Jakarta, Aktual.co — Ketua DPD PDIP Jawa Barat TB Hasanuddin mengatakan bahwa dalam evaluasi yang dilakukan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi-JK di Kongres ke IV PDIP, setidaknya menghasilkan dua kesepakatan.
Pertama, yakni DPD PDIP se-Indonesia akan mengawal pemerintahan Jokowi hingga berakhirnya masa jabatan sebagai presiden.
“Kita 34 Ketua DPD sepakat bicara dengan pak Jokowi, kita akan tetap mengawal pemerintahan Jokowi lima tahun, kalau perlu 10 tahun,” kata Hasanuddin, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/4).
Selain itu, sambung anggota Komisi I DPR RI ini, dalam pembicaraan yang dilakukan oleh 34 pimpinan DPD se-Indonesia, Presiden Jokowi akan memperbaiki komunikasi dengan para partai pengusung, khususnya kader partai berlambang banteng dengan moncong putih tersebut.
Bahkan, presiden mengusulkan agar setiap ketua DPD melaporkan ikhwal kondisi kekinian daerahnya masing-masing per tiga bulan kepadanya.
“ita akan memperbaiki komunikasi, kemarin 34 ketua DPD se-Indonesia menyampaikan situasi di daerahnya, dan itu secara rutin pak Jokowi yang menawarkan tiap tiga bulan sekali ketua DPD akan ketemu dengan presiden. Sebagai kader PDIP dan kemudian kita dari daerah akan melaporkn situasi dan kondisi yang berkembang di daerah dan keluhan serta kebutuhan demi masyarakat di daerah masing-masing,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah melakukan penggeledahan terkait kasus yang menjerat Politikus asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Adriansyah yang tertangkap tangan di Sanur, Bali pada Kamis (9/4) lalu. 
Penyidik KPK melakukan penggeledahan di kantor PT Mitra Maju Sukses (MMS) yang beralamat di Menara Batavia, Jalan KH Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Senin (13/4). 
Kantor yang digeledah itu merupakan milik Direktur PT MMS, Andrew Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap kepada Adriansyah.
“Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi hasil OTT (operasi tangkap tangan) yang melibatkan tersangka A (Adriansyah) dan AH (Andrew Hidayat), penyidik menggeledah kantor PT MMS, di Menara Batavia lantai 41,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha kepada wartawan, Senin (13/4) malam.
KPK, sambung dia, telah mengerahkan 10 penyidik untuk melakukan penggeledahan yang dilakukan sejak pukul 15.00 WIB sore. Penggeledahan ini dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan dugaan suap pengurusan izin tambang Batubara di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
“Mencari dokumen yang berkaitan dengan penyidikan perkara ini (suap perizinan tambang Batubara),” kata dia.
Tak hanya mengusut dugaan suap terkait pengurusan izin usaha PT MMS di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, KPK saat ini juga tengah mengusut dugaan korupsi pada usaha-usaha lainnya terkait pertambangan di wilayah Kabupaten Tanah Laut yang sempat dipimpin Adriansyah selama dua periode. Diduga, tindak pidana penyuapan yang menjerat Adriansyah tidak hanya dilakukan PT MMS, tetapi juga pengusaha lainnya.
“Akan didalami,” kata Priharsa.
Namun, Priharsa masih enggan membeberkan yang dimaksud usaha-usaha lain terkait pertambangan tersebut. Termasuk adanya dugaan keterlibatan pihak swasta atau pemilik perusahaan tambang lainnya dalam kasus ini. Priharsa menegaskan, KPK tak segan menjerat pihak yang terlibat dalam praktik korupsi di sektor pertambangan jika dalam pengembangan yang dilakukan pihaknya ditemukan dua alat bukti yang kuat.
“Ia (dapat dijerat sebagai tersangka) jika ditemukan dua alat bukti dari hasil pengembangan.”
KPK menangkap tangan anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP, Adriansyah saat menerima suap dari Direktur PT Mitra Maju Sukses (MMS), Andrew Hidayat melalui anggota Polsek Metro Menteng Briptu Agung Krisdiyanto, di sebuah hotel di kawasan Sanur, Bali, pada Kamis (9/4). Adriansyah yang ditetapkan sebagai tersangka penerima suap disangka melanggar Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 juncto Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.
Sementara Andrew Hidayat yang ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan rapat paripurna dengan agenda Laporan Komisi XI DPR RI mengenai hasil ‘Fit and Propert test’ Kantor Akuntan Publik (KAP) Pemeriksa Laporan Keuangan BPK RI tahun 2014.
Wakil Ketua Komisi XI Gus Irawan mengatakan sesuai dengan pasal 32 UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK, bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik.
Kemudian, akuntan publik ditunjuk oleh DPR atas usul BPK dan Menteri Keuangan yang masing-masing mengusulkan tiga nama akuntan publik.
“BPK telah mengajukan tiga calon KAP yaitu KAP Hadori Sugiarto Adi, KAP Wisnu Soewito dan KAP Suhartati dan rekan,” ujar Gus Irawan, dalam rapat paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta (14/4).
Sedangkan Menteri Keuangan mengajukan KAP Heliantono dan rekan, KAP Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali, serta KAP Hadori Sugiarto dan rekan.
“Setelah mendengarkan pandangan, pendapat dan pertimbangan, fraksi Komisi XI DPR RI memutuskan berdasarkan musyawarah dan mufakat kami menunjuk KAP Wisnu B Soewito dan Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan BPK tahun 2014,” tuturnya.
Selain KAP, paripurna juga membahas laporan Badan Legislasi terhadap rancangan peraturan tentang perubahan peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2104 tentang tata tertib menjadi Peraturan DPR RI.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Untuk kali pertama, sekumpulan Alumnus Universitas Nasional (UNAS) Jakarta, berencana menggelar ‘Reuni Akbar’ yang akan menghadirkan Alumni Angkatan Pertama tahun 1949 hingga 2013.

Temu Alumni tersebut akan diselenggarakan pada 23 Mei 2015 di Gedung Graha Nandhika Sucofindo lantai 2, jalan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan, mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB.

Sejak berdiri tahun 1949 silam, ribuan Alumni telah dihasilkan oleh Universitas Nasional. Mereka tersebar di berbagai bidang profesi di berbagai daerah bahkan luar negeri, termasuk di dalam birokrasi. Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), yang merupakan salah satu lulusan UNAS.

“Beliau termasuk Alumni yang sangat peduli dengan almamaternya,” kata Tri Rahayuningsih.

Panitia juga berencana mengadakan, audiensi dengan Wagub Jawa Timur untuk memastikan kehadirannya tersebut.

“Acara akan kita buat untuk memperkuat ikatan silaturahim dan memperluas hubungan bisnis antar sesama alumni, ini adalah momentum yang sangat istimewa.”

“Alumni perlu mengetahui hal ini sehingga dapat membangkitkan kebanggaan sebagai lulusan UNAS. Acara ini kami selenggarakan atas kerjasama dengan Aktual.co sebagai media partner kami,” ungkap Tri Rahayuningsih, selaku panitia pengumpulan data yang dapat dihubungi di nomor kontak 081316982732.

Artikel ini ditulis oleh: