Jakarta, Aktual.co — Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) menargetkan 3.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada 2015. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Apersi Provinsi Sumatera Selatan Abbas Minen di Palembang, Senin (13/4), mengatakan target tinggi itu untuk menutupi kegagalan pada tahun lalu karena dipengaruhi kesulitan mendapatkan lahan.

“Tahun ini, Apersi Sumsel optimistis tercapai karena program satu juta rumah bagi MBR pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah tahap pematangan sejak pencanangan tahun lalu. Artinya, ada keberpihakan dari sisi regulasi untuk mendorong agar target secara nasional tercapai,” kata dia.

Untuk menggenjot realisasi target tersebut, Apersi kini menggodok aturan pelaksana pembagian proyek kepada stakeholder.

“Tak berapa lama lagi akan dikeluarkan aturannnya karena secara nasional Apersi akan membangun 400 ribu rumah subsidi baik tapak maupun Rusunami,” kata dia.

Aturan baru ini sangat penting, mengingat pada 2014, pembangunan rumah subsidi khusus untuk MBR ini terkendala aturan teknis mengingat regulasinya belum mantang di tingkat pusat.

Lantaran itu, Apersi Sumsel hanya merealisasikan 500 unit rumah MBR karena kesulitan mendapatkan lahan yang murah dan regulasi dari pemerintah daerah yang belum begitu mendukung meski kebutuhan rumah di daerah tergolong tinggi yakni 18 ribu unit per tahun.

Progam sejuta rumah yang dicanangkan sejak awal kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini fokus menyasar mayarakat yang belum memiliki rumah. Ada beberapa asosiasi perusahaan pengembang yang terlibat, seperti REI, Aperi, Apernas, BPJS Ketenagakerjaan, Perumnas dan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, akan mulai melelang pekerjaan infrastruktur di daerah itu mulai Mei 2015. Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kota Jayapura, Mathias B Mano mengatakan KLP dapat saja melelang paket pekerjaan infrastruktur sebelum Mei 2015, asal sudah ada kesiapan dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Pekerjaan konstruksi sampai sejauh ini memang belum ada yang jalan dan kita berharap bulan ini sudah ada yang jalan, target kita bulan Mei, kalau sudah ada yang siap bulan ini kita lelang,” ujarnya di Jayapura, Senin (13/4).

“Hal itu tergantung dari SKPD, kalau dokumennya sudah lengkap, kita verifikasi dan dianggap sudah lengkap diajukan maka kita lelang,” sambung Mano.

Ia mengakui hingga kini pihaknya belum mendapat angka pasti jumlah paket pekerjaan infrastruktur yang akan dilelang melalui KLP. Namun Mano memprediksi angkanya bisa mencapai ratusan pekerjaan dengan nilainya di atas Rp500 juta.

“Diperkirakan akan ada sekitar seratus pekerjaan yang dilelang dan seluruhnya di atas Rp500 juta karena di bawah itu SKPD bisa melakukan penunjukan langsung,” tuturnya.

Untuk pekerjaan konstruksi, katanya, tidak semua berasal dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), tetapi memang didominasi oleh SKPD tersebut. “Memang hampir 80 persen pekerjaan infrastruktur ada di Dinas PU, dan 20 persen dari SKPD lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan beberapa SKPD lainnya,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh: