4 April 2026
Beranda blog Halaman 370

KPK Periksa Indra Utoyo Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Bank BUMN

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (Persero) beralih dari EDC BRI konvensional ke sistem Android. Aktual/ DOK BRI

Jakarta, aktual.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Digital & Teknologi Informasi salah satu bank badan usaha milik negara (BUMN), Indra Utoyo, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan mesin Electronic Data Capture (EDC) periode 2020–2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Indra yang telah berstatus sebagai tersangka diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk diklarifikasi dalam rangka penghitungan kerugian negara.

“Terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mesin EDC di BRI tersebut guna dilakukan klarifikasi oleh BPK untuk kebutuhan proses hitung kerugian negaranya,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/2025).

Selain Indra, penyidik KPK juga memeriksa tiga saksi lainnya, yakni Sofyan Yusuf, Teddy Riyanto, dan Pudja Unggul Kartiman, yang dimintai keterangan terkait perkara yang sama.

Diketahui, Indra Utoyo sebelumnya mengajukan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka. Namun, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Abdullah Mahrus menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan Indra, yang juga merupakan mantan Direktur Utama Allo Bank.

Hakim menilai seluruh petitum yang diajukan pemohon, termasuk terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka, dugaan kurangnya dua alat bukti, hingga permohonan pembukaan blokir rekening, tidak beralasan hukum dan harus ditolak seluruhnya.

Dengan demikian, hakim menyatakan proses penyidikan dan penetapan tersangka oleh KPK terhadap Indra Utoyo tetap sah secara hukum.

Dalam perkara ini, Indra Utoyo ditetapkan sebagai tersangka bersama empat orang lainnya, yakni mantan Wakil Direktur salah satu bank BUMN Catur Budi Harto, eks SEVP Manajemen Aktiva dan Pengadaan Dedi Sunardi, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi Elvizar, serta Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi Rudy Suprayudi Kartadidjaja.

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini kelima orang tersebut belum ditahan oleh KPK. Mereka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 serta Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp744 miliar dari nilai proyek pengadaan mesin EDC tersebut. Dalam penyidikan perkara ini, KPK juga telah menyita uang senilai Rp10 miliar sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

INDEF Soroti Belanja Negara: APBN Harus Berdampak Nyata ke Ekonomi

Jakarta, Aktual.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak boleh lagi hanya berorientasi pada tingkat serapan. Setiap rupiah belanja negara, kata INDEF, harus mampu menciptakan efek ganda nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menyatakan lemahnya dampak belanja negara menjadi salah satu penyebab target pertumbuhan ekonomi Indonesia kerap meleset dari asumsi APBN.

“Belanja pemerintah itu tidak cukup hanya terserap. Yang jauh lebih penting adalah dampaknya terhadap ekonomi,” ujar Esther dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF yang digelar secara virtual, Senin (29/12/2025).

Menurutnya, ketergantungan Indonesia terhadap perekonomian global masih sangat tinggi. Ketika tekanan global meningkat, ekonomi domestik ikut terdampak karena struktur produksi nasional belum cukup kuat.

Esther menyoroti tingginya impor, mulai dari bahan baku hingga kebutuhan pokok, yang justru menguras devisa dan melemahkan sektor industri dalam negeri. Kondisi ini, kata dia, membuat belanja negara kehilangan daya dorong optimal terhadap penciptaan lapangan kerja.

Dari sisi fiskal, INDEF memprediksi belanja pemerintah pada 2025 berpotensi melambat seiring fokus anggaran pada sejumlah program prioritas. Namun, Esther mengingatkan agar orientasi belanja tidak terjebak pada target administratif semata.

“Setiap pengeluaran harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, termasuk multiplier effect-nya bagi perekonomian,” tegasnya.

Ia juga menyinggung penurunan proporsi anggaran pendidikan yang dinilai berisiko terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional. Tanpa investasi serius pada pendidikan, Indonesia dinilai akan kesulitan meningkatkan daya saing di tengah ketidakpastian global.

Terkait program-program berskala besar, seperti makan bergizi dan koperasi desa, Esther meminta pemerintah tidak tergesa-gesa. Ia menekankan pentingnya uji coba terbatas sebelum program diterapkan secara nasional.

“Program besar seharusnya dimulai dari pilot project agar risikonya bisa dikendalikan,” katanya.

INDEF menegaskan, APBN harus diarahkan untuk mendorong investasi produktif, memperkuat industri bernilai tambah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Solusi Paradoks Energi : Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno (kedua kiri), CEO Katadata Metta Dharmasaputra (kedua kanan), Pemred Bisnis Indonesia Maria Benyamin (kanan), dan moderator Rizki Aljupri (kiri) menyampaikan paparannya dalam diskusi Refleksi Akhir Tahun 2025, di Ruang Delegasi MPR, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/12/2025). Dalam Refleksi Akhir Tahun 2025 yang bertajuk "Solusi Paradoks Energi : Mewujudkan Kedaulatan, Menyelamatkan Lingkungan" tersebut diurai hasil kegiatan Wakil Ketua MPR selama setahun di antaranya pembahasan yang berfokus pada soal penguatan tata kelola energi dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta mengenai krisis iklim yang berpotensi pada kerusakan lingkungan dan bencana alam. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Bencana Sumatera: YLBHI Kritik Pendekatan Militeristik Pemerintah

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) periode 2023-2026 Muhammad Isnur. Aktual/ TINO OKTAVIANO

Jakarta, Aktual.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritik kuat pendekatan militeristik yang dinilai mendominasi penanganan bencana banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera. YLBHI menilai pengerahan aparat bersenjata, termasuk TNI, tidak menyentuh akar persoalan bencana yang bersumber dari kegagalan mitigasi, perencanaan tata ruang, dan perlindungan lingkungan.

Ketua YLBHI, M. Isnur, mengatakan penanganan bencana seharusnya mengedepankan pendekatan sipil berbasis pengurangan risiko, kesiapsiagaan, serta pemulihan korban. Namun yang terjadi di lapangan justru dominasi pendekatan keamanan melalui pembentukan satuan tugas dan pengerahan aparat militer.

“Pemulihan dilakukan dengan cara militeristik, bukan dengan memperbaiki mitigasi, pencegahan, perencanaan, kesiapsiagaan, dan sistem peringatan dini,” ujar Isnur dalam diskusi daring bertajuk Kejahatan Kemanusiaan, Bencana Sumatera/Aceh dan Penyelamatan Hak Konstitusional Warga Negara, Senin (29/12/2025).

Menurut Isnur, keterlibatan aparat bersenjata dalam fase tanggap darurat memang diatur dalam regulasi kebencanaan. Namun dominasi militer muncul akibat negara gagal menjalankan kewajiban pada tahap pra-bencana. Ia menyoroti pembiaran pembukaan hutan, rusaknya daerah aliran sungai, pengabaian tata ruang, serta tidak ditindaklanjutinya peringatan dini dari BMKG sebagai penyebab utama bencana.

Alih-alih melakukan evaluasi menyeluruh, pemerintah dinilai justru mengedepankan pendekatan komando. Dampaknya, proses evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar warga berjalan lambat dan tidak merata, terutama di wilayah terisolasi.

Isnur juga mengkritik sikap pemerintah yang menolak bantuan internasional serta mencurigai laporan relawan dan warga di media sosial. “Menolak bantuan dan mencurigai relawan adalah kesalahan fatal,” tegasnya.

Pendekatan keamanan, lanjut Isnur, berimbas pada penyempitan ruang sipil. Kritik warga kerap dipandang sebagai ancaman. “Bencana ekologis akhirnya bergeser menjadi krisis demokrasi,” katanya.

YLBHI menilai kondisi ini mencerminkan tiga persoalan utama: inkompetensi, sikap anti-sains, dan arogansi kekuasaan. Di tengah keterbatasan negara, masyarakat sipil justru menjadi penopang utama penanganan bencana.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana. Ia meminta kritik disampaikan secara bijak dan tidak menggiring opini seolah pemerintah tidak bekerja.

YLBHI menegaskan penanganan bencana harus dikembalikan pada prinsip sipil, berbasis ilmu pengetahuan, dan menjunjung hak asasi manusia agar kesalahan serupa tidak terus berulang.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Bayang-Bayang Geopolitik Global, INDEF Prediksi Ekonomi ASEAN Tetap Tumbuh

Jakarta, Aktual.com – Perekonomian global menghadapi tekanan berat pada 2025 akibat perang dagang Amerika Serikat yang memicu ketidakpastian lintas negara. Kebijakan tarif resiprokal AS dinilai mengganggu stabilitas perdagangan global, rantai pasok, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Eisha Maghfiruha Rachbini, menilai kondisi ekonomi global berada dalam situasi rapuh meski belum memasuki fase krisis.

“Di tahun 2025 ini, perekonomian global istilahnya sudah gerobak-gerubuk,” ujarnya dalam Diskusi Publik Catatan Akhir Tahun INDEF yang digelar secara virtual, Senin (29/12/2025).

Eisha menjelaskan, pertumbuhan ekonomi global hingga kini belum mampu kembali ke level sebelum pandemi Covid-19. Secara rata-rata, laju pertumbuhan ekonomi dunia masih tertahan dan menunjukkan perlambatan dibandingkan periode pra-pandemi.

Ia mengungkapkan, proyeksi lembaga internasional juga menunjukkan tren pelemahan berlanjut pada 2025.

“OECD dan IMF sama-sama memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya sekitar 3,2 persen,” ungkap Eisha.

Ketidakpastian global tersebut diperparah oleh perubahan rantai pasok akibat perang dagang yang berkepanjangan. Kebijakan tarif dinilai menekan inflasi, mengganggu struktur tenaga kerja, serta meningkatkan risiko dari disrupsi teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Selain itu, perang dagang turut mengubah peta perdagangan internasional dengan melambatnya pertumbuhan di negara-negara maju.

“Pertumbuhan negara-negara maju seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan China terlihat melambat,” ucapnya.

Meski demikian, menurut Eisha, kawasan ASEAN justru memperoleh peluang dari perubahan pola perdagangan global tersebut. Ia menyebut kondisi ini sebagai blessing in disguise, karena ekspor negara-negara ASEAN meningkat seiring pengalihan arus perdagangan dari Amerika Serikat dan China.

Ke depan, Eisha menekankan bahwa ekonomi global masih dibayangi risiko geopolitik dan ketegangan perdagangan internasional. Namun, peluang pertumbuhan tetap terbuka apabila negara-negara mampu memperkuat kerja sama ekonomi regional serta menyiapkan kebijakan struktural yang adaptif terhadap dinamika global.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Hadirkan Hunian Layak untuk Warga, di 2025 Pemkot Tangerang Rehab 1.000 Rumah

Tangerang, aktual.com – Hunian yang nyaman dan sehat menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap warga. Dan untuk memenuhi kebutuhan dasar warganya tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang sepanjang tahun 2025, telah merehabilitasi 1.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta membangun 308 jamban sehat yang tersebar di 13 kecamatan se-Kota Tangerang.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Tangerang dalam mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Wali Kota Tangerang, H. Sachrudin, menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Prioritas utama Pemkot adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satu hal yang paling fundamental adalah menjamin tempat tinggal yang layak dan sehat,” ujar Sachrudin saat ditemui di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Senin (29/12/2025).

Ia menambahkan, program rehabilitasi RTLH dan pembangunan jamban sehat menjadi solusi konkret dalam menjawab kebutuhan dasar warga, sekaligus mendukung peningkatan kualitas kesehatan lingkungan.

“Untuk itulah program bedah rumah dan jamban sehat ini kami hadirkan, agar masyarakat memiliki hunian yang layak dan lingkungan yang lebih sehat,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Tangerang, Decky Priambodo, menyampaikan bahwa seluruh target rehabilitasi RTLH tahun 2025 telah terealisasi sesuai rencana.

“Di awal tahun kami menargetkan rehabilitasi 1.000 unit rumah tidak layak huni dan alhamdulillah seluruhnya terealisasi. Proses penetapan penerima manfaat dilakukan melalui verifikasi yang ketat agar tepat sasaran,” jelas Decky.

Ia juga memaparkan bahwa program RTLH menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari 350 unit pada 2021 hingga mencapai 1.000 unit pada 2025.

Sementara itu, pembangunan jamban sehat juga telah diselesaikan sesuai target dan standar Kementerian Kesehatan, serta kini telah dimanfaatkan langsung oleh masyarakat penerima manfaat.

Program rehabilitasi RTLH dan pembangunan jamban sehat ini dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Hunian yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan kini berubah menjadi rumah yang lebih aman, nyaman, dan sehat.

Salah satu penerima manfaat, Nurdin Hasan, warga RT 01 RW 02 Kelurahan Larangan Utara, mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan yang diterima.

“Alhamdulillah rumah saya sekarang sudah dibenahi. Proses pengajuannya juga mudah karena dibantu RT dan RW,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Eko Kuswanto, warga RT 01 RW 10 Kelurahan Larangan Indah, yang telah menempati rumahnya sejak tahun 2000.

“Dulu atapnya rapuh dan temboknya banyak retak. Sekarang jauh lebih baik, rumah lebih nyaman dan jambannya juga lebih bersih,” tuturnya.

Pengamat kebijakan publik Muhammad Nastain yang juga dosen UMB menilai program rehabilitasi RTLH dan pembangunan jamban sehat yang dijalankan Pemkot Tangerang merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Hunian yang layak dan sehat merupakan kebutuhan dasar selain sandang dan pangan. Program seperti ini penting karena dampaknya langsung dirasakan warga dan berkontribusi pada kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Dengan capaian tersebut, Pemkot Tangerang dinilai berhasil menghadirkan kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan kesehatan lingkungan. Upaya ini sekaligus memperkuat langkah Kota Tangerang menuju kota yang semakin layak huni, inklusif, dan berdaya saing.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain