Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi politik Hendrajit menyatakan perederan uang palsu merupakan kejahatan transnasional yang menimbulkan kekacauan ekonomi. 
Kejahatan transnasional tersebut diwacanakan juga akan dibahas dalam Konferensi Asia Afrika (KAA) pada 18-24 April mendatang.
“Saya kira bukan sekedar mainan orang-orang disini, ada upaya destabilitas di perekonomian kita, sehingga jadi kacau balau itu kan juga termasuk transnasional crime, itu mesti disikapi juga oleh KAA,” ujar Hendrajit di kantor GFI, Jakarta, Senin (13/4).
Menurutnya, ini bukan lagi kejahatan kriminal, melainkan babak baru kejahatan politik.
“Sekarang kan lagi sensitif dalam nilai mata uang rupiah saya kira ini bukan lagi kejahatan kriminal tapi kejahatan politik yang melibatkan jaringan siluman negara besar,” katanya.
Hendrajit menuturkan, bisa jadi uang palsu masih banyak beredar selain Rp16 triliun yang disita untuk mengacaukan ekonomi dan politik negara.
“Akai sebelumnya tahun 98 dari cina dibawa keluar sehingga ambrol ekonomi kita tapi tetatp orang yang main di ekspor impor pake dollar itu jelas untuk mengacaukan perekonomian bahkan politik,” 
“Jumlah itu pasti diakomodir oleh kelompok yang punya dana tak terbatas dan tekhnologi yang berkembang dengan percetakan uang yang mudah, ini mesti dirumuskan di KAA dalam bentuk output Dasasila Bandung,” tambahnya.
Nantinya, lanjut dia, dalam rumusan KAA juga selain soal KAA damai tanpa kekerasan, juga akan menyikapi kejahatan transnasional.
“Salah satunya peredaran uang palsu ini, kita harus mendalami cara pikir kejahatan ini, karena sekarang Intelijen kita lemah.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar komunikasi politik Muhammad Aras menilai keputusan Presiden Jokowi membentuk jabatan Staf Kepresidenan merupakan wujud bagi-bagi kekuasaan yang tidak diketahui pasti urgensinya.
“Posisi staf kepresidenan ini kepentingan politik. Ini benar-benar merupakan bagi-bagi kekuasaan, karena mungkin jabatan yang ada tidak cukup (dibagi). Padahal jabatan ini tidak penting,” kata Aras di Jakarta, Senin (13/4).
Aras mempertanyakan manfaat dan fungsi Staf Kepresidenan dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK, apakah akan memberikan kontribusi positif bagi rakyat.
“Ini ‘overlapping’ (tumpang tindih), untuk apa sekarang ada Staf Kepresidenan, berapa anggaran negara yang habis,” kata dia.
Menurut Aras, pemerintah seolah terus mempertontonkan pembagian kue kekuasaan. Hal ini tercermin dengan pembentukan Staf Kepresidenan yang dikepalai oleh Luhut Binsar Pandjaitan, serta alokasi segelintir pendukung Jokowi di struktur komisaris perusahaan BUMN.
“Presiden memang sepertinya belum berhenti bagi-bagi kekuasaan. Staf Kepresidenan ini dari segi fungsi dan kewenangannya kalau dilihat tidak memberikan kontribusi apa-apa untuk rakyat.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi mengungkapkan sebanyak 90 warga negara Indonesia (WNI) berhasil dievakuasi dari Kota Aden, Yaman.
“Warga negara kita yang berada di Aden tadi pagi pukul 07.34 waktu setempat sudah berhasil dievakuasi menuju Djibaouti dengan menggunakan kapal,” kata Retno, di Kantor Presiden Jakarta, Senin (13/4).
Selain mengevakuasi, pihaknya juga membantu 67 warga negara Malaysia dan tiga warga negara Thailand yang terjebak dalam zona pertempuran antara Koalisi Arab Saudi dengan pemberontak Houthi.
Retno menyatakan bersyukur berhasil mengevakuasi 90 WNI di Aden, setelah beberapa kali gagal karena situasi keamanan yang tidak kondusif.
Dia mnegungkapkan, sudah dua pekan pihaknya mencoba untuk melakukan evakuasi di Kota Eden dan baru berhasil pada Senin pagi.
Jumlah WNI yang sudah keluar dari Yaman mencapai 1.684 orang dengan rincian 1.002 orang sudah sampai di Tanah Air dan 682 orang sudah keluar Yaman tapi belum diterbangkan ke Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pakar Komunikasi Politik Muhammad Aras menilai anggapan masyarakat bahwa politisi hanya mementingkan golongannya seperti pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal ‘petugas partai’ berpotensi melahirkan politik transaksional.
“Pola pikir yang berkembang di masyarakat yang ada selama ini bahwa politisi hanya mementingkan golongan dan ditegaskan kembali oleh pernyataan ibu Megawati akan mengakibatkan masyarakat berpikir secara transaksional dalam berpolitik,” kata Aras di Jakarta, Senin (13/4).
Dia menjelaskan, dengan anggapan masyarakat bahwa pejabat hanya bekerja untuk kepentingan golongannya itu pada proses demokrasi seperti Pemilu misalnya akan ada saling memanfaatkan di antara kedua pihak.
“Nantinya akan ada peningkatan sangat tajam untuk jual beli suara antara yang dipilih dan konstituen karena masyarakat memandang politisi pasti akan lupa pada janjinya,” ujarnya.
Lebih lanjut Aras mengatakan, yang paling parah akan terjadi dari anggapan politisi tidak bekerja untuk rakyat ketika semua masyarakat tidak memiliki lagi kepercayaan pada partai politik.
“Yang saya khawatirkan nanti TPS akan sepi dari konstituen karena tingkat kepercayaan masyarakat hilang pada partai. Apapun dikatakan untuk rakyat namun ketika jabatan sudah enak lupa,” ujarnya.
Untuk menghindari hal tersebut, kata Aras, para pejabat termasuk Presiden Jokowi harus bersikap tegas dengan berkarya untuk keadilan dan kepentingan rakyat dan menanggalkan jabatannya di partai, demi mematahkan anggapan mereka sebagai petugas yang hanya bekerja untuk kepentingan partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menyambangi Mabes Polri, Senin (13/4) petang. Kedatangan Airin kali ini untuk membahas kelanjutan pembangunan Mapolres di wilayah yang dipimpinnya saat ini.
Istri dari tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan puskesmas di Dinas Kesehatan Kota Tangsel tahun 2011-2012 itu, mengakui kesulitan menyelesaikan masalah keamanan seperti kriminalitas dan kelompok radikal ISIS.
“Kalau ada sendiri kan enak komunikasinya, personilnya banyak. Kita tahu beberapa hal persoalan kriminalitas, ISIS, teroris banyak di Tangerang Selatan. Ini bukan hanya keinginan Pemkot tapi warga Tangsel,” katanya didampingi Ketua DPRD Tangsel, Muhammad Ramli.
Dijelaskan Airin saat ini Kota Tangsel tidak punya Polres. Tujuh wilayah kecamatan itu sambungnya dibawah kendali Polres Jakarta Selatan dan Polres Kota Tangerang. “Tiga kecamatan, Pamulang, Ciputat dan Ciputat Timur masuk wilayah Polres Jaksel. Sisanya Pondok Aren, Setu, Serpong dan Serpong Utara masuk Polres Kota Tangerang,” kata Airin.
Usai pertemuan dengan Asisten Perencanaan (Asrena) Mabes Polri, Irjen Tito Karnavian selama sejam dari pukul 17.30 WIB kata Airin, Polri akan berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Selain itu juga akan dibicarakan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk membentuk lembaga polres itu sendiri.
Sementara, Ramli mengatakan Kota Tangerang Selatan mempunyai luas wilayah 147 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 1,3 juta jiwa. Tangsel juga akan menghibahkan tanah di BSD, Serpong untuk pembangunan Mapolres. Menurutnya aparat kepolisian sudah cukup bekerja keras. “Kalau punya Polres sendiri enak semua masalah dapat cepat diatasi,” tuntasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby