Jakarta, Aktual.co — Pemerintah seharusnya sudah mengumumkan agenda Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang akan diselenggarakan di Jakarta dan Bandung pada 19-24 April mendatang.
Hal ini demi menjaga transparansi kegiatan tersebut.
“Saya tidak tahu ukuran transparan sebetulnya, tapi dalam detik-detik menjelang konferensi tingkat tinggi seperti itu. Pemerintah harus mulai ambil sikap yang menunjukkan kepada publik bahwa kita akan adakan konferensi dengan agenda sebagai berikut, yang disebutkan, dan harus dilakukan oleh Kemlu sebagai corong lembaga yang diberi mandat khusus untuk mengurusi itu,” kata pengamat Hubungan Internasional Bantarto Bandoro, Selasa (14/4).
Bantarto menambahkan bahwa semestinya yang memegang agenda KAA bukanlah staf kepresidenan, yang bisa memberikan kesan buruk ada dalang dibalik penyelenggaraan KAA.
“Bukan kantornya Luhut, jangan sampai nanti ini memberikan kesan bahwa ada yang mendalangi, yakni oleh Luhut sehingga bisa memberikan persepsi buruk.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Penyidik Kejaksaan Agung menahan Pemimpin Cabang Bank BRI Sumenep Kantor Wilayah Surabaya, Jawa Timur berinisial BW tersangka dugaan korupsi pembangunan pabrik sarung tangan karet di Pelaihari, Kalimantan Selatan.

Akibatnya keuangan negara mengalami kerugian sebesar 19.170.329,02 Dolar AS, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Selasa.

“Penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI selama 20 hari dari tanggal 14 April 2015 sampai 3 Mei 2015 sebagaimana Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-50/F.2/Fd.1/04/2015, tanggal 14 April 2015,” kata Tony Tribagus Spontana.

Kapuspenkum menyebutkan tersangka bertanggung jawab dalam pelaksanaan pencairan dana PT First International Gloves (FIG) untuk pembangunan sarung tangan karet.

Dikatakan dia, namun dari dana yang dikeluarkan dari bank berplat merah itu, tidak digunakan sesuai peruntukannya hingga negara mengalami keuangan cukup besar.

Saat itu jabatan tersangka sebagai Analis Divisi Analisa Risiko Kredit PT. BRI Pusat, katanya.

Sebelum ditahan, tersangka menjalani pemeriksaan sejak Selasa pagi yang pokoknya mengenai kronologis pelaksana analisa kredit yang dilakukan oleh tersangka terhadap permohonan kredit investasi dari PT FIG hingga akhirnya permohonan tersebut disetujui.

Sebelumnya, tanggal 25 Maret 2015, tim penyidik telah melakukan penahanan dua tersangka lainnya, RWA (Asisten Manager PT Hastamulya Tata Konsultan), dan (Asisten Manager PT. Hastamulya Tata Konsultan) di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tidak pernah menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi penggadaan mobil pusat layanan internet kecamatan (MPLIK) yang bernilai Rp1,4 triliun, 2010 sampai 2012.

“Satgasus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi tengah menangani dan akan menuntaskannya,” kata Kasubdit Penyidikan pada Jampidsus Sarjono Turin, di Kejagung, Selasa (14/4).

Dikatakan Sarjono, saat ini pihaknya tengah fokus mendalami kontrak pelayanan melalui jaringan internet dan sampai kini tim tengah mencari modus operandinya.

“Ini kendalanya, karena sampai saat ini belum ketemu di swasta mendapatkan pembayaran berdasarkan hasil sewa jaringan itu. Dan ini tersebar di beberapa provinsi,” terang Sarjono.

“Tim baru memeriksa ke Provinsi Banten, Jabar dan DKI. Padahal, faktanya proyek ini hampir di seluruh provinsi,” kata dia.

Sementara, Direktur Penyidikan pada Jampidsus Maruli Hutagalung, menyatakan bahwa dugaan kerugian negara dalam kasus mega korupsi tengah dihitung kerugian negaranya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk Kementerian Komunikasi dan Informasi serta PT PT Multidana Rencana Prima.

“Sedangkan, lima rekanan proyek lain masih menunggu. Tunggulah, brilah waktu kepada tim untuk bekerja,” ungkapnya.

Diketahui, lima operator lain yang mengerjakan proyek yang diduga sangat bermasalah, adalah PT AJN mengerjakan tiga paket, PT WIN (satu paket), PT Lintas Artha (satu paket) , PT Radnet (satu paket) dan PT Telkom (enam paket) atau sekitar 60 persen dari nilai proyek atau setara 588 unit MPLIK senilai Rp520 miliar.

Dalam praktiknya, Telkom menunjuk tiga sub-kontraktor, terdiri dari, PT Pramindo Ikat Nusantara sebagai pelaksana customer premises equipment, PT Multi Media Nusantara sebagai penyedia jaringan internet (vissat) dan PT Geosys Alexindo sebagai penyedia kendaraan bermotor. Proyek ini sampai sekarang baru menyediakan 585 unit MPLIK dari 1.907 unit yang harus sudah tersedia atau sekitar 25 persen.

Sampai kini, Kejagung baru menetapkan dua tersangka, yakni Kepala BP3TI Santoso dan Dirut PT Multidana Rencana Prima (MRP) Dodi N Achmad sesuai Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 83/F.2 Fd.1/07/2013 dan 84/F.2/Fd.1/07/2013. Mereka tidak dicegah keberangkatan ke luar negeri dan ditahan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby