Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi SP menegaskan, jika pihak akan segera menjadwalkan pemanggilan ulang untuk tersangka kasus pemerasan di Kementerian ESDM pada 2011-2013, Jero Wacik (JW).
“(Jero Wacik) akan dipanggil lagi untuk pemeriksaan,” ujar Johan saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/4).
Dia pun meminta mantan Menteri ESDM itu untuk tidak mangkir dalam pemeriksaan selanjutnya. “Sebaiknya pak JW hadir kalau diperiksa‬,” tegasnya.
Meski begitu, saat disinggung pemanggilan paksa kepada Jero jika kembali tidak memenuhi panggilan pemeriksaan, Johan enggan berkomentar banyak. Dia mengatakan, untuk pemanggilan paksa adalah wewenang dari penyidik.
“Tergantung penyidiknya memandang hal itu. Jika dipanggil lagi, tidak hadir tanpa keterangan maka bisa dipanggil paksa‬. Kita serahkan ke penyidik soal ini‬,” pungkasnya.
Seperti diwartakan sebelumnya, Jero memang tidak memenuhi panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan hari ini. Menurut kuasa hukum-nya, Hinca Panjaitan, kliennya tidak hadir karena tengah menjalani proses sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).
“Maka kami sampaikan surat Jero Wacik tidak bisa hadir sebab masih mengikuti praperadilan dan kami mohon Jero Wacik tidak dipanggil sebelum praperadilan selesai. Alasan hari ini cukup jelas yaitu demi hukum,” ujar Hinca di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Global Future Institut (GFI), Hendrajit, meminta pemerintah terbuka dalam agenda peringatan Konferensi Asia-Afrika (KAA).
Ia meminta kejelasan bentuk acara yang akan dihelat di Bandung. Pasalnya, publik sama sekali tidak mengetahui inti dari acara yang disiapkan melalui ketua panitia pelaksanaan KAA, Luhut Binsar Panjaitan.
“Jika ini peringatan KTT KAA maka seharusnya tak boleh putus dari agenda KTT KAA sebelumnya di Bandung dan Mesir. Dan juga harus ada pemberitahuan pemerintah bahwa inilah KTT KAA ketiga,” ujar Hendrajit, di kantor Global Future Institute (GFI), Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (13/4).
Namun, jika acara ini bukanlah KTT KAA maka disinyalir ada upaya terorganisir melalui institusi pemerintah untuk menggelapkan visi misi dan sejarah Dasasila Bandung.
“Negara-negara yang ikut harus menyiapkan strategi penguatan atas penindasan Amerika Serikat dan sekutunya,” katanya
Menurutnya, agenda itu dikhawatirkan adanya upaya penindasan negara maju. “Negara-negara berkembang kembali hanya akan jadi objek penindasan negara maju.”

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Persoalan macet dan banjir, memang menjadi hal klasik di Ibukota Jakarta. Nah, menanggapi kedua permalahan itu, sebagai bagian dari  warga Jakarta, Pedangdut Fitri Veronina angkat bicara.

Pelantun lagu single ‘Buah Semangka’ ini mengatakan, bahwa persoalan kemacetan dan banjir tak segera ditangani dengan baik, maka kondisi  seperti ini bisa memperparah kota Jakarta ke depannya.

“Kasihan kan masyarakat yang biasa mencari nafkah di Jakarta kalau melihat persoalan banjir dan macet di DKI Jakarta tak pernah bisa teratasi, ” kata Fitri Veronina, ditemui di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat, Senin (13/4).

“Terutama warga DKI-nya juga harus tertib bisa menjaga lingkungan. Kemudian juga pemimpin DKI nomor satu harus ektra keras lagi kerjanya biar persoalan macet dan banjir di Jakarta bisa terurai. Mending teriak-teriaknya yang kayak kemarin kurangin, jadi bisa fokus buat dua hal ini, ” kata dia dengan nada mengkritik.

Bahkan, menyikapi perilaku kurang baik yang pernah ditampilkan oleh orang nomor satu di DKI Jakarta, Basuki Tjhaja Purnama (Ahok), perempuan kelahiran Bandung, 29 Maret 1993 ini menilainya masih manusiawi.

“Cuma kalau kerasnya ditunjukkan di depan umum atau di depan banyak orang iya nggak wajarlah, ” ucap model majalah FHM dan Motoplus ini.

“Tingkat emosi seseorang memang berbeda-beda. Tapi kalau keras mendidik itu bagus. Saran saya, emosi pak Gubernur bisa dikontrol lagi supaya kejadian kemarin tidak terulang, ” harap Veronina menutup pembicaraannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Tersangka kasus pemerasan di Kementerian ESDM, serta penyalahgunaan wewenang di Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar), Jero Wacik kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan yang dijadwalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (13/4).
Menurut kuasa hukum Jero, Hinca Panjaitan, ketidakhadiran kliennya adalah karena menunggu proses praperadilan selesai. Dia pun mengaku telah mengirimkan surat keterangan ketidakhadiran kliennya ke penyidik KPK.
“Maka kami sampaikan surat Jero Wacik tidak bisa hadir sebab masih mengikuti praperadilan dan kami mohon Jero Wacik tidak dipanggil sebelum praperadilan selesai. Alasan hari ini cukup jelas yaitu demi hukum,” ujar Hinca, di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Dia pun meyakini, jika Jero yang juga koleganya di Partai Demokrat tidak akan dipanggil paksa. Karena menurutnya, alasan yang diberikan akan diterima oleh penyidik lembaga antirasuah.
“Hari ini panggilan perdana di ESDM sebelumnya di Budpar. Tidak benar ketidakhadiran dari panggilan tanpa alasan kuat,” tuturnya.‬
‪Hinca menegaskan, pihaknya akan tetap melanjutkan gugatan praperadilan yang prosesnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Hal itu dilakukan, sebagai bentuk untuk mencari keadilan dan KPK harus menghormati langkah Jero Wacik mengajukan praperadilan.‬
‪”Dia (Jero Wacik) minta dihormati. Toh (prosesnya hanya) seminggu,” tandasnya.‬
Seperti diketahui, Wakil Ketua KPK nonaktif, Bambang Widjojanto pernah membeberkan modus tidak pidana korupsi yang dilakukan Jero. Pasca memegang pucuk pimpinan Kementerian ESDM, Jero meminta tambahan Dana Operasional Menteri (DOM).
Bambang menyatakan atas permintaan Jero, jajaran di lingkungan Kementerian ESDM telah memberikan dana sepanjang 2011 sampai dengan 2013 sebesar Rp9,9 miliar. Dana itu diduga digunakan Jero untuk kepentingan pribadi, pihak ketiga, dan pencitraan. Namun, angka tersebut masih bisa bertambah.
Atas perbuatannya, Jero dijerat dengan Pasal 12 huruf e atau Pasal 23 Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP.
Sementara itu, untuk kasus di Kemenbudpar, Jero diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang terkait anggaran di Kemenbudpar ketika dia menjabat sebagai Menteri.‎ Dia diduga telah merugikan negara hingga Rp7 miliar.‬
‪Atas perbuatannya, KPK menjerat Jero dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
‪Sebelumnya, Jero Wacik telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi saat menjabat Menteri Budaya dan Pariwisata periode 2008-2011. Jero sebelumnya juga mangkir dari panggilan penyidik pada 6 April 2015 dan 9 April 2015, lantaran menunggu proses praperadilan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby