Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan pemerintah harus mengendalikan mekanisme pasar dengan memperkuat kontrol dalam perekonomian dan mengurangi keterlibatan pihak asing atau swasta.

“Jika ini (dominasi keterlibatan asing) dibiarkan maka bangsa kita berada pada keterjajahan baru,” katanya dalam konferensi pers bertemakan “Jihad Konstitusi Luruskan Kiblat Bangsa”, Jakarta, Rabu (15/4).

Saat ini, penanaman modal asing atau swasta telah mengambil bagian yangblebih besar dibandingkan peran negara terutama pada sektor kebutuhan masyarakat seperti ketenagalistrikan, kata Din.

“Ketenagalistrikan yang masuk dalam hal hubungan hajat hidup orang banyak yang seharusnya dikuasai oleh negara tetapi kemudian terbuka bagi pihak swasta termasuk asing maka ini menunjukkan liberalisme,” ujarnya.

Libelarisasi ekonoomi hanya akan membawa keuntungan bagi pihak-pihak tertentu dan membawa kerugian bagi rakyat Indonesia dan jatuhnya atau runtuhnya kedaulatan negara atas ekonomi, ujarnya.

Selain itu, Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) Jumadis Abda mengatakan pihaknya mengkhawatirkan kekurangan keterlibatan negara terhadap penanaman modal industri ketenagalistrikan yang bisa menyebabkan harga dipengaruhi pasar.

“Peran PLN sebagai perusahaan milik negara hanya sebesar 35 persen sedangkan 65 persen dikendalikan oleh pihak swasta,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan pengusahaan ketenagalistrikan akan berpindah ke swasta dan tentu akan berlaku mekanisme pasar pada penggunaan listrik seperti harga listrik yang fluktuatif dan mahal.

Untuk itu, pemerintah harus dapat meningkatkan peran dan menekan ketergantunagn pada pihak swasta sehingga mekanisme pasar dapat dikendalikan oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —    Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) Susy Meilina mengemukakan bahwa masing-masing paket bakal calon direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki program yang positif dalam mendukung industri pasar modal domestik.

“Setelah pemaparan masing-masing paket calon direksi BEI, semuanya memiliki visi dan misi yang baik untuk pasar modal,” ujar Susy Meilina usai perkenalan serta pemaparan program kerja calon Direksi Anggota Bursa yang diselenggarakan APEI di Jakarta, Selasa (14/4).

Melalui acara itu, lanjut dia, pelaku pasar dapat mengetahui visi-misi dan program kerja paket bakal calon direksi BEI, karena para anggota bursa harus mengetahui kredibilitas dan kapasitas setiap figur yang akan membawa industri pasar modal.

“Saat ini, setiap paket bakal calon direksi sedang mencari dukungan dari AB. Setiap paket akan diusung AB, selanjutnya setiap paket mendaftar diri ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) jika sudah memenuhi peraturan,” katanya.

Dalam Peraturan OJK III.A.3 Persyaratan Calon Komisaris dan Direktur Bursa Efek disebutkan, tata cara pencalonan dan pengajuan calon Direktur Bursa Efek wajib dilakukan oleh kelompok Anggota Bursa Efek dengan paling sedikit terdiri dari 10 atau lebih Anggota Bursa Efek yang telah melakukan transaksi efek secara bersama-sama paling kurang 10 persen dari total frekuensi dan nilai perdagangan efek di BEI selama 12 bulan terakhir sebelum pengajuan kepada OJK.

Disebutkan juga, masing-masing Anggota Bursa Efek hanya dapat menjadi anggota pada satu kelompok Anggota Bursa Efek. Lalu, calon direktur BEI wajib diajukan kepada OJK oleh kelompok Anggota Bursa Efek dalam satu kesatuan paket calon direktur Bursa Efek dengan memenuhi ketentuan jabatan.

Susy Meilina mengharapkan bahwa paket atau kandidat calon direksi BEI yang nantinya terpilih oleh OJK berkomitmen membangun sinergi yang positif dengan APEI agar dapat membangun industri lebih baik.

Dari pantauan Antara, terdapat lima paket bakal calon direksi BEI untuk periode 2015-2016, yakni paket Abiprayadi (Dirut Mandiri Sekuritas) yang terdiri dari Susanty Wijaya (Direktur PT DBS Vickers Securities Indonesia), Wijaya Subekti (Direkutr PT Maybank Kim Eng Securities), Supandi (mantan Direktur Keuangan & SDM BEI periode 2009-2012), Nicky Hogan (Presiden Direktur PT Reliance Securities Tbk), Trisnadi Yulrisman (Direktur PT Sarana Multigriya Finansial ), serta Patricius Sendjojo (Komisaris PT Universal Broker Indonesia).

Kemudian, paket Reynaldi Hermansjah (Direktur Independen Jasa Marga Tbk) terdiri dari Bambang Widodo (Direktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia), Kristian Manullang (Kadiv Pengaturan dan Pemantauan Anggota Bursa BEI), Ignatius Girendroheru (Dirut Indonesia Bond Pricing Agency/IBPA), Fifi Virgantria (Direktur Danpac Sekuritas), I Gusti Ngurah Budi Sanjaya (Project Management untuk Global Financial Institution PT BNI Tbk) dan Grace N Wiragesang (Direktur Lautandhana Investment Management).

Lalu, paket Samsul Hidayat (Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota BEI) terdiri dari Sulistyo Budi (Direktur Kustodian Sentral Efek Indonesia), I.G.Nyoman Yetna (Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sektor Riil BEI), Chaerudin Berlian (Mantan Komisaris BEI), Yohanes Liauw (Kepala Divisi BEI), Hamdi Hassyarbaini (Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia BEI), dan Ratih D.Item (Presiden Direktur PT Sucorinvest Central Gani).

Lalu, paket Tito Sulistio (Wakil Presdir CMNP) terdiri dari Alpino Kianjaya (Direktur PT MNC Securities), LID da Lopez (Dirut PT Equity Securities Indonesia), Andrew Haswin (mantan Direktur PT Kresna Securities), Moh. Mukhlis (Kadiv Manajemen Risiko BEI), Krishna Suparto (mantan Direktur BNI), dan Kanya Lakhsmi (Direktur PT Golden Plantation Tbk).

Dan, paket Ronald T.Andi Kasim (Dirut Pefindo) terdiri dari Rudy Utomo (Dirut Evergreen Capital), Justitia Tripurwasari (Direktur Manulife Asset Management), John Tambunan (Citigroup Securities Indonesia), Mas Mokhamad Sudarmaji (DBS Vickers Securities Indonesia), Johannes Arts Abimanyu (Dirkeu Pefindo), Zaki Mubarak (Bosowa Sekuritas).

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nusa Tenggara Barat Wildan mengatakan pabrik gula pasir milik PT. Sukses Mantap Sejahtera di Kabupaten Dompu, membutuhkan sebanyak 20.000 tenaga kerja.

“Itu kebutuhan untuk penanaman hingga pemanenan tebu yang menjadi bahan baku utama pembuatan gula pasir,” katanya di Mataram, Selasa (14/4).

Ia menyebutkan dari total tenaga kerja yang dibutuhkan, sebanyak 8.000 orang sudah disiapkan, sisanya sebanyak 12 ribu orang yang masih harus dicari untuk menunjang proses penanaman hingga pemanenan tebu.

“Kami sudah koordinasi dengan Dinas Perkebunan NTB terkait kebutuhan tenaga kerja yang harus disiapkan untuk menunjang operasional pabrik gula pasir tersebut,” katanya.

Menurut dia, kebutuhan tenaga kerja yang relatif banyak tersebut tentu menjadi peluang bagi masyarakat NTB yang belum memiliki kesempatan bekerja.

Perekrutan tenaga kerja di sektor perkebunan tersebut juga bisa menekan penempatan jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri, terutama ke Malaysia.

Peluang kerja di pabrik gula pasir tersebut, kata Wildan, tidak hanya untuk masyarakat di Kabupaten Dompu, tetapi juga kabupaten/kota lainnya di NTB, yang berminat bekerja di perkebunan tebu.

Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Dompu terus berkoordinasi terkait masalah peluang kerja tersebut.

“Perekrutan tenaga kerja dalam jumlah besar bukan berarti mengambil lahan pekerjaan masyarakat lokal, tetap mereka menjadi prioritas, namun karena yang dibutuhkan relatif banyak maka perlu disiapkan dari luar,” ujarnya.

Wildan juga menegaskan pihaknya hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan di sektor industri.

Disnakertrans NTB juga siap untuk memberikan pendampingan dan perlindungan bagi pekerja pabrik gula pasir yang rencananya mulai berproduksi pada akhir 2015 tersebut.

“Kami akan fasilitasi dan memberikan perlindungan bagi pekerja dengan mengarahkan perusahaan membuat perjanjian kerja bersama (PKB), supaya pekerja tidak bernasib buruk,” katanya.

Pabrik gula pasir yang dibangun di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, itu rencananya akan memproduksi gula pasir sebanyak 750 ribu ton per tahun dengan memanfaatkan tebu hasil produksi pada lahan inti seluas 5.700 hektare yang diberikan pemerintah daerah dengan status hak guna usaha (HGU).

Ada juga produksi petani plasma yang sudah melakukan penanaman sejak 2014 seluas 1.000 hektare.

Dari 5.700 hektare luas lahan HGU untuk PT SMS, yang sudah dipersiapkan untuk penanaman pada 2014 seluas 2.000 hektare, namun yang sudah ditanami baru 300 hektare.

Meskipun belum ditanami sepenuhnya, pemerintah akan menyiapkan lagi perluasan areal tanam seluas 2.000 hektare pada 2015, sehingga total lahan tanam yang sudah siap dikelola mencapai 4.000 hektare dari total yang dibutuhkan seluas 10.000 hektare.

Sementara sisa seluas 1.700 hektare sudah dikelola oleh petani setempat dengan menanam berbagai komoditas, namun PT SMS menginginkan agar petani menanami lahan itu dengan tebu untuk menunjang produksinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka