Jakarta, Aktual.co — Mantan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral, Jero Wacik mengajukan permohonan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Sedianya, sidang perdana tersangka kasus penyalahgunaan wewenang saat menjabat sebagai Menteri ESDM dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (Kemenbudpar) di era mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu akan digelar hari ini, Senin (13/4).
Namun, sidang gugatan praperadilan mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata itu ditunda hingga Senin 20 April, pekan depan. Pasalnya, kuasa hukum pihak termohon memutuskan tidak menghadiri sidang dengan alasan ada tugas lain.
“KPK mengirimkan surat penundaan, dari pihak termohon tidak bisa hadir, menunda minimal seminggu,” kata hakim tunggal Sinar Purba, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (13/4).
Sementara itu, kuasa hukum Jero, Hinca Pandjaitan meminta majelis hakim untuk tidak menunda proses persidangan terlalu lama. Terlebih saat ini, lembaga anti rasuah telah beberapa kali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan polikus partai Demokrat itu di KPK.
“Kami mohon penundaan tak terlalu lama dan pemeriksaan di KPK ditunda dengan alasan mendahulukan praperadilan,” jelasnya.
Usai mendengar keberatan dari pihak pemohon atas penundaan tersebut, lantas Hakim Purba mengatakan tidak bisa mencampuri urusan tersebut. Dia tetap menunda persidangan hingga pekan depan.
“Saya tidak bisa mencampuri urusan itu, tapi ini KPK meminta penundaan. Kita tetapkan 20 April akan dimulai kembali,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kisruh politik di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kian mereda. Bahkan berbagai organisasi sosial mulain berbondong-bondong merapat ke PPP pimpinan Ketua Umum Romahurmuziy (Romi)yang memiliki keabsahan kuat.
Dukungan terbaru pada PPP datang dari ormas pemuda Hidayatullah. Puluhan pemuda hidayatullah bertemu dengan Romi didampingi Wasekjen DPP PPP Hj. Kasriyah, Ahmad Baidowi, serta sejumlah pengurus lainnya di kantor sekretariat cabang PPP, Tebet, Jakarta, Senin (13/4).
“Kami mendukung PPP sebagai partai islam yang dipimpin Rommahurmuziy. Beliau kader terbaik PPP yang punya legalitas serta kredibilitas memimpin Indonesia kedepan,” ujar  salah satu pimpinan pemuda Hidayatullah Suhery Abdullah.
Sebagai dukungan kongkrit, pemuda Hidayatullah akan mengoordinasikan jaringan pengurus di daerah untuk membantu kegiatan PPP. “Kami memang bergerak di kegiatan sosial. Kami ada tim resque dan sosial keagamaan. Cocok jika kami berjuang bersama PPP,” tuntas Hery.
Pada kesempatan sama, Wasekjen PPP Kasriyah menegaskan bahwa dukungan kepada PPP yang secara sah dipimpin Rommahurmuziy memang akan terus bermunculan. Terlebih Suryadharma Ali yang selama ini berlawanan, sudah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi dana haji saat menjabat menteri agama.
“Secara kongkrit dan meyakinkan legalitas PPP ya di sini. Sekarang kita masuk tahap konsolidasi untuk menghadapi Pilkada dan agenda politik lainnya. Kedatangan Pemuda Hidayatullah bagian dari upaya itu,” tuntas Kasriyah.
Laporan: Sahlan

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani sebagai ketua Bidang Politik dan Keamanan nonaktif di kepengurusan DPP PDI Perjuangan sebagai satu hal yang aneh.
“Keputusan Megawati memasukkan nama Puan sebagai pengurus tetapi nonaktif itu sebagai suatu hal yang aneh dan ganjil. Apakah PDI Perjuangan kekurangan kader?” kata Said Salahudin dihubungi di Jakarta, Senin (13/3).
Filosofi pemberian jabatan kepada seseorang adalah supaya penerima jabatan bisa bekerja dan mengemban tugas yang diberikan pemberi jabatan. Filosofi itu berlaku baik di instansi perusahaan maupun partai politik.
“Filosofi sebuah jabatan adalah untuk bekerja. Bukan nonaktif dan tidak bekerja,” ujarnya.
Karena itu, Said menilai pemberian jabatan kepada Puan Maharani, yang juga menjabat sebagai menteri koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sebagai suatu hal yang dipaksakan.
Selain memunculkan persepsi bahwa PDIP kekurangan kader untuk menduduki jabatan di kepengurusan, hal itu juga semakin menguatkan persepsi bahwa Megawati betul-betul mengistimewakan Puan Maharani.
“Masih ada kader PDI Perjuangan yang juga menjadi menteri, tetapi tidak ada yang diberi jabatan nonaktif di kepengurusan. Puan jelas diistimewakan,” tuturnya.
Oleh karena itu, pemberian jabatan nonaktif kepada Puan tersebut tidak akan memberikan kemajuan dalam proses regenerasi di PDI Perjuangan.
“Betul Puan masih muda. Namun, akan muncul kesan bahwa semua jabatan strategis harus dijabat oleh Puan,” ujarnya.
Ketua umum DPP PDIP Megawati Sukarnoputri telah mengumumkan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat PDIP periode 2015-2020. Dalam kepengurusan tersebut, terdapat dua posisi yang diisi anak Megawati.
“Ketua Bidang Politik dan Keamanan Puan Maharani, tapi saya nonaktifkan,” kata Megawati saat mengumumkan kepengurusan DPP PDI Perjuangan.
Selain Puan, anak Megawati lainnya yang juga mengisi kepengurusan DPP PDI Perjuangan adalah Muhammad Prananda Prabowo yang menjabat ketua bidang ekonomi kreatif.

Artikel ini ditulis oleh: