Jakarta, Aktual.co —Komisi IV DPR RI menilai izin reklamasi pulau pantai utara Jakarta yang diberikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kepada anak perusahaan PT Agung Podomoro, yakni PT Muara Wisesa Samudera, penuh kejanggalan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan ada tiga kejanggalan dalam izin reklamasi Ahok.
Pertama, payung hukum yang digunakan Ahok untuk melanjutkan reklamasi sudah tidak berlaku lagi. “Setelah ada Undang-Undang (UU) tentang perikanan dan kelautan,” kata dia, Selasa(14/4).
Dimana UU yang baru itu mensyaratkan beberapa hal. Seperti harus ada badan koordinasi yang akan mengoordinasi semua reklamasi. Yang nantinya bertanggung jawab pada gubernur, dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden.
“Gubernur kepada menteri dan kepada presiden,” ucap dia.
Kejanggalan kedua menurut Komisi IV, dalam aturan itu dijelaskan sebelum reklamasi harus ada tanggul untuk mengamankan apabila terjadi rob atau air pasang yang diakibatkan oleh adanya reklamasi.
Kejanggalan ketiga, adanya penjualan tanah. Padahal reklamasi masih dalam tahap perencanaan. “Baru mulai dibangun tapi sudah dijual kepada masyarakat, ini sangat memprihatinkan karena ternyata komisi IV yang lama sudah bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa ini dihentikan,” ujar dia.
Lagipula, ucap dia, Presiden Joko Widodo di dalam rapat kabinet juga sudah sepakat dihentikannya proyek reklamasi sebelum ada kajian mendalam. Seperti tentang amdal dan pengaruhnya terhadap nelayan di pesisir Jakarta dan sekitarnya.
Andi pun tegas mengatakan proyek reklamasi sama sekali tidak beri keuntungan ke warga ibukota.
Sebelumnya, Surat Keputusan Ahok No. 2238 Tahun 2014 yang memberi izin reklamasi pulau ke PT Muara Wisesa Samudera, juga sudah digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Jakarta Monitoring Network (JMN).
Sekretaris JMN Amir Hamzah mengatakan izin digugat lantaran dianggap melanggar prinsip norma hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dimana Ahok telah mengabaikan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi.
Amir pun yakin PTUN akan kabulkan gugatan, “Karena indikasi Ahok sebagai Pejabat TUN tidak taat azaz dan norma hukum dalam melahirkan SK Reklamasi tersebut.”
PT Muara Wisesa Samudera mendapat izin prinsip Reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Pulau buatan tersebut rencananya akan dibangun seluas 165 Ha. Konsesinya, 5 persen dari total lahan akan diserahkan ke Pemda DKI. PT Muara Wisesa Samudera juga diwajibkan membangun rumah pompa dan membeli mesin pompa air sebagai kompensasi izin reklamasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kapolres Bekasi Kota, Kombes Pol Rudi Setiawan mengatakan dari hasil pengungkapan terhadap makanan bekas di Kampung Rawa Bugel RT 02/12 Kelurahan Marga Jaya Bekasi Utara Kota Bekasi, pihaknya menemukan bahwa para pelaku dalam memproduksi makanan tidak memiliki izin.
“Tersangka dan barang bukti kami bawa ke Resnarkoba Polresta Bekasi Kota,” katanya kepada wartawan, Selasa (14/4).
Dikatakan Rudi para tersangka Caswati, Kasim dan Wawan dijerat pasal 62 ayat 1 jo psl 8 uu no.8 thun 1999 tentang  perlindungan konsumen dan atau pasal 140 jo pasal 86 ayat 2 dan atau pasal 142 jo pasal 91 ayat 1 UU No18 tahun 2012 tentang pangan.
Seperti diberitakan sebelumnya satuan reserse Polresta Bekasi Kota berhasil menguak peredaran dan produksi makanan bekas yang tidak memenuhi standar di Kampung Rawa Bugel RT 02/12 Kelurahan Marga Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi. Dari hasil pengungkapan tersebut petugas mengamankan Caswati (39), Kasim dan Wawan. 
Dari hasil pengungkapan petugas mengamankan beberapa barang bukti  berupa setengah karung bumbu goreng seberat 900 kg, setengah karung bumbu tabur goreng 800 kg, gula pasir 50 kg, setengah karung tepung gula, satu dus island rasa balado dan rasa keju yang sudah tidak layak.
Dua sachet antaka, satu plastik tepung cabe, satu plastik bumbu kuah, satu kantong ekomie seberat  200 kg, dan satu kantong indomie dalam kondisi hancur berat 200 kg yang sudah tidak layak, rusak dan kadarluasa.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co —Argumen bahwa proyek Giant Sea Wall (GSW) dibuat untuk mencegah Jakarta tenggelam akibat turunnya permukaan tanah, dianggap hanya pandangan pribadi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saja.
“Ini saya kira menjadi pandangan-pandangan pribadi saja, belum menjadi sebuah pandangan yang utuh,” ujar Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin, Selasa (14/4).
Andi minta proyek GSW didalami lebih dulu dengan tidak terburu-buru lewat kajian yang komprehensif. Bukan hanya gunakan pendekatan bisnis kepentingan jangka pendek semata. “Tetapi bisa lebih mengedepankan manfaat jangka panjang bagi seluruh masyarakat Ibu Kota,” ucap dia.
Dia pun berpendapat DPR perlu mengundang berbagai pihak yang berkepentingan di GSW, seperti Gubernur Ahok, ahli-ahli dari stakeholder yang ada, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pakar lingkungan.
Dikutip dari Pusat Data dan Informasi LSM Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), disebutkan berbagai perkiraan dampak dari proyek GSW, yakni: 
a. Konflik sosial dari penggusuran 16.855 nelayan. Dimana mereka mengaku tidak prnah diinformasikan dan dilibatkan dalam perencanaan proyek GSW;
b.Proyek GSW diyakini akan semakin memperparah pencemaran di Teluk Jakarta, juga menghancurkan ekosistem mangrove dan terumbu karang yang tersisa. Akibatnya tidak akan ada lagi ikan di pesisir sehingga biaya melaut semakin tinggi dan beresiko;
c. Proyek GSW diperkirakan akan menghalangi hak dasar bagi masyarakat pesisir untuk mengakses sumber daya alam pesisir;
d. Solusi memindahkan nelayan ke rumah susun sangat tidak berpihak kepada kepentingan nelayan. Pembangunan kanal sebagai “pintu masuk dan keluar” nelayan untuk melaut justru mengganggu keberadaan sumberdaya ikan di utara Jakarta. Sebab kehidupan nelayan tidak bisa dijauhkan dari laut;
e. Belum adanya kajian Amdal dan studi komprehensif KLHS membuat GSW lebih berpotensi mencemari lingkungan daripada penyediaan bahan baku air tawar. Dimana debit air sungai yang melambat akan mempercepat proses pembusukan air, sehingga berpotensi menyebarkan penyakit bagi masyarakat nelayan.

Artikel ini ditulis oleh: