Jakarta, Aktual.co — Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Selasa (Rabu pagi WIB), karena data penjualan ritel lebih lemah dari yang diperkirakann dan IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi AS pada 2015 dan 2016.

Penjualan ritel AS untuk Maret naik 0,9 persen dari bulan sebelumnya, Departemen Perdagangan melaporkan Selasa. Angka terbaru itu di bawah konsensus pasar untuk kenaikan 1,1 persen.

“Biasanya, kenaikan penjualan ritel 0,9 persen dalam sebulan dapat digambarkan sebagai kuat, tapi tidak kali ini, karena kenaikan gagal membalikkan bahkan setengah dari penurunan tiga bulan sebelumnya. Karena, penjualan pada kuartal pertamaluar biasa lemah, yang jatuh 5,0 persen,” kata Chris Low, kepala ekonom di FTN Financial, dalam sebuah catatan.

Greenback berada di bawah tekanan lebih lanjut setelah perkiraan pertumbuhan lebih lemah. Dalam “World Economic Outlook” dua kali setahun yang dirilis Selasa, IMF memproyeksikan pertumbuhan AS akan mencapai 3,1 persen pada 2015 dan 2016, lebih rendah dari ekspektasi Januari masing-masing 3,6 persen dan 3,3 persen.

Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,73 persen menjadi 98,762 pada akhir perdagangan.

Pada akhir perdagangan di New York, euro naik menjadi 1,0658 dolar dari 1,0569 dolar di sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi 1,4781 dolar dari 1,4675 dolar. Dolar Australia naik ke 0,7630 dolar dari 0,7587 dolar. Dolar AS dibeli 119,39 yen Jepang, lebih rendah dari 120,07 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9728 franc Swiss dari 0,9777 franc Swiss, dan turun menjadi 1,2491 dolar Kanada dari 1,2597 dolar Kanada.

Sementara itu, saham-saham di Wall Street sebagian besar berakhir naik pada Selasa (Rabu pagi WIB), setelah laporan laba perusahaan-perusahaan bervariasi dan penjualan ritel AS untuk Maret sedikit mengecewakan.

Indeks Dow Jones Industrial Average naik 59,66 poin (0,33 persen) menjadi ditutup pada 18.036,70. Indeks berbasis luas S&P 500 bertambah 3,41 poin (0,16 persen) menjadi berakhir di 2.095,84, sedangkan indeks komposit Nasdaq ditutup turun 10,96 poin (0,22 persen) menjadi 4.977,29.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Penolakan atas tekanan terhadap industri hasil tembakau (IHT), khususnya produk rokok kian hari terus mengeras. Pasalnya, industri rokok diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 6 juta jiwa di kota kretek, Kudus, Jawa Tengah.
 
Staf ahli wakil Menteri Keuangan, Primanegara menampik bahwa pemerintah sedang mengebiri industry rokok nasional. Tingginya kenaikkan cukai tidak lebih dari kebijakan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan pendapatan negara, kesehatan, dan keberlangsungan industry itu sendiri.

“Jadi tidak ada niatan pemerintah untuk menghambat industri hasil tembakau,” ujarnya ketika berdiskusi di Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK) dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (15/4).
 
Sontak pernyataan tersebut disanggah sekretaris Jenderal Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Hasan Aoni Azis. Dirinya menuding justru kebijakan cukai yang diberlakukan pemerintah saat ini semakin meruntuhkan industry rokok.

“Faktanya, kenaikkan cukai rata-rata sepanjang lima tahun terakhir yang mencapai 16%, mengakibatkan industry rokok banyak yang gulung tikar. Data tahun 2009 jumlah pabrik rokok sebanyak 4.900an pabrik, sekarang tinggal 600an pabrik,” ujarnya.
 
Senada dengan Hasan, dalam diskusi yang diadakan Pusat Studi Kretek Indonesia (Puskindo) Universitas Muria Kudus (UMK) terkait hadir pengamat budaya M Sobari, peneliti kretek Puthut EA, dan staf ahli wakil Menteri Keuangan, Primanegara. Ketua Lembaga Penelitian UMK Mamik Indaryani mengatakan langkah pemerintah saat ini tidak peduli dengan IHT, bukannya mencari keseimbangan. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang tercermin dari regulasi yang dihasilkan justru antitembakau.

“Kebijakan itulah yang menggerus industri tembakau,” tegasnya.
 
Kenaikan cukai tidak hanya membatasi pertumbuhan produksi rokok, namun juga memukul industri rokok kecil. Kenaikan cukai menjadi bagian dari biaya produksi karena itu cukai naik jelas akan mendongkrak harga. Sementara, di sisi lain, rokok yang mereka produksi belum tentu bakal laku semua.  

“Akibatnya, pabrik tutup karena kenaikan tarif cukai yang terjadi setiap tahun,” tandasnya.
 
Ia menegaskan, kenaikan cukai dengan argumentasi kesehatan sangat tidak adil karena pastinya akan mengorbankan pihak lain yang tidak terakomodasi kepentingannya. Seharusnya, pemerintah berpikir mendorong daya saing industri tembakau bukan memberangus dengan beragam regulasi.  

“Industri hasil tembakau juga berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat, pengurangan masyarakat miskin, bahkan sebagai warisan turun temurun,” tegasnya.
 
Peneliti kretek dari Yayasan Indonesia Berdikari, Puthut EA, menambahkan, sejatinya tudingan rokok mengganggu kesehatan juga layak diperdebatkan. Selama ini, publik disuguhi opini adanya penelitian yang menyatakan rokok tidak sehat.

“Namun, itu hasil riset di luar negeri, dengan tembakau luar negeri, dan yang diteliti jelas rokok putih. Karena itu mari kita bikin riset rokok kretek karena ini tidak pernah dilakukan,” ajak Puthut.
 
Puthut meyakinkan, rokok kretek tidak perlu diberangus. Justru harus diperjuangkan sebagai heritage bangsa Indonesia. Menurut dia, kebiasaan mencampur cengkeh dan tembakau itu sudah dilakukan masyarakat sejak abad ke 18. Namun memperjuangkan rokok kretek menjadi warisan budaya bangsa juga tidak gampang.

“Pemerintah enggan memutuskan rokok kretek sebagai heritage karena dianggap kontroversial,” keluh Puthut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pemerintah harus mengendalikan mekanisme pasar dengan memperkuat kontrol dalam perekonomian dan mengurangi keterlibatan pihak asing atau swasta.

“Jika ini (dominasi keterlibatan asing) dibiarkan maka bangsa kita berada pada keterjajahan baru,” katanya dalam konferensi pers bertemakan “Jihad Konstitusi Luruskan Kiblat Bangsa”, Jakarta, Rabu (15/4).

Saat ini, penanaman modal asing atau swasta telah mengambil bagian yangblebih besar dibandingkan peran negara terutama pada sektor kebutuhan masyarakat seperti ketenagalistrikan, kata Din.

“Ketenagalistrikan yang masuk dalam hal hubungan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara tetapi kemudian terbuka bagi pihak swasta termasuk asing maka ini menunjukkan liberalisme,” ujarnya.

Libelarisasi ekonoomi hanya akan membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dan membawa kerugian bagi rakyat Indonesia dan jatuhnya atau runtuhnya kedaulatan negara atas ekonomi, ujarnya.

Selain itu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jumadis Abda mengatakan pihaknya mengkhawatirkan kekurangan keterlibatan negara terhadap penanaman modal industri ketenagalistrikan yang bisa menyebabkan harga dipengaruhi pasar.

“Peran PLN sebagai perusahaan milik negara hanya sebesar 35 persen sedangkan 65 persen dikendalikan oleh pihak swasta,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan pengusahaan ketenagalistrikan akan berpindah ke swasta dan tentu akan berlaku mekanisme pasar pada penggunaan listrik seperti harga listrik yang fluktuatif dan mahal.

Untuk itu, pemerintah harus dapat meningkatkan peran dan menekan ketergantunagn pada pihak swasta sehingga mekanisme pasar dapat dikendalikan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —    Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengemukakan bahwa masing-masing paket bakal calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki program yang positif dalam mendukung industri pasar modal domestik.

“Setelah pemaparan masing-masing paket calon direksi BEI, semuanya memiliki visi dan misi yang baik untuk pasar modal,” ujar Susy Meilina usai perkenalan serta pemaparan program kerja calon Direksi Anggota Bursa yang diselenggarakan APEI di Jakarta, Selasa (14/4).

Melalui acara itu, lanjut dia, pelaku pasar dapat mengetahui visi-misi dan program kerja paket bakal calon direksi BEI, karena para anggota bursa harus mengetahui kredibilitas dan kapasitas setiap figur yang akan membawa industri pasar modal.

“Saat ini, setiap paket bakal calon direksi sedang mencari dukungan dari AB. Setiap paket akan diusung AB, selanjutnya setiap paket mendaftar diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika sudah memenuhi peraturan,” katanya.

Dalam Peraturan OJK III.A.3 Persyaratan Calon Komisaris dan Direktur Bursa Efek disebutkan, tata cara pencalonan dan pengajuan calon Direktur Bursa Efek wajib dilakukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek dengan paling sedikit terdiri dari 10 atau lebih Anggota Bursa Efek yang telah melakukan transaksi efek secara bersama-sama paling kurang 10 persen dari total frekuensi dan nilai perdagangan efek di BEI selama 12 bulan terakhir sebelum pengajuan kepada OJK.

Disebutkan juga, masing-masing Anggota Bursa Efek hanya dapat menjadi anggota pada satu kelompok Anggota Bursa Efek. Lalu, calon direktur BEI wajib diajukan kepada OJK oleh kelompok Anggota Bursa Efek dalam satu kesatuan paket calon direktur Bursa Efek dengan memenuhi ketentuan jabatan.

Susy Meilina mengharapkan bahwa paket atau kandidat calon direksi BEI yang nantinya terpilih oleh OJK berkomitmen membangun sinergi yang positif dengan APEI agar dapat membangun industri lebih baik.

Dari pantauan Antara, terdapat lima paket bakal calon direksi BEI untuk periode 2015-2016, yakni paket Abiprayadi (Dirut Mandiri Sekuritas) yang terdiri dari Susanty Wijaya (Direktur PT DBS Vickers Securities Indonesia), Wijaya Subekti (Direkutr PT Maybank Kim Eng Securities), Supandi (mantan Direktur Keuangan & SDM BEI periode 2009-2012), Nicky Hogan (Presiden Direktur PT Reliance Securities Tbk), Trisnadi Yulrisman (Direktur PT Sarana Multigriya Finansial ), serta Patricius Sendjojo (Komisaris PT Universal Broker Indonesia).

Kemudian, paket Reynaldi Hermansjah (Direktur Independen Jasa Marga Tbk) terdiri dari Bambang Widodo (Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Kristian Manullang (Kadiv Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa BEI), Ignatius Girendroheru (Dirut Indonesia Bond Pricing Agency/IBPA), Fifi Virgantria (Direktur Danpac Sekuritas), I Gusti Ngurah Budi Sanjaya (Project Management untuk Global Financial Institution PT BNI Tbk) dan Grace N Wiragesang (Direktur Lautandhana Investment Management).

Lalu, paket Samsul Hidayat (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI) terdiri dari Sulistyo Budi (Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia), I.G.Nyoman Yetna (Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil BEI), Chaerudin Berlian (Mantan Komisaris BEI), Yohanes Liauw (Kepala Divisi BEI), Hamdi Hassyarbaini (Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI), dan Ratih D.Item (Presiden Direktur PT Sucorinvest Central Gani).

Lalu, paket Tito Sulistio (Wakil Presdir CMNP) terdiri dari Alpino Kianjaya (Direktur PT MNC Securities), LID da Lopez (Dirut PT Equity Securities Indonesia), Andrew Haswin (mantan Direktur PT Kresna Securities), Moh. Mukhlis (Kadiv Manajemen Risiko BEI), Krishna Suparto (mantan Direktur BNI), dan Kanya Lakhsmi (Direktur PT Golden Plantation Tbk).

Dan, paket Ronald T.Andi Kasim (Dirut Pefindo) terdiri dari Rudy Utomo (Dirut Evergreen Capital), Justitia Tripurwasari (Direktur Manulife Asset Management), John Tambunan (Citigroup Securities Indonesia), Mas Mokhamad Sudarmaji (DBS Vickers Securities Indonesia), Johannes Arts Abimanyu (Dirkeu Pefindo), Zaki Mubarak (Bosowa Sekuritas).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka