29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 36754

Giliran Bekas Wali Kota Makassar dan Siti Cabut Gugatan Praperadilan

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin telah mencabut gugatan praperadilan yang sebelumnya dilayangkan untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pencabutan gugatan praperadilan itu dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, I Made Sutrisna saat dihubungi, Rabu (15/4).
Selain tersangka dalam perkara dugaan korupsi instalasi pengolahan air PDAM Kota Makassar itu, kata dia, ada pula yang mencabut gugatan itu. Siti Tarwiyah salah satu saksi yang sempat diperiksa KPK juga melakukan hal yang sama. 
Dia sebelumnya telah mengajukan praperadilan lantaran tidak terima disebut sebagai istri simpanan Ketua DPRD Bangkalan (nonaktif) Fuad Amin Imron.
Fuad merupakan tersangka suap jual beli gas alam di Bangkalan, Madura. Selain itu, Fuad juga ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.
Kini, gugatan praperadilan yang tersisa adalah milik mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik. “Termasuk (gugatan) Siti juga dicabut, tinggal (gugatan) Jero Wacik,” kata dia.
Tersangka KPK yang mengajukan gugatan praperadilan adalah bekas Menteri Agama Suryadharma Ali, bekas Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Poernomo, bekas Direktur Pengolahan Pertamina Suroso Atmomartoyo, bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, bekas Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bathoegana, bekas Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan Siti Tarwiyah.
Adapun gugatan yang sudah diputuskan dan ditolak adalah milik Sutan Bathoegana, Suryadharma Ali dan Suroso Atmomartoyo. Tidak berselang lama, Hadi Poernomo, Ilham Arief dan Siti Tarwiyah mencabut gugatannya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Uang Palsu Marak, Modus Ganggu Stabilitas Ekopol

Jakarta, Aktual.co — Pengamat Ekonomi Politik Ichsannudin Noorsy menilai ada modus ekonomi-politik dalam peredaran uang palsu yang mencapai triliunan rupiah.

“Ada modus ekonomi-politik dan itu mengganggu stabilitas dan inflasi, kalau inflasi terganggu kegoncangan politik akan muncul. Persoalannya pemerintah tak mau merealisasi pengamanan, itu baru kebijakan infrastrukur bagaimana di suprastukturnya,” ujar Noorsy di Jakarta, Rabu (15/4).

Menurutnya, problem besar dalam peredaran uang palsu adalah karena kertas dan fiturnya (pengamanan, dan lainnya) di import, lalu di cetak di peruri.

“Maka dengan teknologi seperti sekarang itu, mudah dipalsukan. Itu yang perlu di gagas tentang pentingnya Indonesia punya bahan baku yang tidak bisa di produksi pihak lain. Walaupun ke depan Indonesia akan mengurangi transaksi tunai, sejalan dengan tingkat kemajuan maka transaksi tunai berkurang apalagi transaksi-transaksi non tunai akan meningkat,” jelasnya

Noorsy menyebut seharusnya Indonesia punya bahan baku sendiri untuk meminimalisir pemalsuan uang.

“Caranya mulai dari bahan baku kertasnya. Sudah lama saya gagas bahwa pisang abaka penting, serat bakau itu bisa jadi kertas uang, tapi nggak pernah dilakukan, metodenya untuk meminimilasir uang palsu. Ketika orang sudah melakukan pemalsuan orang akan lakukan terus, tapi kalau punya bahan baku yang tidak mudah dipalsukan,” katanya

“Dari mulai tinta, kertas, dan mesin, itu bisa. Bikin hologram pun bisa, ini kan karena kekacauan pemerintah yang nggak ngerti bahwa anak negerinya bisa sedemikian maju,” tambahnya

Sekali lagi, Noorsy menekankan bahwa ada agenda ekonomi politik dalam pemalsuan uang tersebut. Apalagi dalam jumlah banyak dengan skala mata uang internasional.

Oleh karenanya, Indonesia harus memiliki bahan baku pembuatan mata uang sendiri.

“Pasti ada agenda ekonomi dan politik, nanti kan berubah otoritas penanda tanganan cetak uang bukan lah BI lagi, tapi pemerintah Republik Indonesia, itulah penting punya sumber daya dan bahan baku sendiri atas pencetakan uang supaya tidak mudah dipalsukan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

TNI-Polri Siap Amankan KAA di Jakarta dan Bandung

Jakarta, Aktual.co — TNI-Polri menggelar apel persiapan pengamanan menjelang perhelatan Konferensi Asia Afrika (KAA) yang berlangsung dari 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung, di Silang Monas, Jakarta Pusat.
Panglima TNI Moeldoko mengatakan bersama  Polri telah siap untuk mengawal pelaksanaan agenda kenegaraan tersebut dengan kesiapan sudah mencapai 100 persen.
“Saya telah koordinasi dengan baik, semua peralatan sudah dilengkapi dan ada persenjataan lain diperlukan kendaraan taktis dan tempur, kemudian pengamaman Presiden dan Kepala negara juga kita telah mengerahkan sejumlah pesawat tempur dan sejumlah kapal perang, semua itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” ujar Moeldoko di Silang Monas, Jakarta, Rabu (15/4).
Mengingat acara tersebut sangat penting, Moeldoko menegaskan tidak akan mengurangi personelnya dalam pengamanan. Sebab, lanjut Moeldoko, pengawalan pelaksanaan KAA haruslah dengan pesonel yang banyak, dan kekuatan personel yang telah disiapkan berjumlah 16.631.
“Pengamanan kepentingan memiliki standar yang baku dan tidak boleh dikurangi sedikitpun.”
Moeldoko juga merasa bangga lantaran Indonesia bisa dipercaya menjadi tuan rumah dalam KAA ke-60 tersebut. Karena tidak mudah mengawal pelaksanaan tersebut, oleh karenanya Moeldoko mengaku akan total dalam mengantisipasi segala kemungkinan terburuk yang akan terjadi.
“Saya bangga menjadi tuan ruah, dan di Bandung juga sudah siap, hanya tinggal peaksanaanya saja.”
Dalam pelaksanaan tersebut Moeldoko juga meminta maaf kepada masyarakat, lantaran akan ada banyak pengalihan jalan. Selain itu, masyarakat juga diharapkan turut bangga dalam perhelatan tersebut.
Peringatan 60 tahun KAA akan berlangsung dari 19-24 April 2015. Pada 19 April akan dilangsungkan pertemuan pejabat tinggi (SOM) di Jakarta dan Pertemuan Tingkat Menteri pada 20 April. Sedangkan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) KAA akan berlangsung di Jakarta pada 22-23 April.
Rangkaian peringatan 60 tahun KAA akan berakhir pada 24 April di Bandung dimana para kepala negara akan melakukan historical walk dari Hotel Savoy Homman ke Gedung Merdeka.
KTT KAA tahun ini diharapkan menghasilkan tiga dokumen yaitu Bandung Message, Deklarasi Penguatan Kemitraan Strategis Asia dan Afrika (NAASP) dan deklarasi mendukung kemerdekaan Palestina.
Kekuatan personel pada pelaksanaan pengamanan VIIP KAA ke-60 tahun 2015 berjumlah 16.631 personel, dengan rincian 300 dari Komando Gabungan Pengamanan (Kogabpam), 500 Kosatgapam TNI, 4.256 dari Satgaspam VIIP, 3.550 daru Satgaspam VIP-2, 750 dari Satgas Pamwil-2, 5416 Satgaspam VIP-1, 3136 Satgaspam BIP-2, 750 Satgas Passus, 100 Satgas Laut, 600 Satgas Hanud, 1300 Satgas Udara (Koppsau-I), 762 Satgas Intel, 150 Satgas Kodam II/Sriwijaya, 150 Satgas Kodam IV Dipenogoro, dan 750 pasukan sudah siap siaga.
Personel tersebut akan disiagakan pada 2 dan 3, lalu untuk pengamanan ring 1 dilakukan oleh Pasukan Pengaman Presiden (Paspampres). Pengamanan dilakukan mulai dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur dan di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Rupiah Dibuka Menguat ke Level Rp12.965

Jakarta, Aktual.co —Setelah terapresiasi pada akhir perdagangan Selasa (14/4) kemarin di posisi Rp12.984, laju nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan pagi ini dibuka dengan melanjutkan penguatannya.

Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index pada pagi ini, Rabu (15/4), rupiah dibuka menguat 0,09% ke Rp12.972 per dolar AS. Pada pk. 08:02, Rupiah jadi menguat 0,15% ke Rp12.965 per dolar AS.

Penguatan mata uang Garuda terhadap dolar ini dipicu jelang dirilisnya data neraca perdagangan. Pada Selasa (14/4), Bank Indonesia memutuskan mempertahankan BI Rate di level 7,50% usai rapat dewan gubernur. Adapun nilai tukar rupiah saat itu masih menunjukkan pelemahan tipis 0,01% ke Rp12.989 per dolar AS.

Samuel Sekuritas Indonesia memprediksi nilai tukar rupiah atas dolar Amerika serikat pada perdagangan hari ini, Rabu (15/4) berpotensi menguat hingga akhir perdagangan.

“Rupiah masih akan kuat tetapi terancam oleh buruknya angka China pagi ini. Neraca perdagangan diperkirakan masih surplus walaupun menipis,,” kata Ekonom Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta dalam risetnya yang diterima hari ini, Rabu (15/4/2015).

Dikemukakan pagi ini angka PDB China ditunggu, dan diperkirakan turun drastis ke 7% YoY. Pelemahan indeks dolar hingga dini hari tadi belum tentu mendorong penguatan mata uang di Asia hari ini, jika sentimen negatif dari perlambatan China terlalu mendominasi.

Sementara itu pada penutupan perdagangan Selasa, ujarnya, rupiah menguat tipis. Begitu juga sejumlah mata uang di Asia. Rangga mengatakan keputusan BI menahan BI Rate 7,5%, tidak terlalu mempengaruhi pasar.

“Tetapi pesimisme terhadap pertumbuhan yang ditunjukkan oleh BI bisa memberi sentimen negatif,” kata Rangga

Artikel ini ditulis oleh:

DPR: Tiga Kejanggalan di Izin Reklamasi Ahok

Jakarta, Aktual.co —Komisi IV DPR RI menilai izin reklamasi pulau pantai utara Jakarta yang diberikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, yakni PT Muara Wisesa Samudera, penuh kejanggalan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan ada tiga kejanggalan dalam izin reklamasi Ahok.
Pertama, payung hukum yang digunakan Ahok untuk melanjutkan reklamasi sudah tidak berlaku lagi. “Setelah ada Undang-Undang (UU) tentang perikanan dan kelautan,” kata dia, Selasa(14/4).
Dimana UU yang baru itu mensyaratkan beberapa hal. Seperti harus ada badan koordinasi yang akan mengoordinasi semua reklamasi. Yang nantinya bertanggung jawab pada gubernur, dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
“Gubernur kepada menteri dan kepada presiden,” ucap dia.
Kejanggalan kedua menurut Komisi IV, dalam aturan itu dijelaskan sebelum reklamasi harus ada tanggul untuk mengamankan apabila terjadi rob atau air pasang yang diakibatkan oleh adanya reklamasi.
Kejanggalan ketiga, adanya penjualan tanah. Padahal reklamasi masih dalam tahap perencanaan. “Baru mulai dibangun tapi sudah dijual kepada masyarakat, ini sangat memprihatinkan karena ternyata komisi IV yang lama sudah bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa ini dihentikan,” ujar dia.
Lagipula, ucap dia, Presiden Joko Widodo di dalam rapat kabinet juga sudah sepakat dihentikannya proyek reklamasi sebelum ada kajian mendalam. Seperti tentang amdal dan pengaruhnya terhadap nelayan di pesisir Jakarta dan sekitarnya.
Andi pun tegas mengatakan proyek reklamasi sama sekali tidak beri keuntungan ke warga ibukota.
Sebelumnya, Surat Keputusan Ahok No. 2238 Tahun 2014 yang memberi izin reklamasi pulau ke PT Muara Wisesa Samudera, juga sudah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Jakarta Monitoring Network (JMN).
Sekretaris JMN Amir Hamzah mengatakan izin digugat lantaran dianggap melanggar prinsip norma hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dimana Ahok telah mengabaikan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi.
Amir pun yakin PTUN akan kabulkan gugatan, “Karena indikasi Ahok sebagai Pejabat TUN tidak taat azaz dan norma hukum dalam melahirkan SK Reklamasi tersebut.”
PT Muara Wisesa Samudera mendapat izin prinsip Reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Pulau buatan tersebut rencananya akan dibangun seluas 165 Ha. Konsesinya, 5 persen dari total lahan akan diserahkan ke Pemda DKI. PT Muara Wisesa Samudera juga diwajibkan membangun rumah pompa dan membeli mesin pompa air sebagai kompensasi izin reklamasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Bulog Sulut Serap 500 Ton Beras Lokal

Jakarta, Aktual.co — Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) hingga triwulan pertama 2015 mampu menyerap beras petani lokal hingga 500 ton.

“Penyerapan beras ini paling besar dari Provinsi Gorontalo yang menjadi wilayah kerja Bulog Sulut kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow,” kata Kepala Perum Bulog Divre Sulut, Yayan Suparyan, di Manado, Rabu (15/4).

Yayan mengatakan penyerapan beras lokal memang masih kurang karena harga di pasaran masih cukup tinggi. “Petani masih senang menjual ke pedagang ketimbang Bulog karena harga di pegang jauh lebih tinggi,” jelasnya.

Harga beras di tingkat pedagang, katanya, masih dihargai di atas Rp8.000 per kilogram, sedangkan harga pembelian pemerintah (HPP) Bulog hanya Rp7.260 per kg. “HPP beras bulog tersebut telah mengalami kenaikan dari Rp6.600 per kg,” jelasnya.

Memang, katanya, cuaca serta keterlambatan masa tanam mempengaruhi produktivitas padi di Sulut, dan berimbas ke target pembelian beras Bulog yang mengalami perlambatan. “Tahun ini Bulog Sulut menargetkan pembelian beras Bulog sebanyak 17.000 ton,” jelasnya.

Namun, pihaknya selalu optimis akan tercapai, dengan melakukan berbagai upaya agar produksi petani meningkat.

Saat ini, katanya, stok beras di gudang Bulog Sulut cukup untuk empat bulan ke depan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain