2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36802

Cegah Jatuhnya Nilai Obligasi, BI Jangan Naikkan Suku Bunga

Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia (BI) jangan menaikkan suku bunga agar nilai obligasi tidak jatuh, kata pengamat ekonomi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Dr Joubert Maramis.

“Untuk mencegah jatuhnya nilai obligasi di bawah par atau nilai nominal maka Bank Indonesia jangan naikkan suku bunga,” katanya di Manado, Selasa (14/4).

Namun, ia pesimistis untuk 12 bulan dari sekarang karena tren inflasi meningkat dan kecenderungan Fed menaikkan suku bunga itu sebagai hal yang tinggi.

Sebenarnya, katanya, “return” di pasar modal Indonesia relatif tinggi hanya risikonya yang dikawatirkan oleh investor dan spekulan. Perekonomian Indonesia yang tidak stabil dalam jangka pendek, khususnya inflasi, akan memicu “capital fly” ke luar negeri. Hal itu, katanya, juga akan memengaruhi likuditas obligasi di pasar modal.

Kalau hanya satu persen obligasi yang terpengaruh kondisi itu, katanya, maka harga pasarnya tidak terlalu jauh dari nilai par atau nominal.

Ia mengemukakan otoritas pengelola pasar modal harusnya mendorong kepemilikan obligasi dari masyarakat umum atau domestik supaya jika terjadi peningkatan risiko eksternal, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh pada pasar obligasi dalam negeri.

Artikel ini ditulis oleh:

Soal Sedot Data KPU, DPR akan Panggil ke Akbar Faisal dan Luhut Panjaitan

Jakarta, Aktual.co — Komisi III DPR RI berencana akan memanggil anggota Komisi III Akbar Faisal dari fraksi Nasdem dalam rapat pleno internal komisi untuk meminta klarifikasi ikhwal peryataannya tentang penggunaan teknologi sedot data KPU pada Pemilu Presiden 2014 lalu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (14/4).

“Diinternal kita ada usulan untuk memanggil Akbar Faisal, kenapa memanggil?, karena ini bicara tentang kebenaran apa yang dikemukakan benar atau tidak benar. Ini juga bcara tentang komisi III kalau statemen tidak benar akan menjadi lain,” kata Desmond.

“Dan ini kawan-kawan mengusulkan pada rapat pleno itu minta kehadiran Akbar untuk melakukan klarifikasi, kalau benar mungkin akan kita lanjutkan, kalau tidak benar kita akan nyatakan menghimbau dia untuk meralat itu,” imbuhnya.

Sebab, lanjut Desmond, jika dalam permintaan penjalasan dalam pleno nanti, apa yang disampaikan Akbar Faisal bahwa adanya penggunaan teknologi sedot data itu, maka hal itu merupakan pelanggaran serius.

“Kalau benar apa yang disampaikan Akbar Faisal maka itu masuk dalam ranah tindak pidana,” tegas dia.

Sementara itu, ketika ditanyakan lebih lanjut, apakah komisi akan juga memanggil Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, menyusul bahwa yang diungkapkan Akbar Faisal, Luhut yang pertama kali mengajukan proposal teknologi tersebut?. Politisi Gerindra itu pun mengatakan bahwa pihaknya berencana akan memanggil Luhut
Panjaitan.

“DPR akan memanggil, ya rapat pleno besok (hari ini), kita sebelum reses untuk rapat plenonya agar ada penjelasan kepada publik,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Desmon: Belum Tentu Anggota Komisi III Terima BH Jadi Kapolri

Jakarta, Aktual.co — Awal wacana akan adanya pembatalan pelantikan Komjen pol Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Joko Widodo disambut kompak DPR RI.  Dewan menilai bahwa sang presiden akan melanggar konstitusi dan secara langsung telah menampar lembaga dewan di Senayan, bila tidak melantik BG yang telah disetujui dalam rapat Paripurna.

Sikap protes dewan agar presiden segera melantik BG pun sempat lantang disuarakan hampir sebulan lamanya dari gedung parlemen. Namun tetap saja tidak diindahkan sang presiden, dengan terbitnya surat presiden usulan pencalonan Komjen pol Badrodin Haiti sebagai Kapolri menggantikan BG.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa tidak menampik bila DPR RI menerima usulan pencalonan Badrodin Haiti sebagai Kapolri maka artinya secara ikhlas menerima ‘tamparan’ yang dilakukan eksekutif tersebut.

“Yah kenyataannya seperti itu,” ucap Desmond singkat menjawab pertanyaan dari Aktual.co, di Jakarta, Selasa (14/4).

Untuk diketahui, saat ini surat presiden soal usulan pencalonan Badrodin Haiti itu tengah di rapatkan dalam badan musyawarah (Bamus) DPR untuk dilakukan kesepakatan apakah akan diterima atau tidak usulan tersebut.

Menurut Desmond, apabila usulan tersebut diterima dalam Bamus, maka mau tidak mau Komisi III DPR akan melakukan fit and proper test terhadap yang bersangkutan.

“Ini lah sebenarnya, banyak debat yang terjadi diantar kita (Komisi III), kawan-kawan bilang dulu BG kita setujui lewat paripurna DPR, sehingga pembatalan ini harus lewat paripurna DPR juga. Ini yang juga jadi debat diinternal kita,” paparnya.

“Kalau hari ini (kemarin,13/4) rapat Bamus apakah di proper test atau tidak. Kalau di-proper test  itu putusan Bamus, kami komisi III akan memperosesnya,” tandas Ketua DPP Partai Gerindra itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Kumpulkan Kabinet Kerja, Presiden Bahas RKP 2016

Jakarta, Aktual.co — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan arahan terhadap seluruh menteri kabinet kerja untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah 2016.

“Presiden memberi arahan supaya para menterinya memberikan program-program yang pro rakyat dan betul-betul menunjukkan perubahan yang sesuai dengan Nawacita yang telah dikampanyekan,” kata Sekrestaris kabinet Andi Widjojanto di Istana Negara Jakarta, Senin (13/4) malam.

Andi mengungkapkan bahwa program-program dalam APBNP 2015 merupakan program transisi, yakni antara program pemerintahan sebelumnya dan keinginan pemerintahan Jokowi-JK. “Untuk 2016 arahan presiden merupakan kesempatan untuk menunjukkan karakter pemerintahan Jokowi-JK dan sesuai Nawacita,” katanya.

Dalam arahannya, lanjut Andi, presiden menekankan program para menterinya betul-betul menunjukkan perubahan yang signifikan. “Presiden tidak menginginkan perubahannya karena hanya mengikuti inflasi, misalnya inflasi 5 persen maka anggaran ke seluruh kementerian naik 5 persen.

“Presiden menekankan kehadiran negara, membangun dari pinggiran, isu-isu strategis dipaparkan satu-satu agar Nawacitanya betul kelihatan,” katanya.

Andi juga mengungkapkan dalam RKP 2016 ini sektor maritim, infrastruktur, energi, pangan, parawisata masih menjadi sektor prioritas.

Terkait dengan pagu indikatif, Andi mengatakan menteri keuangan secara garis besar sudah mengungkapan, misalnya pendapatan negara sekitar Rp1.900 triliun, pengeluaran Rp2.000 triliun lebih, dana transfer daerah lebih besar, anggaran pendidikan masih di atas 20 persen dan anggaran kementerian kesehatan untuk pertama kalinya sesuai dengan UU-nya, yakni 5 persen dari pengeluaran negara.

“Ini sudah diungkapkan menteri keuangan, namun ini masih pagi indikatif dan akan difinalisasi pada Mei 2015,” kata Andi.

Artikel ini ditulis oleh:

IHSG Dibuka Melemah 8,88 Poin ke Posisi 5.438,52

Jakarta, Aktual.co — Indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa dibuka turun 8,88 poin atau 0,16 persen menjadi 5.438,52, sedangkan kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 melemah 2,25 poin (0,24 persen) menjadi 946,27.

Laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengawali pekan ini dengan pelemahan. Kembalinya pelaku pasar melanjutkan aksi jualnya membuat IHSG kian terbenam di zona merah. “Tidak banyak indeks sektoral yang menguat dimana hampir mayoritas mengalami pelemahan. Penguatan yang terjadi lebih banyak dialami saham-saham lapis bawah,” ujar Kepala Riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Pada perdagangan Selasa (14/4) IHSG diperkirakan Reza berada pada rentang support 5.415-5.426 dan resisten 5.455-5.490. Menurutnya, laju IHSG gagal mendekati area target resisten, dan jika aksi jual tidak terbendung maka pelemahan dapat dimungkinkan terjadi.

“Meski kami berharap pelemahan dapat lebih terbatas, namun tetap cermati dan antisipasi bila terdapat potensi pelemahan lanjutan,” pungkasnya.

sementara itu, pada perdagangan hari ini (14/4), First Asia Capital memperkirakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak dengan support di 5410 dan resisten di 5490 cenderung bergerak di teritori negatif.

“Pelaku pasar diperkirakan masih berhati-hati mengambil posisi beli menyusul kekhawatiran atas perlambatan ekonomi China dan domestik,” ujar Analis First Asia Capital, David Sutyanto dalam riset yang diterima Aktual, Jakarta, Selasa (14/4).

Selain itu, sambungnya, pelaku pasar juga tengah mengantisipasi pertumbuhan ekonomi domestik kuartal pertama tahun ini yang diperkirakan melambat di 5% dan antisipasi rilis laba emiten kuartal pertama.

“Pada perdagangan saham kemarin (Senin, 13/4), pergerakan IHSG didominasi aksi ambil untung di tengah tipisnya nilai transaksi. IHSG sepanjang perdagangan bergerak di teritori negatif tutup di 43,931 poin (0,8%) di 5447,409,” jelasnya.

Ia menambahkan, koreksi IHSG kemarin terutama dimotori pemodal asing yang mencatatkan nilai penjualan bersih Rp682,35 miliar setelah selama pekan sebelumnya mencatatkan nilai pembelian bersih Rp765,21 miliar.

“Koreksi IHSG kemarin tidak sejalan dengan tren pasar saham Asia yang umumnya bergerak di teritori positif terutama dimotori oleh saham China,” tambahnya.

Pasar saham China melonjak 2% setelah pasar berspekulasi otoritas China akan melanjutkan stimulus moneternya menyusul anjloknya surplus perdagangan China Maret lalu yang hanya USD3,1 miliar dibandingkan surplus Februari USD60,6 miliar.

“Hal ini mengindikasikan koreksi IHSG kemarin terutama dipicu sentimen domestik, terutama antisipasi pasar atas rilis pertumbuhan ekonomi Indonesia 1Q15 yang diperkirakan melambat hanya mencapai 5% dibandingkan periode yang sama 2014 mencapai 5,2%,” papar David.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemedagri Jamin Akurasi DAK2 dan DP4

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menjamin akurasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) untuk pilkada serentak Desember 2015.

“Akurasi data yang dikeluarkan ini sudah digunakan 52 lembaga nasional, empat diantaranya adalah lembaga perbankan yakni BNI, BRI, Mandiri dan BCA, sehingga tidak perlu diragukan lagi,” kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Irman di sela-sela Seminar Daftar Penduduk tahun 2015 di Makassar, Senin (13/4) malam.

Menurut dia, pentingnya akurasi data itu karena sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada serentak pada Desember 2015.

Dia mengatakan, untuk mencapai target hasil Pilkada yang berkualitas dan demokratis, maka perlu ditunjang dengan data kependudukan yang akurat.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut dia, Kemdagri dalam waktu dekat mengeluarkan DAK2 dan DP4.

“Penyerahan DAK2 dan DP4 itu dilakukan melalui satu pintu yakni Kemdagri ke KPU pusat, selanjutnya pihak KPU Pusat mendistribusikan ke KPU provinsi dan kabupeten/kota,” kata Irman, Penyerahan DAK2 akan dilakukan pada 17 April 2015, sedangkan penyerahan DP4 dilakukan pada 3 Juni 2015. Dengan demikian masih ada waktu untuk melakukan validasi data.

Sementara itu, berdasarkan data Kemdagri, jumlah yang akan menggelar pilkada serentak pada Desember mencapai 269 daerah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 224 daerah untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, dan 36 daerah untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain