3 Januari 2026
Beranda blog Halaman 36818

DPR Bentuk Polisi Parlemen, Polri: Perlu Pengkajian

Jakarta, Aktual.co — Badan Legislasi DPR RI sedang menggodok wacana Polisi Parlemen untuk memperketat pengamanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam rancangannya, struktur polisi parlemen akan dipimpin seorang jenderal polisi berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen)‎ yang membawahi 1.194 polisi.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan, peraturan polisi parlemen perlu dikaji. “Polisi yang menjaga DPR, itu permohonan mereka. Kita rapatkan karena perlu pengkajian,” kata dia di Mabes Polri, Senin (13/4).
Dia mengatakan, permintaan ini sebetulnya kewenangan dari Badan Pemelihara Keamanan Polri (Baharkam). Baharkam akan melihat efektif atau tidak polisi parlemen ini untuk menjaga parlemen.
“Kalau efektif tidak papa. Berapa sesungguhnya kekuatan yang dibutuhkan parlemen, kita juga belum tahu.” 
Berdasarkan draf dokumen Desain dan Konsep Usulan Parliamentary Police (Polisi Parlemen) yang didapat, saat ini parlemen di bawah kendali keamanan Pam Obvit dengan jabatan kanit (kepala unit) berpangkat Kompol (Komisaris Polisi). Lalu, dibantu dua orang Panit dengan pangkat AKP. Mereka diperbantukan 30 personel Bintara.
Dengan konsep Polisi Parlemen, maka struktur itu akan berubah. Pimpinan tertinggi Polisi Parlemen nantinya akan diisi Direktur Polisi Parlemen yang dijabat oleh anggota Polri berpangkat Brigadir Jenderal Polisi.
Direktur dibantu oleh dua unsur pembantu pimpinan, yakni Kasubagrenmin dan Kasubagbinops. Kepalanya dijabat polisi berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol).
Polisi parlemen membutuhkan 1.194 personel, dari tingkatan direktur tingkat bawah. Polisi Parlemen ini juga akan diberikan berbagai fasilitas, mulai dari kantor, hingga mess atau asrama personel.
Polisi Parlemen ini juga akan dibekali alat pemadam api ringan sebanyak 60 buah. Mereka juga dibekali dengan senjata, yakni senjata api berlaras pendek sebanyak 250 unit dan berlaras panjang sebanyak 100 unit.
Selain itu, para pimpinan di Polisi Parlemen ini juga akan diberi rumah dinas. Ada 130 rumah dinas yang direncanakan untuk dianggarkan. Termasuk golf car sebanyak tujuh unit, sepeda gunung 20 unit, dan berbagai peralatan lainnya dalam menjalankan tugas pengamanan.
Alasan diperlukan pengamanan melekat itu karena adanya beragam jenis ancaman keamanan di Indonesia. Pengamanan oleh Pamdal dan Polisi Pam Obvit dinilai sudah tidak sesuai dengan beragam ancaman keamanan di Indonesia.
Nantinya, Polisi Parlemen akan mengamankan pejabat negara VIP-VVIP. Asumsi lainnya, alasan DPR menginginkan Polisi Parlemen adalah audit security yang dilakukan oleh tim asistensi Direktorat Pam Obvit Polda Metro Jaya dari tahun 2014 hingga 2015. Hasilnya, keamanan di kompleks parlemen masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh Polri.
Landasan yuridis DPR mengusulkan ini adalah Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri dan Keputusan Presiden Nomor 63 tahun 2004 tentang Obyek Vital Nasional. Lalu, Peraturan Kapolri Nomor 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi-lembaga Pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Menteri ESDM: Wabah Korupsi Indonesia Bakal Hilang

Jakarta, Aktual.co — Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said optimis praktik korupsi di Indonesia dapat hilang sebagaimana politik kulit putih (Aperteid) di Afrika Selatan yang membedakan kasta kulit putih dengan kulit hitam.

“Dahulu ketika aparteid berlangsung di Afrika Selatan, maka yang tidak menjalankan politik kurang trendy, kalau saya kulit putih melakukan kulit hitam dengan sewenang-wenang dan dianggap bagiannya,” kata Sudirman di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (13/4).

Ia menceritakan, kondisi berubah setelah Nelson Mandela dibebaskan dari penjara, dan diangkat menjadi Presiden, dengan terobosannya menghentikan sistem tersebut.

“Dia ambil sikap memaafkan orang yang menidasnya saat itu aparteid ketinggalan zaman,” tuturnya.

Sudirman yakin wabah korupsi di Indonesia akan berubah layaknya kondisi tersebut (Aperteid). Pasalnya, belakangan ini korupsi menjadi sebuah trend di kalangan aparatur negara.

“Wabah korupsi suatu ketika seperti itu. Percaya, suatu ketika orang berfikir nggak korupsi nggak trendi, kok jujur begitu, kalau pemegang kekuasaan kalau nggak bermain jadi anomali,” ungkapnya.

Menurut Sudirman, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) akan kembali bangkit memberantas praktek korupsi, hal tersebut dilakukan karena tuntutan zaman dan praktek korupsi jadi masa lalu di Indonesia.

“Ada 456 tokoh nasional, Gubernur-Gubernur, mantan menteri, pengusaha besar, anggota DPR, dalam waktu tidak lama KPK berdiri masuk penjara, kalau sekarang KPK mengalami cobaan itu suasana temporer, bukan karena sakti. Karena zaman menuntut demikian,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Bos CORE: Pertamina Tak Pernah Transparan Soal Untung-Rugi

Jakarta, Aktual.co — Selama periode Januari-Februari 2015 Pertamina mencatatkan kerugian bersih sebesar USD212,3 Juta atau setara dengan Rp2,7 triliun (asumsi Rp13.000/USD). Pertamina sendiri mengklaim bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh anjloknya bisnis di sektor hilir yang mencapai USD368 juta.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Hendri Saparini menilai kerugian yang dialami Pertamina disebabkan karena tidak bisa menjaga daya saing dan daya beli. Selain itu, Pertamina juga tidak pernah memaparkan data yang ‘clear’.
“Ini dilematis, Pertamina harus naikkan harga migas kalau tidak dia akan rugi, tapi jika dinaikkan akan terkena konsekuensi peraturan konstitusi. Tapi harusnya untuk menjaga daya saing dan beli ukurannya harus bereda,” ujar Hendri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/4).
Dia menyebut, selama ini Pertamina memang tidak pernah transparan terhadap perhitungan keuntungan dan kerugian.
“Sekarang kan data di kita nggak clear,  yang bener yang mana, wong di buka ke parlemen saja tidak. Kita kan nggak ngerti tata niaganya,” katanya.
Selain itu, tata niaga migas sudah tidak jelas sehingga tidak ada kepercayaan bagi pengelola.
“Domestic Market Obligation (DMO) semestinya besar sekali untuk pasar di energi, tapi ini kan ngga ngerti DMO jatuhnya kemana, apa sudah dikejar pemerintah atau belum. DMO itu harus diimplementasikan, jadi dari tata niaga migas kita ini datanya banyak yang tidak kita tahu, siapa yang bener siapa yan salah jadi nggak jelas. Kemudian harga BBM didasarkan ke tata niaga yang kaya gitu itu, yang ngga bisa kita percaya. Mestinya tata niaga dulu baru bicara harga, tapi kalau tata niaga kita nggak bener ya sudah,” ujarnya.

Menurutnya, Pertamina sudah seharusnya transparan terkait pemakaian uang negara. Karena Pertamina merupakan BUMN milik pemerintah atau negara, maka secara tidak langsung, kerugian yang dialami Pertamina akan merugikan pemerintah.

“Semestinya kan transparansi itu kalau dengan BPK ya minta klarifikasi, ke DPR juga, kan mestinya bisa jadi penting bukan kebijakannya tapi data dulu, tata niaganya dilihat produksi dan konsumsi itu,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS) mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera memerintah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap Pertamina.

“Kalau dia rugi sebesar itu, perlu di audit oleh BPK. BPK kan akan menelusuri, yang buat rugi apa,” jelas Marwan.

Menurutnya, hasil audit secara menyeluruh dari BPK akan sangat diperlukan guna mengetahui apa penyebab pasti dari kerugian tersebut.

“Kalau akibat manajemennya, yah manajemennya lah yang bertanggung jawab, kalau pemerintah ya pemerintah tanggung jawab, jangan sampai kerugian ini akibat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pencitraan,” ujar Marwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Demi Mantan Pacar, Gadis Remaja Tiongkok Ini Rela Operasi Plastik

Malang, Aktual.co — Bertujuan agar mantan pacarnya kembali lagi, seorang gadis berusia 15 tahun bernama Lee Hee Danae dari Provinsi Henan, Tiongkok, rela melakukan operasi plastik total pada seluruh wajahnya.

Laman DailyMail melaporkan, operasi plastik remaja ini setidaknya telah mengguncang media sosial dan membuat beberapa Netizen berkomentar akan penampilan baru wanita ini.

Diceritakan, awalnya gadis ini rela melakukan hal tersebut agar mantan pacarnya kembali. Tindakan merubah total bentuk wajah dan rahang dengan menggunakan teknik V-Line makin membuat wajah wanita ini cukup mempesona.

Memberi kesan mata tampak lebar dan dagu menyempit, merupakan standar operasi untuk mempercantik diri yang dilakukan ketika operasi.

Untuk diketahui,  para remaja di provinsi tersebut, menyebutnya terlalu cantik untuk dilihat. Pasalnya, dari foto yang diunggah, terdapat wajah asli sang gadis yang memang jauh dari kata cantik.

Beberapa komentar menyebut, foto itu adalah rekayasa kamera. Namun, komentar yang lain, ada yang membantah, bahwa foto tersebut adalah wajah asli dari wajah Lee Hee Danae usai operasi plastik.

Artikel ini ditulis oleh:

Kerjasama Indonesia-Belarus, Menkeu Bambang Rencana Tukar Pegawai

Jakarta, Aktual.co —   Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan hari ini melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Keuangan Belarus dalam rangka meningkatkan kerja sama bilateral. Kerja sama tersebut meliputi pertukaran pandangan dan berbagi pengalaman dalam berbagai bidang.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa setidaknya terdapat dua rencana aksi yang dapat ditempuh terkait implementasi MoU, yakni  high level policy dialog dan pertukaran pegawai kedua kementerian.

“Untuk lebih jelasnya, pada penerimaan pajak, kita akan review dan  improve antara current tax policy dan tax admistrastion. Dan kita lakukan usaha yang serius untuk melakukan tax compliance khususnya pada pajak individu,” ujar Bambang di kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (13/4).

Lebih lanjut dikatakan dia, pada rencana pertukaran pegawai kedua kementerian tersebut akan memberikan keuntungan, yaitu berbagi pengetahuan secara langsung dan mendapapat pengalaman langsung dari sumbernya.

“Saya yakin akan banyak area yang dapat kita gali lagi untuk dapat bekerja sama. Ke depannya, kerja sama ini tidak akan berhasil tanpa action dan komitmen yang kuat diantara kedua negara,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Kadin: Waspadai, RUU Migas Ditumpangi Penumpang Gelap

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komite Tetap Koordinator Asosiasi Bidang Energi dan Industri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Sammy Hamzah mengatakan bahwa dirinya khawatir Rancangan Undang-Undang Migas yang baru ditunggangi oleh kepentingan kelompok tertentu. Untuk itu ia meminta seluruh pihak terkait agar mengawal proses revisi tersebut.

“Saya khawatir revisi ini ditunggangi kepentingan tertentu, secara langsung atau tidak langsung. Kita akan kawal RUU Migas sesuai dengan tujuan nasional. Saya tahu persis akan ditunggangi dan akan ditarik ulur,” kata Sammy di Jakarta, Senin (13/4).

Ia berharap Tim Reformasi Tata Kelola Migas (RTKM) yang ikut merumuskan RUU Migas ini juga harus berani mencanangkan sistem baru, khususnya pada sektor hulu migas.

“Saya beberapa kali bicara dengan teman ESDM di Tim RTKM, salah satu pemikiran yang terlihat berani dalam RUU Migas ini, kita jangan takut perkenalkan sistem baru dan berbeda,” ungkap dia.

Ia menerangkan, saat ini pelaku hulu migas sudah stabil dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, meski begitu pelaku usaha akan menerima Undang-Undang Migas baru, namun yang lebih diinginkan adalah membuat industri hulu migas tetap stabil.

“Kita sebenarnya revisi UU migas kaitannya produksi eksplorasi, kita sedang menikmati stabilitas hukum Undang-Undang Nomor 22 sejak 14 tahun, kalau ada perubahan lagi instability lagi. Kalau berubah silahkan tapi jangan membuat instability lagi. Tolong baik, jangan sampai ditunggangi kelompok tertentu,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Berita Lain