konflik dengan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di kisruh APBD DKI 2015. 
“Kalau Ahok sudah dinyatakan bersalah ya sudah selayaknya dilanjutkan hingga berujung pada pemakzulan Ahok dari jabatannya saja,” ujar Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno-Hatta (IEPSH) Hatta Taliwang, di Jakarta, Rabu (15/4).
Menurut dia, DPRD DKI harusnya segera fokus perhatikan persoalan ijin reklamasi pulau di Teluk Jakarta yang dikeluarkan Ahok kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro Land, yakni PT Muara Wisesa Samudera.
Karena dia menduga ada sebuah agenda besar yang direncanakan dalam proyek tersebut. Dimana ada golongan tertentu yang akan menempati kawasan Teluk Jakarta.
“Ini harus diperhatikan, menyangkut keamanan negara yang makro, apalagi bila dieklusifkan golongan tertentu. Proyek reklamasi ini yang harus dicermati. Tapi keputusan dikeluarkan, di situ banyak tersimpan agenda besar,” kata Hatta.
Meski tidak menyebut jelas agenda besar yang dimaksudnya, dia hanya mengingatkan reklamasi bakal mengancam keamanan nasional bahkan berpotensi meruntuhkan Ibukota Negara.
“Jangan hanya melihat hanya proyek dan proyek saja. Siapa yang bisa menjamin di situ tidak masuk narkoba? di situ tidak masuk senjata?  Siapa yang berani menjamin, saya bukan mengesampingkan angket, tapi ini perlu diperhatikan,” ucap dia.
Sebelumnya, Komisi IV DPR RI menilai izin reklamasi pulau pantai utara Jakarta yang diberikan Ahok penuh kejanggalan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan ada tiga kejanggalan dalam izin reklamasi Ahok.
Pertama, payung hukum yang digunakan Ahok untuk melanjutkan reklamasi sudah tidak berlaku lagi. “Setelah ada Undang-Undang (UU) tentang perikanan dan kelautan,” kata dia, Selasa(14/4).
Dimana UU yang baru itu mensyaratkan beberapa hal. Seperti harus ada badan koordinasi yang akan mengoordinasi semua reklamasi. Yang nantinya bertanggung jawab pada gubernur, dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
Kejanggalan kedua menurut Komisi IV, dalam aturan itu dijelaskan sebelum reklamasi harus ada tanggul untuk mengamankan apabila terjadi rob atau air pasang yang diakibatkan oleh adanya reklamasi.
Kejanggalan ketiga, adanya penjualan tanah. Padahal reklamasi masih dalam tahap perencanaan. “Baru mulai dibangun tapi sudah dijual kepada masyarakat, ini sangat memprihatinkan karena ternyata komisi IV yang lama sudah bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa ini dihentikan,” ujar dia.
Lagipula, ucap dia, Presiden Joko Widodo di dalam rapat kabinet juga sudah sepakat dihentikannya proyek reklamasi sebelum ada kajian mendalam. Seperti tentang amdal dan pengaruhnya terhadap nelayan di pesisir Jakarta dan sekitarnya.
Andi pun tegas mengatakan proyek reklamasi sama sekali tidak beri keuntungan ke warga Ibu Kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Polisi Cokok Dua Kurir Narkoba yang Dikendalikan dari Lapas

Jakarta, Aktual.co — Subdit I Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan menciduk dua pengedar sabu yang dikendalikan dari seorang narapidana lembaga pemasyarakatan (lapas) provinsi tersebut.
Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel AKBP I Made Wijaya mengatakan, sebelumnya polisi menangkap dua kurir sabu, Junaidi Shalet alias Junai 26 tahun, di rumahnya, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Banjarmasin Utara dan Syahrudin alias Udin 46 tahun, juga dibekuk di kediamannya, Jalan Cenderawasih Raya, Banjarmasin Selatan.
Dari hasil penangkapan itu, polisi juga berhasil menyita barang bukti sabu dari tangan mereka sehingga masing-masing tidak bisa berkelit lagi. Udin ditangkap pada Selasa (14/4) sekitar pukul 16.30 Wita. 
Dari penangkapan itu polisi menyita barang bukti sabu-sabu sebanyak 13 paket sabu siap edar dengan berat bersih 2,02 gram yang disembunyikan di dalam bantal. Dari tangkapan itu Udin ‘bernyanyi’ kepada polisi barang tersebut dari Junia.
Dalam waktu satu jam setelah penangkapan Udin akhirnya polisi berhasil menangkap Junai dari tangan Junai, polisi menyita barang bukti 5 kantong sabu seberat 25 gram. 
Dari pengakuan kedua tersangka penedar barang haram tersebut milik seseorang berinisial B yang berada di dalam lembaga Permasyarakatan.
Made sapaan akrab Kasubdit I itu mengatakan, penangkapan kedua pelaku ini berkat adanya informasi dari masyarakat dan dari pengakuan kedua pelaku yang sudah menjadi tersangka itu barang haram tersebut milik sesorang berinisial B yang berada di dalam Lapas.
“Kami menduga kuat kalau peredaran narkoba dua tersangka ini dilakukan atau dikendalikan dari dalam salah satu lapas yang ada di provinsi ini,” ujar Made di Banjarmasin, Rabu (15/4).
Atas pengakuan kedua tersangka itu, kepolisian akan terus melakukan koordinasi dengan pihak Lapas Teluk Dalam Banjarmasin dan Karang Intan Kabupaten Banjar guna dilakukannya penyelidikan lebih mendalam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Kabupaten Bojonegoro Bentuk BPBD Kembangkan Wisata Daerah

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah yang bertugas mengembangkan dan mempromosikan objek wisata di daerah ini.

“Personel yang masuk di dalam BPBD terdiri dari pelaku wisata, profesional, dan akademisi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bojonegoro Amir Syahid, di Bojonegoro, Rabu (15/4).

Ia menjelaskan pembentukan BPBD mengacu Keputusan Menteri Pariwisata yang juga sudah membentuk BPPD di tingkat pusat sebagai usaha mengembangkan potensi objek wisata secara nasional.

“Tugas pokok BPPD yaitu mempromosikan, juga menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengembangan objek wisata,” katanya, menegaskan.

Menurut dia, pengembangan objek wisata yang ada di daerahnya tersebut, juga menyangkut berbagai hal, mulai pengembangan objek wisata, juga menggali potensi wisata, kuliner, dan budaya.

Ia mencontohkan kesenian tradisional Wayang Thengul, juga tarinya yang menjadi khas daerahnya, bisa menjadi andalan dalam pengembangan objek wisata kesenian, yang ada di daerahnya.

Kepala Bidang Pengembangan dan Pelestarian Budaya Disbudpar Bojonegoro Suyanto, menyatakan di daerahnya memiliki banyak potensi objek wisata, tapi yang siap dijual belum banyak.

Ia menyebutkan objek wisata di daerahnya yang biasa dikunjungi pengunjung baru tiga yaitu api abadi Kahyangan Api, di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, wisata air di Kecamatan Dander dan Waduk Pacal di Kecamatan Temayang.

“Jumlah pengunjungnya di setiap lokasi obyek wisata hanya berkisar 200-500 pengunjung/sepekan. Hanya ketika hari libur, seperti Hari Raya Idul Fitri pengunjungnya ribuan,” paparnya.

Oleh karena itu, menurut dia, pihaknya berusaha mengembangkan tiga objek wisata tersebut agar mampu menarik wisatawan domestik (wisdom), juga wisatawan mancanegara (wisman).

Pengembangan tiga objek wisata itu, lanjut dia, dialokasikan dengan anggaran Rp10 miliar di dalam APBD 2015.

Dalam pertemuan dengan berbagai unsur, mulai kalangan usaha wisata, hotel, restoran, dan seniman, terpilih sebagai Ketua BPPD Mokhammad Subekhi dengan dibantu delapan pengurus lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Urus Polri, Badrodin Diminta Tingkatkan ‘Speed’

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan bahwa  Komjen pol Badrodin Haiti perlu meningkatkan speed-nya dalam memimpin kepolisian.
Hal itu menyusul pendeknya waktu jabatan Badrodin yang akan memasuki  pensiun dari korps Tri Brata tersebut.
“Dengan waktu pendek itu, dia harus speed langsung, ibarat bawa mobil gigi empat langsung. Karena dia tidak punya waktu panjang hanya 15 bulan saja,” kata Trimedya, di Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (15/4).
Menurut dia, yang pertama perlu dilakukan oleh Badrodin adalah bagaimana menjaga soliditas di dalam internal Polri, pasca dirinya nanti ditetapkan dan dilantik oleh presiden.
Sementara itu, sambung dia, fit and proper test akan berlangsung dalam satu hari. “Kami kan tidak punya waktu, karena batas akhir DPR yaitu tanggal 20 April yang langsung diparipurnakan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Pengusaha Malaysia Investasi Biofuel di Bantaeng

Jakarta, Aktual.co — Pengusaha Malaysia yang juga Presiden Bio Oil National Corporation (Bionas) Dato Seri Mohd Safie M Jaffri siap membangun pabrik serta sarana prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk menjadikan Bantaeng sebagai daerah penghasil biofuel.

Dia mengemukakan hal itu setelah melakukan serangkaian peninjauan ke beberapa tempat di Kabupaten Bantaeng bersama Sekjen Kemensos RI Toto Utomo Budi Santosa, Rabu (15/4).

Mohd Safie M Jaffri mengaku terkesan dan salut dengan pembangunan di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan karena dengan APBD kecil daerah tersebut bisa maju. Dia merasa puas dapat melihat langsung kondisi nyata kemajuan daerah ini dan kunjungannya ke Bantaeng dilakukan setelah melakukan serangkaian kajian dan penelusuran.

“Kami memilih Bantaeng sebagai lokasi pengembangan produk kami, setelah melakukan serangkaian kajian dan penelusuran. Dan sesudah kami diperlihatkan, kenyataannya sangat pas dan tidak salah kami memilih Bantaeng,” ujarnya.

Salah satu produk industri dari Bionas berupa teknologi penghematan bahan bakar sampai 20 persen dengan memanfaatkan tanaman jarak pagar yang di Bantaeng disebut ‘tanging-tanging pangngala’.

Dari tanaman tersebut dilakukan penyulingan untuk mendapatkan minyak jarak murni, selanjutnya diproduksi melalui olahan teknologi sedemikian rupa yang akan dicampur bersama Bahan Bakar Kendaraan baik itu premium, pertamax, solar, oli, avtur, petrolium dan sebagainya.

Sebelumnya, Bupati Bantaeng HM Nurdin, Abdullah Dato’ Seri Mohd Safie M. Jaffri dan Sekjen Kemensos RI Toto Utomo Budi Santosa, meninjau kawasan Bantaeng Industrial Park (BIP). Di lokasi tersebut rombongan mengunjungi lokasi pembangunan industri smelter milik PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di Kecamatan Pa’jukukang.

Huadi merupakan salah satu investor yang terus menggenjot pembangunan infrastruktur smelter. Diharapkan akhir tahun 2015, Huadi telah siap berproduksi dan melakukan ekspor.

Selain ke BIP, rombongan juga meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) yang berlokasi di Desa Baruga, Kecamatan Pa’jukukang. Kehadiran fasilitas pelatihan ini diharapkan dapat memberi solusi terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Bantaeng dan Propinsi Sulawesi Selatan pada umumnya. Outputnya, dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas pada kawasan BIP.

Artikel ini ditulis oleh:

DPD Minta Jokowi Segera Reshuffle Kabinet

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi meminta Presiden Jokowi untuk mereshuffle kabinet secepatnya.
Menurutnya, enam bulan masa pemerintahan sudah cukup mengganti menteri yang kinerjanya kurang optimal.
“Saya sepakat Jokowi reshuffle secepatanya. Kalau peluru tidak bunyi ganti saja. Ini sudah enam bulan cukup bagi presiden lakukan reshuffle, lihat menteri yang tidak bagus,” ujar Fachrul di Gedung DPD, Jakarta, Rabu (15/4).
Fachrul menyatakan bahwa rakyat butuh perubahan nyata bukan retorika. “Enam bulan cukup lah kasih kesempatan lain untuk bersuara dan lebih memberi kebijakan yang lebih visioner,” katanya.
Sementara itu, disinggung soal menteri mana yang harus direshuffle, Fachrul menyebut presiden harus evaluasi menteri yang jauh dari Nawacita.
“Silahkan dievaluasi yang kurang memperkuat Nawacita presiden dan revolusi mental. Apakah semakin maju atau mundur. Kebijakan BBM siapa yang salah? menterinya dong. Penandatanganan surat itu juga dievaluasi, bukan eselon 1 tapi menteri yang harus tanggung jawab. Menteri itu kan pembantu presiden. Masa presiden harus nanggung sendiri,”
Harus ada keberanian Jokowi yang kuat, kalau anak buahnya nggak beres carilah gantinya. Masih banyak orang cerdas dan mampu berikan presisi nyata,” tambahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain