Jakarta, Aktual.co — Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak meminta kontraktor migas asal Perancis, Total E&P Indonesie, untuk tetap dilibatkan dalam masa transisi alih kelola Blok Mahakam kepada PT Pertamina (Persero).

“Saya minta agar dalam masa transisi, Total tetap dilibatkan. Pasalnya saya khawatir produksi migas turun,” kata Awang Faroek dalam seminar nasional bertajuk “Penyelamatan Sumber Daya Alam Migas di Indonesia” di Jakarta, Senin (13/4).

Menurut dia, ketika produksi minyak dan gas bumi dari lapangan tersebut turun, bangsa Indonesia akan menderita kerugian yang besar. Pasalnya Blok Mahakam memproduksi migas hampir 25 persen dari total produksi nasional saat ini.

“Yang rugi tidak hanya Kaltim, tapi seluruh Indonesia juga, kan untuk menjaga kepentingan nasional juga,” ujarnya.

Kendati optimistis bangsa Indonesia mampu 100 persen mengelola Blok Mahakam, Awang mengaku khawatir karena teknologi dalam pengelolaan wilayah kerja migas itu masih bergantung pada pihak asing. “Saya setuju Pertamina 100 persen, orang Indonesia pasti sanggup (mengelola). Tapi kan teknologi kita masih bergantung pada asing,” katanya.

Ada pun terkait skema kerja sama di masa mendatang, Awang mengusulkan adanya pembagian saham di mana daerah memegang 19 persen, Pertamia 51 persen dan Total tidak lebih dari 30 persen.

Berbeda pendapat dengan Awang, Anggota Dewan Energi Nasional Andang Bachtiar mengatakan Indonesia sudah memiliki teknologi dan sistem tata kelola yang digunakan Total sejak pengembalian biaya operasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas atau “cost recovery”.

“Teknologi dan sistem sudah dibeli lewat ‘cost recovery’, berarti sejak 50 tahun sudah dimiliki Indonesia. Kenapa tetap diajak negosiasi?,” katanya.

Di sisi lain, lanjut Andang, pemerintah juga tak perlu lagi khawatir terkait permodalan lantaran blok migas tersebut adalah incaran semua investor. Ia hanya mengingatkan, perlunya berhati-hati akan kehadiran para “makelar”. Sementara untuk urusan sumber daya manusia, Pertamina sebagai kontraktor selanjutnya, memang sudah sepantasnya tetap mempekerjakan pegawai lama di Mahakam untuk menjaga produktifitas lapangan migas itu.

“Pesan saya buat Pertamina, perhatikan pegawai di sana. Kalau satu divisi di sana pergi ke Qatar, selesai semua. Langsung lumpuh (kegiatan operasional),” katanya.

Pertamina menargetkan bisa segera melakukan transisi paling lambat pada 2016 sehingga pada 1 Januari 2018, perusahaan pelat merah itu sudah bisa menjadi operator Blok Mahakam di Kalimantan Timur. Total sebagai operator Mahakam kini menguasai 50 persen hak partisipasi dan sisanya dimiliki Inpex Corporation asal Jepang. Kontrak kerja sama Mahakam dengan Total akan berakhir pada akhir 2017 setelah berjalan 50 tahun.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina EP Cepu (PEPC) mencatatkan volume produksi (lifting) pertama sebanyak 550.000 barel minyak mentah dari Kapal “FSO” (Floating Storage and Offloading) Gagak Rimang dan menjadi pencapaian penting dalam Proyek Lapangan Banyu Urip.

“Apalagi kinerja itu hasilkan dengan mengintegrasikan semua komponen produksi yang telah selesai dibangun sebelumnya. Seperti, jalur pipa darat sepanjang 72 Kilometer, jalur pipa laut sepanjang 23 Km, dan juga menara tambat serta FSO yang terletak di Laut Jawa,” kata Direktur Utama Pertamina EP Cepu, Amril Thaib Mandailing di Surabaya, Jatim, Senin (13/4).

Menurut dia, melalui FSO Gagak Rimang maka minyak mentah dikirimkan ke kilang Pertamina RU IV di Cilacap dan RU VI di Balongan dengan menggunakan Kapal Tanker milik PT Pertamina (Persero) yaitu MT. Gunung Geulis.

“Pengaturan ‘lifting’ ini dilaksanakan sesuai kesepakatan yang ditetapkan di Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Cepu tentang pembagian penjualan antara Pemerintah Indonesia dan para Kontraktor KKS Blok Cepu,” paparnya.

Performa tersebut, jelas dia, sekaligus menjadi kebanggaan tersendiri bagi Pertamina EP Cepu sebagai lifter pertama bersama-sama dengan Pemerintah dan BUMD. Hal itu juga membuktikan kerja sama yang baik dengan ExxonMobil Cepu Limited.

“Pelaksanaan lifting pertama ini berjalan sesuai dengan standar operasional yang tinggi serta mengedepankan aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan,” ujarnya.

Ia menambahkan, sebelumnya Kontrak Kerja Sama Blok Cepu ditandatangani pada tanggal 17 September 2005 antara pemerintah dengan Kontraktor KKS yang terdiri dari Pertamina EP Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) dan Ampolex Pte Ltd.

Keduanya merupakan anak perusahaan ExxonMobil Corporation, serta BUMD setempat. Pertamina EP Cepu memegang saham partisipasi sebesar 45 persen, EMCL dan Ampolex 45 persen, dan BUMD 10 persen.

“Sementara, EMCL ditunjuk oleh para pihak sebagai Operator Blok Cepu,” ucapnya.

Di sisi lain, sebut dia, Kontraktor KKS adalah kontraktor yang mengerjakan proyek hulu migas milik negara. Dalam menjalankan kegiatannya kontraktor tersebut diawasi oleh SKK Migas. Rencana pengembangan Lapangan Banyu Urip disetujui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 15 Juli 2006.

“Cadangan minyak di Lapangan Banyu Urip diperkirakan sebesar 450 MMBO,” ungkapnya.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi melanjutkan, ikut mengapresiasi terhadap lifting pertama Banyu Urip sebanyak 550.000 barel minyak mentah.

“Pada prosesi lifting pertama dari FSO Gagak Rimang, kegiatan itu dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said. Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina, Dwi Sutjipto dan Wakil Ketua Komisi VII DPR, Satya W Yudha,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengusulkan kepada pemerintah agar memikirkan untuk membentuk badan usaha migas lain yang serupa dengan PT Pertamina (Persero) ketimbang hanya melulu memberikan privilege.

“Terkait Migas Indonesia, ada satu hal yang perlu dipikirkan. Apakah perlu ada beberapa Pertamina di Indonesia,” kata Ketua Komite Tetap Koordinator Asosiasi Bidang Energi dan Industri Kadin, Sammy Hamzah di Jakarta, Senin (13/4).

Menurutnya, hal tersebut jauh lebih baik daripada terus-terusan hanya memberikan keistimewaan kepada Pertamina yang justru berakibat pada penurunan target.

“Privilege bikin orang malas. Jika Pemerintah memang benar menyayangi Pertamina, maka jangan terus-menerus dimanjakan, harus diajarkan bagaimana caranya jika sudah menjadi besar harus bisa berdiri dengan kaki sendiri,” ucapnya.

Ia juga menerangkan, dengan adanya Pertamina lain, otomatis akan menciptakan persaingan atau kompetisi, dengan begitu efisiensi akan muncul.

“Dalam dunia bisnis, kompetisi itu sehat. Dengan bentrokan, efisiensi itu akan timbul. Dari saya ada wacana agar dibentuk BUMN hulu. Kita create kompetisi dalam privilege itu sendiri,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka