Jakarta, Aktual.co —Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bantah tudingan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait pemangkasan anggaran DKI 2015.
Dimana Ahok menyebut Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) salah menafsirkan Undang-Undang, sehingga melakukan pemangkasan terhadap anggaran APBD DKI 2015.
Tjahjo membantah. Kata dia, tim Kemendagri yang dipimpin Donny sudah bekerja profesional. “Jadi tidak ada (salah) penafsiran sebagaimana dimaksud Gubernur DKI (Ahok) tersebut,” ujar Tjahjo, kepada Aktual.co, lewat pesan pendek, Senin (13/4). 
Dijelaskan dia, prinsip dasar yang harus dipahami Ahok adalah pasti ada perbedaan antara penggunaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di APBD DKI 2015. Dimana diketahui di tahun anggaran 2015 ini, DKI menggunakan Pergub, sehingga menggunakan APBD-Perubahan 2014. “Kalau Pergub sama dengan Perda tentang APBD apa artinya ?” ujar dia.  
Kemendagri, lanjut Tjahjo, berpegang pada norma dan taat aturan dan juga prinsip kehati-hatian dalam mengevaluasi APBD DKI 2015. Semua itu, ujar dia, dilakukan untuk mengamankan dan menjaga mekanisme administrasi anggaran yang jadi kewenangan Kemendagri.
“Apalagi Mendagri yang tanda tangan dan bertanggung jawab. Juga agar pembangunan di DKI tetap terjamin di bawah Gubernur Basuki dan pengawasan DPRD DKI dalam kerjasama,” tutur Tjahjo.
Ahok diketahui kesal dengan keputusan Kemendagri memangkas anggaran DKI di 2015. Dimana Kemendagri memutuskan besaran anggaran DKI 2015 menjadi Rp69,29 triliun, bukan Rp 72,8 triliun seperti pagu anggaran APBD 2014. 
Dia bahkan merasa Kemendagri tidak adil. Sebab anggaran DKI dipangkas dengan alasan tahun 2015 sudah berjalan sampai April. Sehingga waktu efektif pengunaan anggaran hanya sekitar 8-9 bulan saja. “Itu yang saya protes. Bukan berarti kurangin jatahnya 3-4 bulan,” kata Ahok, Senin (13/4).
Ahok menuding pemangkasan anggaran DKI 2015 disebabkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) salah menafsirkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Pak Dirjen menafsirkan pasal dan Undang-Undang. Itu pagu anggaran tahun lalu diubah menjadi pagu belanja. Makanya saya protes sama Pak Dirjen (Donny),” ujar Ahok. 
Namun Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Reydonnyzar Moenek mengatakan penetapan APBD DKI sebesar Rp 69,28 triliun mengacu pada nilai total belanja sebesar Rp 63,65 triliun ditambah pengeluaran pembiayaan Rp 5,63 triliun.
Untuk memahami pagu anggaran 2015, ujar dia, tidak hanya dilihat dari total saja. Tapi juga dari sisi belanja, pendapatan dan pembiayaan. Dari ketiga elemen itu, total anggaran DKI 2015 sebesar Rp 69,28 triliun.
“Jadi intinya total belanja pengeluaran Pemprov DKI tidak diasumsikan sebagaimana Rp 72 triliun, tapi total pengeluaran DKI adalah fungsi dari belanja pada APBD perubahan 2014 ditambah pada pengeluaran pembiayaan yang diajukan. Jadi totalnya Rp 69,28 triliun,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Tak punya uang untuk menebus biaya persalinan isteri, seorang warga Kedoya Selatan ngadu ke Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota DKI, Senin (13/4).
Si warga, Richie Dian Permana (31), mengaku terpaksa mengadu ke Ahok lantaran tak bisa memboyong putranya pulang, akibat tak bisa bayar biaya persalinan isterinya di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Tambak.
Warga Jalan Kedoya Selatan, RT9/02, Kebon Jeruk, Jakarta Barat itu mengaku pihak rumah sakit meminta dia membayar uang jaminan biaya administrasi 50 persen dari total biaya persalinan yang mencapai Rp 28 juta.‎”Sampai saat ini, isteri dan anak saya masih ditahan di rumah sakit. Mereka meminta uang jaminan 50 persen dari total tagihan,” kata dia, Senin (13/4).
Karena tak punya uang, hingga kini isteri dan bayinya masih tinggal di RSIA Tambak. Richie mengaku bingung, sebab biaya tagihan kamar tetap berjalan, Meski saat ini sang isteri dan buah hatinya sudah dipindah dari ruang rawat inap kelas 1 ke kelas 3. 
Richie mengaku sebenarnya dia memilih Puskesmas untuk tempat melahirkan bagi isterinya. Tapi karena ketuban isterinya keburu pecah, lantaran panik, Richie memilih RS yang ternyata tak punya kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Akibatnya, biaya persalinan isterinya membengkak.
Untuk itu, dia berharap Ahok bisa membantunya meringankan biaya persalinan. “Saya berharap Pak Gubernur kiranya dapat bantu meringankan beban saya dan mendengarkan keluh kesah saya,” ucap dia.

Artikel ini ditulis oleh: