Jakarta, Aktual.co — Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menutup situs islam yang dianggap mengajarkan faham radikalisme. Penutupan itu berdasarkan rekomendasi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
“Diera yang sudah maju dimana orang boleh bicara tentang banyak hal tentu harus ada aturan-aturan yang jelas. Jika menyesatkan tentu sangat layak untuk dilakukan penertiban atau ditindak,” ujar Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Ahmad Satori Ismail di Jakarta, Jumat (3/4).
Namun, dia minta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bisa memberikan definisi radikal. Ini penting agar tidak menimbulkan pro dan kontra di kemudian hari.
Dia pun meyakini, Kemenkoinfo dan BNPT sudah melakukan investigasi, koordinasi dan tegas terhadap situs-situs radikal itu. Namun, jika memang membuat keresahan dan tidak sesuai dengan ajaran Al Quran, hal tersebut perlu diluruskan. 
“Artinya menebarkan keresahan boleh tentu saja diblokir. Tetapi kalau situs yang menyampaikan ajaran Al Quran dan Al Sunah yang benar sesuai dengan pemahaman islam yang moderat, menurut saya tidak boleh dihambat atau diganggu.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Universitas Padjadjaran Atip Latipulhayat mengatakan, pemblokiran situs-situs media Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atas permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang menilai sepihak sebagai situs bermuatan radikalisme merupakan tindakan inkonstitusional, antidemokrasi, anti-HAM.
Menurut Atip, sikap antidemokrasi BNPT terletak pada tindakannya yang secara arbitrer menentukan kriteria radikal sebuah situs Islam, tanpa rujukan objektif dan otoritatif.
“Dalam hal ini BNPT telah bertindak sebagai pemilik kebenaran tunggal, mengabaikan ruang deliberasi yang merupakan prasyarat mutlak di negara yang menganut dan mengamalkan kehidupan demokratis,” kata dia di Jakarta, Jumat (3/4).
Dia mengatakan, tindakan otoriter BNPT sangat rentan dan dapat mengarah kepada terorisme negara (state terorism) yang menempatkan rakyat sebagai objek pelampiasan nafsu para pemangku kuasa politik.
Atip menambahkan, Kementerian Kominfo sebagai eksekutor dalam pemblokiran situs-situs Islam telah bertindak gegabah dan naif, karena tanpa pemahaman dan penyelidikan yang mendalam dan seksama langsung memblokir situs-situs Islam tersebut.
“Kominfo telah menabrak ayat-ayat konstitusi dan prinsip-prinsip HAM mengenai kebebasan berekspresi. Kominfo telah bertindak ceroboh, karena menggunakan wewenang yang dimilikinya secara melawan hukum. Kominfo telah mensubordinasi dirinya di bawah BNPT.”
Kekeliruan dan kecerobohan Kominfo, menurut dia, dikonfirmasi oleh Kominfo ketika kemudian memutuskan untuk membentuk panel yang antara lain diminta untuk memberi masukan mengenai kriteria suatu situs berisi muatan radikalisme.
“Apa yang dilakukan oleh Kominfo ini secara jelas merupakan pengakuan bahwa pemblokiran situs-situs tersebut tidak sah dan melawan hukum,” ucapnya, menyesalkan tindakan Kominfo.
Dia menyarankan pihak-pihak yang dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban hukum terhadap Kominfo, baik secara materil maupun immateril.
Atip juga mendorong agar Kementerian Kominfo harus meminta maaf kepada publik, khususnya umat Islam karena tindakan gegabahnya tersebut merugikan dan meresahkan umat Islam.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Kehadiran sejumlah situs bermuatan radikalisme dan terorisme, dianggap sudah lama meresahkan publik. Keberadaan situs-situs itu berpotensi mempengaruhi pikiran masyarakat.
“Jika dibiarkan, dikhawatirkan mengganggu proses kehidupan berbangsa dan bernegara di masa depan,” kata Imam Malik dari Center for Religious Studies and Nationalism Surya University (CRSN) kepadamedia, Jumat (3/4).
Menurut dia, sebaran paham radikalisme di masyarakat makin mengkhawatirkan karena sudah merasuki kalangan remaja. Terlebih, dia mengaku sudah melakukan survei terhadap 100 mahasiswa.
Dari hasil survei itu, sambung dia, yeng mencengangkan banyak dari mereka yang mengaku tidak pernah mengklarifikasi info keagamaan yang dia dapat. “Ini mengagetkan kami,” ujarnya.
Berdasrkan responden soal aktifitas mereka di dunia maya terkait info keagamaan. 85 persen responden yang mengaku mencari info itu lewatinternet dan menyatakan bahwa mereka tak pernah mencoba mengklarifikasi informasi yang mereka dapat.
Temuan itu radikalime dunia maya sudah sampai tahap membahayakan karena para penggunanya tak lagi melakukan penyaringan atas informasi yang masuk.
“Padahal mahasiswa yang notabene intelektual harus memiliki filter diri saat menerima info apapun termasuk keagamaan, sehingga dia bisa mencegah dirinya dipengaruhi radikalisme.”
Dalam kondisi ini dia berharap negara bertindak cepat dan tegas. Sikap itu dapat berupa tindakan menutup dan mencegah lahirnya kembali sejumlah situs yang mengajarkan radikalisme dan kekerasan agama.
“Ini sudah membahayakan, negara harus mengambil langkah mengakhiri kampanye radikal di dunia maya,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Pencemaran minyak kapal asing ke perairan Bintan dan Batam, Provinsi Kepulauan Riau, merupakan bukti lemahnya diplomasi maritim Indonesia khususnya mengenai Selat Malaka.
“Bukan rahasia lagi bahwa diplomasi maritim di Selat Malaka masih didominasi oleh Singapura,” kata kata pengamat hubungan internasional Sayed Fauzan Riyadi di Tanjungpinang, Jumat (3/4).
Apalagi sejak peristiwa serangan menara kembar WTC, Amerika Serikat, pada 11 September 2001, kata dia, Singapura mengundang Angkatan Laut Negeri Paman untuk berpatroli di Selat Malaka. Lebih dari 60 persen kapal yang melewati selat itu menggunakan jasa kepelabuhanan dan maritim Singapura.
“Namun soal limbah yang terjadi setiap tahun, tidak ada kepedulian dari Singapura,” katanya.
Sayed menjelaskan dalam isu kabut asap, diplomasi Singapura berhasil memaksa Indonesia meratifikasi perjanjian ASEAN tentang polusi kabut asap lintasbatas negara yang membuat negeri ini di bawah tekanan asing setiap kali muncul kabut asap akibat kebakaran hutan di beberapa kawasan di Sumatera dan Kalimantan.
Menurut dia, sudah selayaknya pemerintah, terutama kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan proaktif menyelesaikan masalah ini. Jika diperlukan bentuk saja badan nasional penanggulangan pencemaran laut, agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi koordinasi lintaslembaga.
Kebijakan pengutamaan perbatasan yang selama ini dijalankan pemerintah pusat seringkali luput dalam melihat permasalahan seperti ini. 
“Sayangnya, pemerintah provinsi tidak diberikan kewenangan untuk turut aktif menyelesaikannya, hanya sebatas memberi laporan. Padahal sumber daya yang ada cukup mampu memberikan pengaruh bagi penyelesaian masalah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Koalisi tiga partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golkar, dan Demokrat mendekati PDI Perjuangan Kota Semarang menghadapi pemilihan kepala daerah.
“Kedatangan kami ke PDI Perjuangan ini untuk melakukan silaturahmi politik. Kaitannya, membawa Semarang yang lebih baik,” kata Ketua DPD PKS Kota Semarang Agung Budi Margono di Semarang, Jumat (3/4).
Hal tersebut diungkapkan Agung yang juga koordinator koalisi tiga parpol itu, usai bersilaturahim ke Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Semarang yang beralamat di Jalan Barusari I Nomor 9 Semarang.
Selain Agung dari PKS, hadir dalam kesempatan itu jajaran pimpinan parpol, antara lain Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang Agung Priyambodo dan Sekretaris DPC Demokrat Kota Semarang Wahyoe Winarto.
Dalam rombongan koalisi yang diterima langsung Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi itu, tampak pula Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Tengah A. S. Sukawijaya atau Yoyok Sukawi.
Menurut Agung, silaturahim politik itu merupakan bagian dari program koalisi tiga parpol yang diartikan secara luas untuk membangun Kota Semarang ke depan, bukan hanya terkait dengan pilkada.
“Kami tidak bicara siapa yang ‘ngajak’, tetapi bagaimana Semarang ini ke depan. Lewat silaturahmi ini, momentum pilkada hendaknya bukan dimaknai sebagai pertempuran, tetapi pesta rakyat,” katanya.
Sebelumnya, koalisi tiga parpol juga telah bersilaturahim ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Semarang, Kamis (2/4) malam, dan rencananya dilanjutkan ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
“Semua parpol sudah, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Gerindra sudah, kemarin kan ke PKB. Sekarang ke PDI Perjuangan. Rencananya, setelah ini ke PPP juga. Namun, waktunya belum ditentukan,” katanya.
Sekretaris koalisi tiga parpol, Agung Priyambodo mengatakan jika koalisi tiga parpol bisa menggandeng PDI Perjuangan akan menjadi kekuatan besar untuk membangun Semarang lebih baik.
“Kami (koalisi, red.) kan ada 17 kursi, ditambah 15 kursi dari PDI Perjuangan, ini akan menjadi rumah yang sangat besar dan bagus. Kurang lebih kekuatan ada 62 persen. Ini luar biasa,” katanya.
Silaturahim politik itu, kata Ketua DPD II Partai Golkar Kota Semarang tersebut, dilakukan untuk mencari titik temu antarparpol sebelum melakukan langkah lebih lanjut, yakni penjaringan calon.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Semarang Hendrar Prihadi yang akrab disapa Hendi menyambut baik silaturahim yang dilakukan koalisi tiga parpol itu yang mencerminkan semangat kebersamaan.
Silaturahim politik, kata dia, membicarakan kesepakatan untuk mewujudkan Kota Semarang yang lebih baik dan lebih maju dan tidak menutup kemungkinan terjalin koalisi dengan tiga parpol itu.
“Kami tadi juga sudah sampaikan untuk melakukan kunjungan balasan, PKB juga sudah kami hubungi. Ya, tidak ada salahnya kami lakukan silaturahmi balasan,” kata Hendi yang juga Wali Kota Semarang itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu