Makasar, Aktual.co — Sejumlah mahasiswa di beberapa daerah, termasuk Makassar, konsisten dan terus melakukan kampanye mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk berunjuk rasa pada 20 Mei 2015.
Ketua Umum Forum Mahasiswa Lintas Kampus (Formalk) Makassar, M Awal, mengatakan bahwa sampai saat ini pihaknya terus aktif melakukan konsolidasi dan pertemua aktivis lintas kampus di Makassar.
“Intinya mengajak kawan kawan untuk tetap membangun kekuatan gerakan menuju 20 Mei hari penggulingan Jokowi-JK,” katanya, kepada Aktual.co, Senin (13/4).
Menurut Awal, saat ini pemerintahan Jokowi-JK tidak pro rakyat dan cenderung semakin pro pada asing dan antek-antek kapitalisme.
Pengkhianatan terhadap cita-cita dan visi misi yang dicanangkan pada kampanye kemarin menjadi bukti jika rejim Jokowi-JK sudah tidak pro rakyat.
“Kami menentang keras kebijakan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat,” tambahnya.
Sementara, Koordinator aksi HMI MPO Cabang Makassar, Riswan, juga melakukan aksi kampanye mengajak mahasiswa, lembaga kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa, untuk menyatukan langkah dan tetap solid dalam persiapan 20 Mei.
“Kami tetap konsisten dan berjuang untuk melakukan aksi 20 Mei nanti,” ujar Riswan.
Aksi yang dilakukan tersebut sebagai bentuk aksi kampanye terhadap rezim Jokowi-JK yang dinilai telah menunjukkan watak aslinya sebagai rezim yang tidak pro pada nasib rakyat kecil.
“Salah satunya adalah pencabutan subsidi BBM. Pada akhirnya tentu akan berefek domino pada tidak stabilnya harga BBM dan kenaikan harga kebutuhan masyarakat secara terus menerus,” tuturnya.
Padahal, menurut Riswan, konstitusi negara ini telah mengamanahkan dalam pasal 33 ayat 2 dan ayat 3, tentang cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Maka ketika negara telah mencabut subsidi maka hal tersebut merupakan sinyal bahwa negara tidak lagi berpihak pada rakyat kecil,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Penerbangan Komisi V DPR RI, kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait masukan mengenai penerbangan nasional.
Ketua pimpinan rapat Panja, Yudi Widiawan mengatakan rapat ini untuk mendengarkan masukan dari INACA dan operator penerbangan di Indonesia.
“Komisi V telah membentuk Panja, untuk mengefektikan tugas panja, maka dalam kesepakatan pertama telah disepakati untuk mengundang operator penerbangan. Kami sebelumnya sudah mengundang beberapa pakar dan asosiasi dan telah melihat kondisi bandara-bandara,” kata Yudi saat membuka rapat, di ruang Komisi V DPR RI, Komplek Senanyan, Senin (13/4).
Untuk itu, mengharapkan agar operator dan INACA memberikan masukan yang sejelas-jelasnya dengan memberikan data yang benar kepada Panja keselamatan penerbangan.
“Karena penjelasan anda akan menjadi pertimbangan dan bahan masukan untuk kemudian disampaikan kepada regulator,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Dosen Ilmu Politik Firman Manan, berpendapat istilah petugas partai dapat dimaknai secara positif apabila yang dimaksudkan adalah pentingnya para kader yang menduduki jabatan publik dalam melaksanakan amanat dan tugas partai untuk memperjuangkan kepentingan publik.
“Pemaknaan petugas partai akan bernilai positif apabila PDIP mendorong seluruh kadernya yang menjadi pejabat publik untuk selalu mendahulukan kepentingan rakyat diatas kepentingan individu dan golongan tertentu,” kata Firman, di Jakarta, Senin (13/4).
Demikian pula dengan pesan untuk tetap berpegang pada konstitusi dan platform partai yang semestinya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi dan nilai ideologis partai, terutama yang terkait dengan kedaulatan, kemandirian dan kepribadian yang secara jelas dan tegas mengamanatkan perjuangan serta keberpihakan pada kepentingan publik.
Apabila amanat konstitusi dan platform partai tersebut ditegaskan melalui pesan untuk memperkuat komitmen dan konsistensi untuk memperjuangkan kepentingan publik, sejatinya tidak ada alasan bagi seluruh kader PDIP untuk menolak menjalankan amanat yang digulirkan dalam kongres.
“Apabila para kader partai tidak menjalankan amanat tersebut, maka bukan hanya citra PDIP yang akan dipertaruhkan, namun yang jauh lebih penting adalah tidak tercapainya cita konstitusi untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Namun, tambah dia, istilah petugas partai dapat dimaknai secara negatif apabila yang dimaksudkan adalah petugas yang harus mengikuti apapun kepentingan dari elite partai termasuk yang bertentangan dengan kepentingan publik

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan (KPK) sejak awal mengetahui putusan hakim yang akan menggugurkan permohonan praperadilan Sutan Bhatoegana dalam perkara dugaan penerimaan hadiah, pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun 2013 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Kami sejak awal menyakini bahwa hakim akan memutuskan sesuai dengan kaidah kaidah hukum yang berlaku,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi melalui pesan singkat di Jakarta, Senin (13/4).
Dia mengatakan, dalam proses penanganan perkara Sutan Bhatoegana sejak awal terus dilakukan tanpa terpengaruh oleh proses pengajuan praperadilan. Johan mengatakan, meski ada sejumlah tersangka yang mengajukan praperadilan, tidak menghentikan proses penyidikan yang dilakukan KPK.
“Demikian juga terkait dengan kasus kasus yang lain, proses praperadilan tidak bisa menghentikan proses penyidikan sampai ada putusan praperadilan itu.”
Artinya sudah ada dua permohonan praperadilan yang dikalahkan KPK hingga saat ini yaitu Sutan Bhatoegana dan bekas Menteri Agama Suryadharma Ali. Atas kemenangan tersebut, Johan menyatakan tidak dapat meminta para tersangka KPK yang juga mengajukan praperadilan untuk mencabut gugatannya.
“Kami tidak bisa meminta mereka mencabut permohonan praperadilan karena pengajuan praperadilan adalah hak setiap warga negara. Jadi kami menghormati proses hukum yang dilakukan oleh para tersangka termasuk pengajuan praperadilan.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu