Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap politikus PDI-P, Adriansyah, disebuah hotel di kawasan Bali beberapa hari lalu. Dalam oprasi tersebut, lembaga superbody itu mengamankan tiga orang, satu diantaranya adalah anggota polri.
Kuasa hukum KPK, Nur Chusniah enggan menanggapi lebih jauh adanya dugaan keterlibatan anggota Polsek Menteng yakni Briptu Agung Krisdian dalam perkara tersebut.
“Saya tidak bisa mengomentari diluar kewenangan saya, maaf,” jelas Chusniah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Sementara itu, kuasa hukum Sutan Bhatoegana, Rahmat Harahap mengatakan, jika memang lembaga antirasuah itu tidak menjerat anggota Polri tersebut, artinya KPK tidak mengikuti azas penyertaan yang diatur dalam KUHP. Menurutnya, seorang kurir pun bisa dipidana jika terlibat dalam persoalan korupsi.
“Kurir pun bisa kena, pasal 55 KUHP itu mengatur azas penyertaan, siapapun yg terlibat perkara pidana harusnya kena,” beber Rahmat usai mendengan putusan gugatan kliennya di PN Jaksel.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Yudi Widiana Adia Wakil Ketua Komisi V DPR RI mengaku prihatin dengan rusaknya landasan pacu Bandara Juanda Surabaya.

“Kemenhub agar segera lakukan investigasi rusaknya landasan pacu atau run way bandara Juanda,” ungkapnya.

Seperti diberitakan, landasan bandara Juanda Surabaya di Sidoarjo kembali rusak. Kendati kerusakan pada aspal landasan yang mengelupas tidak terlalu besar, tetapi titik kerusakannya tepat pada jalur utama.

Mengenai kerusakan tersebut,  General manager Angkasa Pura I Trikora Harjo, mengatakan bahwa bahwa kerusakan landasan pacu yang ada di bandara juanda, disebabkan karena curah hujan yang cukup tinggi.

Selain itu, dari temuan Panja penerbangan Komisi V DPR RI juga menemukan ada beberapa hidran dan titik kerusakan di bandara Juanda.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan, Henry Yosodiningrat mengatakan tidak tahu menahu ikhwal adanya teknologi sedot data KPU yang diajukan oleh Luhut Panjaitan dalam Pilpres 2014.
Hal ini terkait dengan yang disampaikan mantan Deputi Rumah Transisi yang juga anggota dewan, Akbar Faisal, dalam tulisannya disebuah grup media sosial.
“Saya tidak tahu, waktu itu saya koordinator tim hukum, saya sendiri juga tidak tahu teknologi pak Luhut, saya tidak tahu,” ucap Hendri, di Komplek Parlemen, Senayan, Senin (13/4).
Hendri mengaku sependapat dengan Akbar Faisal mengenai formasi pemerintah yang diisi oleh alumnus Harvard University. Menurutnya, sebagai penduduk yang memiliki gelar sarjana di universitas lokal pasti akan tersinggung.
“Apa yang diungkapkan saudara Faisal, lebih banyak benarnya, saya tidak melihat salahnya. Kemudian bahwa apa lagi mengisi formasi itu alumni Harvard, masa anda tidak tersinggung, luar negeri itu konsepnya dari orang kampung kok, lokal kok, apalagi alumni Harvard, tidak berkeringat (pada pemenangan pemilu kemarin), tidak jelas,” ungkapnya.
Karena itu, sambung dia, terkait dengan teknologi yang diungkapkan oleh Akbar, Luhut Panjaitan yang dirasanya paling bertanggungjawab untuk menjelaskan hal itu.
“Silahkan pak Luhut jelaskan, apa sih teknologi itu, harus diclearkan, tanya pak Luhut.”

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Sidang perdana pembacaan dakwaan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono kembali digelar, yang sebelumnya sempat ditunda karena Udar tak didampingi oleh kuasa hukumnya. 
Dalam surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum Udar pernah memaksa seseorang untuk membeli mobil dinas Dishub yang sedang dilelang. Udar pada bulan September 2012 pernah kedatangan tamu bernama Dedi Rustandi dari PT Jati Galih Semesta yang mengikuti tender pekerjaan perbaikan koridor atau halte busway pada Dishub DKI Jakarta.
“Dalam pertemuan ini terdakwa Udar Pristono meminta Dedi Rustandi untuk membeli mobil dinas berplat merah merk Toyota Kijang tipe LSX Tahun 2002 yang saat itu dalam proses lelang aset dengan harga Rp 100 juta. Padahal hasil lelang mobil tersebut dari Dishub DKI hanya seharga Rp 22,430 juta,” kata Jaksa Kejaksaan Negeri Jakpus, Victor Antonius di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (13/4)
Namun, sambung Jaksa  permintaan Udar tersebut disampaikan kepada Yeddie Kuswandy selaku Direktur PT Jati Galih Semesta, tapi Yeddi tidak berminat membeli mobil tersebut. Tak menyerah disitu, akhirnya Udar melalui pegawainya Mirza Ariandi menghubungi langsung Yeddie Kuswandy agar bersedia membeli mobil tersebut, tapi tetap ditolak.
Setelah itu, ujar Jaksa Udar malah mengirimkan mobil Kijang LSX B218 PQ ke kantor PT Jati Galih Semesta. Atas kiriman mobil ini, Dedi Rustandi menemui Pristono untuk menanyakan langsung mobil yang sudah terparkir di kantor PT Jatih Galih Semesta.
“Dan terdakwa menjawab ‘bayar saja harga mobil tersebut Rp 100 juta dan uangnya transfer ke rekening Aldi Pradana (anak Udar Pristono) sehingga secara tidak langsung menerima uang Rp 77,570 juta atau sekitar sejumlah itu dari Yeddie Kuswandy,” ujar Jaksa Victor.
Karena takut penolakan pembelian mobil tersebut akan berpengaruh pada lelang pengadaan pekerjaan perbaikan koridor atau halte busway, Yeddie Kuswandy pada 5 Oktober 2012 menyuruh Dedi Rustandi memberikan uang sebanyak Rp 100 juta kepada Udar. Duit diberikan dengan cara transfer ke rekening anak Udar bernama Aldi Pradana.
“Bahwa tidak lama setelah itu, PT Jati Galih Semesta yang sebelumnya mengikuti lelang pekerjaan pengadaan bangunan shelter atau halte busway dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan tersebut.”
Selanjutnya pada tanggal 19 September 2012, Yeddie Kuswandy sebagai Dirut PT Jati Galih Semesta bersama Bernard Hutajuli selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada kantor Dishub DKI menandatangani surat perjanjian atau kontrak pekerjaan perbaikan koridor-halte busway senilai Rp 8.331.807.000.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu