29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36753

Festival Holtikultura 2015, Mataram Siapkan 150 Stan

Jakarta, Aktual.co — Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, menyiapkan 150 stan pameran dalam “Festival Hortikultura 2015” tingkat nasional pada 17-25 Oktober mendatang di ruang terbuka hijau Pagutan. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Mataram Mutawalli di Mataram, Rabu (15/4), mengatakan festival hortikultura itu akan diikuti sekitar 500 kabupaten/kota se-Indonesia.

“Para peserta akan membawa berbagai jenis tanaman hortikultura unggulan masing-masing daerah untuk dipamerkan pada stan yang telah disedikan,” katanya.

Mutawalli mengakui belum mendapatkan informasi dari Kementerian Pertanian terkait dengan kepastian siapa yang akan membuka kegiatan tersebut.

Akan tetapi, pada festival tahun-tahun sebelumnya, festival hortikultura selalu dibuka secara resmi oleh Presiden, seperti halnya di Makassar pada tahun lalu. “Untuk kegiatan di Kota Mataram kita belum tahu persis. Tetapi kita berharap Bapak Presiden berkenan kembali datang ke Mataram dan membuka festival hortikultura nanti,” ujarnya.

Untuk menyukseskan kegiatan skala nasional itu, pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2 miliar bersumber dari APBN sekitar Rp1,5 miliar dan APBD Kota Mataram Rp500 juta. “Saat ini kita sedang melakukan berbagai persiapan untuk menjadi tuan rumah yang baik agar festival hortikultura tingkat nasional bisa berjalan sukses dan lancar. Sesuai dengan tiga target sukses, yakni sukses penyelenggaraan, sukses pencitraan, dan sukses ekonomi,” ujarnya.

Salah satu persiapan penting adalah pembangunan akses jalan masuk ke RTH Pagutan, yang saat ini akses jalan masuk sudah dibebaskan dan tinggal dilakukan proses pembangunan. “Akses jalan masuk RTH Pagutan yang ada saat ini merupakan lahan milik warga,” katanya.

Dia mengatakan RTH Pagutan terpilih sebagai lokasi kegiatan festival hortikultura karena saat ini khusus untuk pengembangan berbagai jenis tanaman hortikultura dengan luas sekitar delapan hektare. Persiapan lainnya adalah melakukan pembinaan terhadap petani-petani hortikultura di Kota Mataram agar dapat ikut serta dalam kegiatan tersebut.

“Lahan RTH Pagutan saat ini juga sudah mulai diolah untuk ditanamkan berbagai jenis tamanan hortukultura sehingga pada Oktober nanti tanaman tersebut sudah berbuah semua,” katanya.

Sebagai tuan rumah, katanya, Kota Mataram selain mendapatkan dampak ekonomi dari kehadiran tamu-tamu luar daerah dan ajang promosi pariwisata, juga termotivasinya para petani hortikultura di daerah setempat untuk lebih giat dan berinovasi dalam pengembangan tanaman hortikultura.

“Tanaman hortikultura memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi namun tidak membutuhkan lahan luas untuk pengembangannya, sehingga sangat cocok dikembangkan di Mataram yang memiliki keterbatasan lahan pertanian,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

RUU Migas Harus Ubah Rezim Komoditas Jadi Rezim Ketahanan Energi

Jakarta, Aktual.co — Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki pandangan sendiri terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Migas yang tengah digodok saat ini. DEN menilai, hal utama yang harus dirubah adalah rezimnya, bukan lagi memandang Migas dari sudut pandang rezim komoditas, melainkan dari sudut pandang rezim energi.

“Kalau saya ditanya pendapat terkait RUU migas, dia harus berubah. Apanya? Rezimnya. Jadi bukan rezim komoditas tapi rezim energi karena di note DPR itu supaya mendukung ketahanan dan energi nasional, jadi dia harus dirubah ruh-nya. Jadi rezimnya rezim energi,” kata anggota DEN Tumiran di Jakarta, Rabu (14/4).

Menurutnya, jika hal itu sudah disepakati, maka ke depan Migas tidak lagi menjadi perabotan negara yang dieskpor namun harus menjadi modal pembangunan negara.

“Jadi kalau rezim energi maka mengaculah pada UU energi, mengacu pada kebijakan energi nasional yang sudah menjadi PP. Karena kita targetkan bahwa Migas tidak jadi perabotan negara ekspor tetapi harus jadi modal pembangunan,” ujarnya.

Terkait pembentukan BUMN Khusus seperti yang tercantum di draft RUU Migas, Tumiran menjelaskan bahwa menentukan rezim jauh lebih utama ketimbang mengedepankan pembentukan-pembentukan BUMN Khusus.

“Sekarang yang harus dibuat dalam ruu migas kalau dia rezimnya itu rezim energi, maka untuk mendukung ketahanan energi adalah bagaimana skenario memanfaatkan migas, baru turunkanlah pasal pasal untuk menurunkan itu, kemudian untuk operasional bagaimana mendukung operasional, apakah perlu BUMN khusus dan lain-lain? Itu adalah dibuatkan satu instrumen untuk mendukung ke sana, jadi kita gabisa langsung ini ada BUMN khusus, itu adalah pelaksana untuk mendukung supaya migas itu betul-betul bisa mendukung ketahanan energi nasional dan dia rezimnya berubah menjadi rezim energi,” ungkap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Pertamina Terus Merugi, DEN Pertanyakan Transparan Akuntabilitas

Jakarta, Aktual.co — Dewan Energi Nasional (DEN) angkat bicara terkait kerugian PT Pertamina yang mencapai USD212 juta atau setara Rp2,7 triliun sepanjang periode Januari dan Februari 2015.

Pertamina sendiri mengklaim bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh anjloknya bisnis di sektor hilir yang mencapai USD368 juta.

“Rugi kenapa? Saya tidak tahu betul riil bisnis Pertamina. jadi hilirnya, hilir yang mana? jadi ini harus dibuka benerlah ruginya dimana,” kata Anggota DEN Tumiran di Jakarta, Rabu (15/4).

Ketika ditanyai perlukah kerugian tersebut diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Tumiran justru mempertanyakan transparansi Pertamina.

“Pertamina sekarang bisa tidak melakukan transparansi akuntabilitasnya? Iyakan?,” tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mendesak PT Pertamina (Persero) untuk menguraikan dengan terperinci penyebab meruginya perseroan di sepanjang periode Januari – Februari 2015 lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama periode Januari-Februari 2015 Pertamina mencatatkan kerugian bersih sebesar USD212,3 Juta atau setara dengan Rp2,7 triliun (asumsi Rp13000/USD). Pertamina sendiri mengklaim bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh anjloknya bisnis di sektor hilir yang mencapai USD368 juta.

“Kerugian Pertamina di Januari-Februari 2015 harus diuraikan dulu apa sebab dan penyebabnya,” kata Sofyano.

Ia menilai, siapapun pihak yang memicu kerugian ini harus bertanggung jawab, baik itu Pemerintah, ataupun manajemen Pertamina sendiri.

“Jika itu karena faktor kebijakan Pemerintah maka Pemerintahnya yang harus bertanggung jawab. Tapi kalau karena miss management maka direksi harus diganti,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

IHSG Dibuka Naik 7,12 Poin ke Level 5.426,23

Jakarta, Aktual.co — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini dibuka di zona hijau. Laju IHSG dibuka di posisi 5.426,23. Naik tipis 7,12 poin (0,13%). Indeks LQ45 juga dibuka menguat 1,81 poin (0,19) ke 942,04.

Pada perdagangan hari ini Rabu (15/4), First Asia Capital memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang rebound setelah dua hari mengalami koreksi. “IHSG diperkirakan akan bergerak dengan support di 5390 dan resisten di 5450,” kata Analis First Asia Capital David Sutyanto dalam risetnya, Jakarta, Rabu (15/4).    

Ia memaparkan, dari sentimen kawasan, pasar saat ini tengah menanti data ekonomi China seperti data pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2015 yang diperkirakan melambat di 7% (yoy) dari periode yang sama sebelumnya 7,4%.

“Dari domestik, selain penantian atas data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2015, pemodal juga akan digerakkan dengan sejumlah isu individual seperti pembagian dividen dan rilis laba kuartal I ini,” ujar David.

Ia menjelaskan, tekanan jual terutama oleh pemodal asing masih mendominasi perdagangan saham kemarin di tengah turunnya minat bertransaksi. Hal itu tercermin dari nilai transaksi di Pasar Reguler yang hanya mencapai Rp4,4 triliun. Penjualan bersih asing kemarin mencapai Rp502,7 miliar.

“Akibatnya IHSG kemarin kembali koreksi 28 poin (0,5%) di 5419,107. Koreksi yang terjadi dalam dua sesi perdagangan terakhir terutama dipicu antisipasi pemodal atas perkembangan perekonomian domestik dan rilis laba emiten kuartal pertama 2015,” ungkap dia.

“Kemarin Bank Indonesia (BI) kembali menahan tingkat bunga acuannya di 7,5% menyusul meningkatnya ekspektasi inflasi domestik. Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun ini diperkirakan akan kembali melambat di 5,1% dibandingkan periode yang sama 2014 5,2%,” imbuh dia.

Sementara Wall Street tadi malam berhasil menguat terbatas menyusul respon atas rilis laba kuartal I sejumlah perusahaan dan kenaikan harga saham sektor energi.

Artikel ini ditulis oleh:

Giliran Bekas Wali Kota Makassar dan Siti Cabut Gugatan Praperadilan

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin telah mencabut gugatan praperadilan yang sebelumnya dilayangkan untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pencabutan gugatan praperadilan itu dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Made Sutrisna saat dihubungi, Rabu (15/4).
Selain tersangka dalam perkara dugaan korupsi instalasi pengolahan air PDAM Kota Makassar itu, kata dia, ada pula yang mencabut gugatan itu. Siti Tarwiyah salah satu saksi yang sempat diperiksa KPK juga melakukan hal yang sama. 
Dia sebelumnya telah mengajukan praperadilan lantaran tidak terima disebut sebagai istri simpanan Ketua DPRD Bangkalan (nonaktif) Fuad Amin Imron.
Fuad merupakan tersangka suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura. Selain itu, Fuad juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
Kini, gugatan praperadilan yang tersisa adalah milik mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. “Termasuk (gugatan) Siti juga dicabut, tinggal (gugatan) Jero Wacik,” kata dia.
Tersangka KPK yang mengajukan gugatan praperadilan adalah bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, bekas Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo, bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, bekas Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana, bekas Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Siti Tarwiyah.
Adapun gugatan yang sudah diputuskan dan ditolak adalah milik Sutan Bathoegana, Suryadharma Ali dan Suroso Atmomartoyo. Tidak berselang lama, Hadi Poernomo, Ilham Arief dan Siti Tarwiyah mencabut gugatannya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Uang Palsu Marak, Modus Ganggu Stabilitas Ekopol

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi Politik Ichsannudin Noorsy menilai ada modus ekonomi-politik dalam peredaran uang palsu yang mencapai triliunan rupiah.

“Ada modus ekonomi-politik dan itu mengganggu stabilitas dan inflasi, kalau inflasi terganggu kegoncangan politik akan muncul. Persoalannya pemerintah tak mau merealisasi pengamanan, itu baru kebijakan infrastrukur bagaimana di suprastukturnya,” ujar Noorsy di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurutnya, problem besar dalam peredaran uang palsu adalah karena kertas dan fiturnya (pengamanan, dan lainnya) di import, lalu di cetak di peruri.

“Maka dengan teknologi seperti sekarang itu, mudah dipalsukan. Itu yang perlu di gagas tentang pentingnya Indonesia punya bahan baku yang tidak bisa di produksi pihak lain. Walaupun ke depan Indonesia akan mengurangi transaksi tunai, sejalan dengan tingkat kemajuan maka transaksi tunai berkurang apalagi transaksi-transaksi non tunai akan meningkat,” jelasnya

Noorsy menyebut seharusnya Indonesia punya bahan baku sendiri untuk meminimalisir pemalsuan uang.

“Caranya mulai dari bahan baku kertasnya. Sudah lama saya gagas bahwa pisang abaka penting, serat bakau itu bisa jadi kertas uang, tapi nggak pernah dilakukan, metodenya untuk meminimilasir uang palsu. Ketika orang sudah melakukan pemalsuan orang akan lakukan terus, tapi kalau punya bahan baku yang tidak mudah dipalsukan,” katanya

“Dari mulai tinta, kertas, dan mesin, itu bisa. Bikin hologram pun bisa, ini kan karena kekacauan pemerintah yang nggak ngerti bahwa anak negerinya bisa sedemikian maju,” tambahnya

Sekali lagi, Noorsy menekankan bahwa ada agenda ekonomi politik dalam pemalsuan uang tersebut. Apalagi dalam jumlah banyak dengan skala mata uang internasional.

Oleh karenanya, Indonesia harus memiliki bahan baku pembuatan mata uang sendiri.

“Pasti ada agenda ekonomi dan politik, nanti kan berubah otoritas penanda tanganan cetak uang bukan lah BI lagi, tapi pemerintah Republik Indonesia, itulah penting punya sumber daya dan bahan baku sendiri atas pencetakan uang supaya tidak mudah dipalsukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain