2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36801

Ganjar Minta Oknum Polisi Nakal Dibersihkan di Samsat

Semarang, Aktual.co — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera membersihkan pungli oleh oknum anggotanya yang bertugas di bagian cek fisik kendaraan bermotor. Itu menyusul perbaikan reformasi dan birokrasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Atap (Samsat) yang menurutnya semakin baik.

“Saya masih mendapatkan laporan pembayar pajak yang melakukan cek fisik itu masih dikenai biaya. Karena itu kewenangannya teman-teman polisi maka itu saya minta dibersihkan,” kata Ganjat, usai acara Penganugerahan Kinerja Pelayanan Samsat Terbaik se-Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang, Senin (13/4) petang.

Ia mengatakan jika cek fisik kendaraan bermotor memang harus dikenai biaya, maka sebaiknya dibuat aturan secara legal. Pembiayaan itu sebaiknya dibebankan kepada pemerintah sehingga tidak membebani rakyat.

“Cek fisik dilegalkan saja, berapa lima ribu, sepuluh ribu, mau dibebankan kepada siapa, kita bayar atau rakyat? kalau dibebankan kepada rakyat ya kasihan, saya tidak setuju,” jelasnya.

Hal yang sama ia ingin terapkan pada calo di Samsat. Sebab harus diakui tidak semua orang memiliki waktu luang untuk membayar pajak kendaraan sendiri. Sebagian masyarakat lebih suka menggunakan jasa dengan biaya tertentu.

“Soal regulasi saya minta DPKAD mengkaji. Daripada calo ra cetho mbok uwis pakai biro jasa. Mbayare cetho, fair, biayanya pasti dan tidak spekulatif,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Panja Penerbangan Desak INACA Bentuk Tim

Jakarta, Aktual.co — DPR RI meminta Inaca dan maskapai penerbangan nasional membentuk tim untuk menginventarisasi semua permasalahan penerbangan nasional dan memberikan masukan kepada Panja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menyampaikan hal itu menyusul banyaknya permasalahan penerbangan nasional yang disampaikan Inaca dan maskapai penerbangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Inaca dan maskapai nasional, di ruang rapat Komisi V DPR, Senin (13/4).

“Komisi V meminta Inaca membentuk tim yang melibatkan seluruh maskapai penerbangan nasional menginvetarisasi semua permasalahan penerbangan baik dari sisi regulasi, sarana maupun prasarana untuk perbaikan penerbangan nasional,” papar politisi PKS ini.

Dalam RDPU tersebut, Inaca dan 10 maskapai penerbangan yang hadir menyampaikan berbagai permasalahan. Salah satu yang menjadi keluhan maskapai penerbangan, lanjut Yudi, adalah belum lengkap peraturan menteri sebagai penjabaran UU 1/2009 tentang Penerbangan.

Selain itu, tambah politisi PKS daerah pemilihan Jawa Barat IV ini, regulasi yang ada juga belum seluruhnya memenuhi standar ICAO. Tak heran, bila penerbangan Indonesia masuk dalam kategori II. Hal ini, menurut Yudi, juga yang menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi antara operator dan regulator.

Inaca dan maskapai umumnya mengeluhkan soal ketidakdisiplinan regulator dalam hal menjaga updating regulasi nasional terhadap perkembangan ICAO yang menjadi guide line dunia penerbangan, bebernya. Sementara, beberapa airline besar yang melakukan penerbangan intrnasional berusaha sepenuhnya mengikuti standar ICAO.

“Disini terjadi ketimpangan karena regulasi kita tidak siap,” tegasnya.  

Hal ini terbukti dari hasil audit Universal Safety Oversight Audit Program (USOAP) dari International Civil Aviation Organization (ICAO) 2014, ada 8 poin (pokok-pokok) penting yang terkait dengan kemampuan dan peran pemerintah terhadap keselamatan penerbangan sipil, dan yang berada di urutan pertama adalah regulasi yang belum memenuhi standar ICAO.

Salah satu ketidakdisplinan regulator dalam menerapkan peraturan keselamatan penerbangan, kata Yudi, adalah soal sertifikat bandara yang belum sesuai dengan UU 1/2009 dan ICAO doc 9774. Hal itu terbukti dengan kasus penyusupan Mario di ruang roda pesawat Garuda yang sempat menghebohkan dunia penerbangan nasional.

Di sisi lain, kata Yudi, persoalan prasarana dan infrastruktur keamanan penerbangan di bandara yang belum memadai juga menjadi keluhan operator.

“Mereka meminta agar  prasarana penerbangan ditingkatkan karena penerbangan sipil berpotensi menjadi target ancaman,” pungkas Yudi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rupiah Kembali Nyaris Sentuh Rp 13.000

Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada pagi ini dibuka menguat tipis satu poin menjadi Rp12.960 dibandingkan posisi sebelumnya Rp12.961 per dolar AS.

Sebagian besar mata uang Asia ditransaksikan melemah terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini. Dari 11 mata uang Asia, hanya satu mata uang stagnan yakni dolar Hong Kong. Sementara itu, rupee masih belum diperdagangkan pagi ini.

Adapun sembilan mata uang lainnya melemah dipimpin oleh dolar Singapura 0,67%. Berdasarkan data Bloomberg Dollar Index, Rupiah pagi ini melemah 0,08% ke Rp12.977 per dolar AS pada pukul 09.41 WIB. Dan pada pukul 09.54, Rupiah berbalik menguat 0,06% ke Rp12.980 per dolar AS.

Laju Rupiah di awal pekan ini melemah pasca adanya sentimen negatif pada laju Yuan. Tidak hanya itu, tetapnya kebijakan moneter BoJ juga turut membuat laju Yen melemah yang berimbas negatif pada laju mata uang kawasan regional.

“Laju Dolar Amerika Serikat (AS) tentu saja memanfaatkan pelemahan-pelemahan tersebut untuk berbalik naik. Akibatnya harapan kami akan pelemahan laju Dolar AS pun tidak terjadi,” ujar Kepala Riset dari NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada.

Pada Selasa (14/4) laju Rupiah diprediksikan Reza berada di bawah target level support 12.925, yakni Rp12.955-12.930 (kurs tengah BI). Menurutnya, mulai meningkatnya laju Dolar AS dapat memberikan peluang untuk mata uang tersebut kembali melanjutkan kenaikannya.

“Sehingga dapat berimbas pada kembali melemahnya laju Rupiah. Tetap cermati dan antisipasi jika terjadi pembalikan arah melemah,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Pemadaman Bergilir Ditengah UN, PLN Kupang Klaim Alami Defisit Daya Listrik Tiga MW

Jakarta, Aktual.co — PT PLN (Persero) area Kupang mengalami defisit daya listrik sebesar tiga megawatt (MW) sehingga terpaksa harus melakukan pemadaman bergilir.

“Daya mampu kami saat ini sekitar 50 MW, sedangkan beban puncak pelanggan mencapai 53 MW, sehingga kami defisit daya sekitar 3 MW,” kata Manajer PLN Area Kupang Merry Gunawan di Kupang, Selasa (14/4), terkait masih adanya pemadaman bergilir di tengah berlangsungnya ujian nasional tingkat SMA dan sederajat.

Ia mengatakan kondisi beban puncak itu telah dihitung dengan pelanggan besar, sehingga untuk mengurangi sedotan daya, para pelanggan besar seperti PT Semen, mall dan hypermart, hotel dan lainnya dianjurkan agar mengalihkan sebagian daya pada genzet.

Selain pemadaman bergilir dan alternatif penggunaan genzet, pihak PT PLN (Persero) area Kupang mengimbau pelanggan untuk hemat listrik sehingga membantu menjaga suplay listrik tetap menyala di tengah defisit daya.

“Mari berhemat dan bijak dalam penggunaan listrik. Gunakan seperlunya dan matikan selebihnya. Karena jika demikian maka kontribusi kita dalam menghemat penggunaan listrik dapat membantu ketersediaan daya dan energi listrik tetap menyala di Kupang dan sekitarnya,” katanya.

Dia mengatkan defisit daya di Kota Kupang dan sekitarnya masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi yang dialami PT Perusahaan Listrik Negara pada 2014 yang mengalami defisit daya 17 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat di Kota Kupang. Akibatnya PLN melakukan pemadaman listrik bergilir.

“Saat itu (2014) kami mengalami defisit daya daya listrik sebanyak 17 MW. Itu murni dari pembangkit listrik milik PLN,” katanya.

Menurut dia, daya listrik PLN untuk area Kota Kupang pada awal 2014 sebanyak 48 MW. Namun, khusus memasuki Oktober dan November terjadi lonjakan pemakaian dari konsumen hingga beban puncaknya mencapai 54 MW.

Beban puncak ini, katanya, tidak hanya terjadi pada malam hari, namun juga siang hari. Beban puncak siang hari mencapai 48.050 kilo watt (kw), dari daya mampu 37.350 kw.

Memasuki awal 2015 PLN area Kupang menambah daya dengan beroperasinya PLTU Bolok sehingga mencadangkan dua megawatt dari pembangkit listrik yang ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen setempat.

Artikel ini ditulis oleh:

Korupsi Haji, KPK Siap Panggil Mantan Wakil Ketua MPR

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memanggil salah satu petinggi Partai Demokrat, Melani Leimena Suharli. Mantan Wakil Ketua MPR itu akan dimintai keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang dilakukan Suryadharma Ali (SDA).
Perusahaan milik Melani, PT Al Amin Universal diketahui sebagai pihak biro perjalanan haji yang diduga menyediakan kuota haji untuk Kementerian Agama (Kemenag).
“Kalau informasi dari Al-Amin dibutuhkan, akan dimintai keterangan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin (13/4) malam.
Ketika ditanya kapan waktu pemanggilan terhadap Melani, Priharsa belum bisa menyebutkan. Namun, jika nanti dipanggil, Melani akan dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kemenag tahun anggaran 2012-2013.
“(Dia akan) ditanyai berkaitan dugaan tipikor yang dilakukan SDA, salah satunyakuota haji,” ujar Priharsa.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif, Abraham Samad sempat memastikan jika pihaknya bakal memanggil Melani Leimena Suharli terkait kasus dugaan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji.
“Kita akan klarifikasi keterlibatan dia dalam pendalaman,” kata Abraham di Gedung KPK, Jakarta, 24 Juli 2014.
Menurut Samad, dia akan dimintai kesaksian terkait pihak biro perjalanan haji PT Al-Amin Universal. “Klarifikasi ke biro perjalanan itu juga (dilakukan),” ujar Samad saat menjadi Ketua KPK.
Diketahui, PT Al-Amin Universal merupakan milik Melani Leimena Suharli. Nama resmi KBIH ini adalah PT Al-Amin Universal (Al Amin Tours) yang beralamat di Jalan Pakubuwono VI Nomor 109, Jakarta Selatan.
Perusahaan itu juga diduga mendapat jatah untuk mengelola kuota haji bagi penyelenggara negara dan tokoh. Namun, kuota tersebut diduga diperdagangkan kepada pihak yang berduit termasuk, kepada anggota DPR dan orang dekat Suryadharma Ali, yang saat itu menjabatt sebagai Menag.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Air di Pemukiman Kumuh Kota Bekasi Tercemar Limbah Domestik

Jakarta, Aktual.co —Pasokan air di sejumlah kawasan kumuh di Kota Bekasi tercemar limbah domestik. Sehingga tidak layak dikonsumsi.
Limbah domestik yang mencemari sumber air bersih warga, berasal dari pembuangan sampah rumah tangga.
“Tidak jarang limbah tersebut beracun dan berbahaya kalau dikonsumsi,” kata Kabid Permukiman pada Dinas Bangunan dan Permukiman Kota Bekasi Effendi Arif, Senin (13/4).
Menurut dia, pencemaran terjadi akibat pola hidup masyarakat sekitar yang tidak baik dan jarang membersihkan lingkungannya.
Ditambah lagi pengaturan drainase dan pengelolaan sampah sementara yang tidak dilaksanakan dengan baik.
Effendi menuturkan, ada 34 kawasan kumuh di Kota Bekasi. Sebagian besar terletak di pemukiman padat penduduk.
Seperti sejumlah wilayah di Kecamatan Bekasi Utara dan Kecamatan Medansatria yang berpenduduk relatif tinggi dan merupakan kawasan kumuh dengan pasokan air yang tidak sehat.
“Kami pernah cek ke lokasi permukiman di Medansatria, ternyata memang sudah tidak ideal kawasan itu. Baunya sangat menyengat apabila kita kunjungi daerah-daerah tersebut,” ucap dia.
Di sana juga ditemui banyak warga yang terserang penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan (ISPA).

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain