Jakarta, Aktual.co — Pembentukan Polisi Parlemen di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditujukan untuk peningkatan keamanan di DPR RI.
Demikian diungkapkan oleh Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Roem Kono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/4).
DPR RI adalah lembaga negara yang punya sejarah heritage sehingga menjadi kewajiban polisi untuk menjaganya, seperti kementerian,  kantor dan istana presiden.
Dia menambahkan, pembentukan Polisi Parlemen juga tidak mengurangi peran dari Pengamanan Dalam (Pamdal).
“Jadi harus dipadukan antara polisi dan Pamdal. Yang penting aturan pengaman jelas,” katanya.
Keberadaan polisi parlemen akan diatur dalam peraturan DPR RI yang saat ini tengah digodok di Badan Legislasi.
“Harus diatur melalui peraturan DPR RI, kalau ngga’, semua orang datang, lalu menimbuljan  masalah keamanan. Seperti kemarin ribut-ribut. Polisi bilang bukan wilayah kita,” sebutnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mencabut gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Kuasa hukum Hadi Poernomo, Maqdir Ismail menyampaikan hal tersebut dimuka sidang yang dipimpin oleh hakim tunggal BaktarJubri Nasution. Dia mengatakan, pencabutan gugatan tersebut merupakan permintaan dari kliennya.
“Atas permintaan dari pemohon Yang Mulia, pemohon meminta gugatannya dicabut,” kata Maqdir di PN Jaksel, Senin (13/4).
Setelah mendapatkan permintaan dari pemohon, majelis membacakan putusan yang berisi permintaan pecabutan gugatan.
“Menimbang bahwa permohonan ini belum dibacakan pemohon dan belum dijawab termohon, dan pencabutan ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan ini patut dikabulkan,” kata Baktar.
Dengan demikian, persidangan tidak dapat dilanjutkan lantaran gugatan telah dicabut oleh pihak pemohon. Namun, majelis tidak menjelaskan alasan mantan Dirjen Pajak itu mencabut gugatannya tersebut.
Usai sidang, salah satu pengacara Hadi, Yanuar Wasesa pun tak menjelaskan alasan pencabutan tersebut. Ia mengaku menghormati permintaan dari kliennya.
“Kami menghormati klien. Tidak ada soal takut kalah, toh itu juga belum diperiksa. Nanti tergantung dengan Pak Hadi, kalau minta permohonan baru ya kami buat,” ujarnya.
Sementara dari tim kuasa hukum KPK juga tidak mengetahui latar belakang dari pencabutan tersebut. Namun KPK juga siap dan akan berusaha maksimal jika Hadi mengajukan gugatan kembali.
“Saya tidak tahu latar belakang pencabutan pemohon. Gugatan praperadilan hanya media. Kalau upaya itu dicabut, itu bagian dari upaya media hukum dari pemohon. Semua hak pemohon,” kata kuasa hukum KPK, Yudi Kristian.
Diketahui, KPK menetapkan Hadi Poernomo sebagai tersangka saat menjabat sebagai Dirjen Pajak terkait penerbitan keberatan surat ketetapan pajak penghasilan (SKPN PPh) tahun 1999-2003 yang diajukan BCA pada 17 Juli 2003.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co —  Melihat berkembangnya jumlah penduduk Muslim yang lebih dari 25 juta jiwa. Pemerintah Rusia, terus mengembangkan industri makanan halal serta produk lainnya seperti barang, jasa dan investasi.

 Jadi, jika turis yang beragama Islam ingin menyambangi ‘Negeri Beruang Merah’ tak perlu merasa khawatir kesulitan dalam mendapatkan makanan bersertifikasi halal. Pasalnya, selama tiga tahun terakhir, Muslim Rusia telah menyerukan untuk mengeluarkan standar umum untuk produksi makanan ‘halal’.

Tentunya, sebagai Muslim tentu lebih terasa aman dan nyaman terutama dalam hal dunia maupun akherat.

Alasannya bagi umat Muslim, makanan bukan hanya sekedar makan. Apalagi makanan itu bukan semuanya bisa dimakan, tak hanya sekedar mencari kenikmatan dan gizi yang sehat dari makanan tersebut. Meskipun makanan itu sudah mengandung empat sehat lima sempurna. Namun, ada lagi tambahannya yaitu sertifikasi ‘halal’.

 “Berdasarkan standar umum, sistem audit, penelitian yang terus menerus dan inovasi-inovasi yang dilakukan, industri halal, Insya Allah, memiliki kemampuan untuk menjadi ‘world brand’ dari barang dan jasa yang sehat, ramah lingkungan dan aman,” jelas Madina Kalimullina, Direktur Departemen Ekonomi Dewan Mufti Rusia, mengatakan kepada Khaleej Times.

Menurut Madina Kalimullina, dalam upaya menarik investor baru ke pasar halal, Dewan Mufti Rusia meluncurkan proyek ‘Moscow Halal Expo’ sejak tahun 2010 lalu. Dan, terus berlangsung sampai sekarang.

 “Jumlah Muslim Pribumi sekarang melebihi 25 juta,” kata Kalimullina.

 Sekedar informasi, kesuksesan industri makanan halal tidak terbatas pada Muslim Rusia saja. Kelompok besar lain dari konsumen non-Muslim juga memilih makanan ‘halal’ dalam menjaga kualitas. Pengembangan industri makanan ‘halal’ telah menjadi salah satu prioritas dari Dewan Mufti Rusia.

 “Sekarang, kami mengarahkan upaya pada pengembangan proyek-proyek bisnis dan investasi baru di bidang ‘halal’. Saat ini yang paling penting adalah mengembangkan distribusi ‘halal’ di seluruh Rusia.” sambungnya.

 Khusus ‘Muslim Traveler’ bisa datang ke kafe-kafe yang berada di lingkungan Masjid-masjid di Rusia. Disana, Anda bisa mendapatkan makanan yang halal seperti nasi goreng ala Uzbekistan, lakman( seperti mie rebus dengan campuran kentang, wortel dan lain-lain), shamsa (roti berbentuk segitiga berisis irisan daging kambing atau sapi), sup kambing, daging guling (seperti bakso bola tenis) dan banyak jenis lainnya.

Artikel ini ditulis oleh: