Jakarta, Aktual.co — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengapresiasi putusan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) kepada dua terdakwa pencabulan di Jakarta International School (JIS), Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong.
Ketua KPAI Asrorun Ni’am Sholeh sebagai perwakilan lembaga menyatakan, vonis yang dijatuhkan kepada dua terdakwa membuktikan bahwa masih ada keadilan untuk anak Indonesia.
“Vonis ini menunjukkan secara hukum, benar ada terjadi tindak kejahatan seksual di JIS, dan melibatkan pendidik di lingkungan sekolah internasional,” ujar Asrorun di Jakarta, Jumat (3/4).
Selain itu, lanjut Asrorun, keputusan Majelis Hakim kepada kedua terdakwa harus jadi pemicu untuk seluruh pihak guna meningkatkan pengawasan. Serta membuktikan jika tidak seorang pun di Indonesia yang kebal hukum.
“Dengan vonis ini, Pemerintah serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus melakukan audit total terhadap keberadaan sekolah internasional.”
Bukan hanya Kemendikbud yang diminta untuk bebenah sistem. KPAI juga berharap kepada Kementerian Tenga Kera (Kemenaker) untuk melakukan penyeleksian lebih mendalam terhadap guru asing.
“Kemenaker perlu pengetatan izin terhadap guru asing terkait kompetensi profesional dan moral.”
Seperti diketahui, Majelis Hakim PN Jaksel telah memvonis kedua terdakwa, Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong dengan hukuman penjara selama 10 tahun serta denda Rp100 juta.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo menegaskan, tidak ada formatur pengisian jabatan wakil ketua umum dalam susunan kepengurusan partainya.
“Yang saya pahami, Rakernas PDI-P tahun lalu di Semarang menetapkan Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum yang akan ditetapkan di Kongres Bali bulan ini. Kalau sudah mendukung penuh Ibu Megawati, ya harus utuh ikhlas tanpa embel-embel lain dan tanpa ‘reserve-reserve’ lain,” kata mantan Sekjen PDI-P itu di Jakarta, Jumat (3/4).
Dia mengarakan dalam Kongres PDI-P pada 9 -12 April, tidak ada lagi proses pemilihan ketua umum atau jabatan lain dalam struktur kepengurusan Partai.
“Ketua Umum sudah final sebagaimana keputusan Rakernas di Semarang,” katanya.
Dalam Rakernas PDI-P 2014, lanjut Menteri Dalam Negeri itu, ditegaskan posisi ketua umum memiliki hak prerogatif dalam menyusun fungsi dewan pimpinan pusat (DPP) dan menetapkan sekjen partai.
“Ketua umum diberikan hak prerogatif, antara lain menyusun fungsi DPP dan menetapkan sekjen partai. Mekanisme dalam PDI-P berbeda dengan partai-partai lain. Ada roh partai yang berbeda dengan parpol lain.”
Nama Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk calon wakil ketua umum dalam kongres di Bali diwacanakan sejumlah politikus PDI-P.
Salah satunya adalah Effendi Simbolon yang mendukung Puan mengisi jabatan wakil ketua umum melalu dalam kongres mendatang.
Menurut Effendi, sebagai politikus senior PDI-P, Puan mempunyai kapasitas yang layak untuk menduduki posisi penting itu.
Jika nanti Puan terpilih sebagai wakil ketua umum, Effendi berharap Presiden Jokowi bisa memberi toleransi larangan rangkap jabatan di kabinetnya. Dengan demikian, Puan bisa tetap aktif di PDI-P meskipun menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang PMK. 

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Lembaga Perlindungan Korban dan Saksi menilai, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memvonis dua guru Jakarta International School (JIS) dapat menjadi peringatan pelaku lainnya.
Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan putusan ini hendaknya menjadi peringatan bagi para pelaku lainnya untuk tidak berani-berani memikirkan, apalagi sampai melakukan kekerasan seksual terhadap anak.
Menurut dia, peristiwa itu akan sangat berdampak bagi masa depan sang anak, apalagi dalam kasus JIS kedua pelaku merupakan tenaga pendidik sehingga perbuatan keduanya dianggap telah mencoreng dunia pendidikan, khususnya di Indonesia.
Semendawai mengapresiasi putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Nur Aslam Bustaman. Menurut dia, putusan 10 tahun penjara itu tentu melalui pertimbangan-pertimbangan hukum, meski pada pembacaan vonis terungkap terjadi “dissenting opinion” (pendapat berbeda), di mana hakim ketua menginginkan keduanya dijatuhi pidana penjara 15 tahun denda Rp300 juta.
Pengungkapkan kasus hingga pembacaan vonis terhadap kedua terdakwa yang merupakan guru JIS ini, kata Semendawai, tidak lepas dari kerja keras sejumlah pihak, mulai polisi, jaksa, majelis hakim dan pihak-pihak lain yang terlibat, sehingga kerja mereka patut diapresiasi meski di tengah banyaknya tekanan.
“Majelis hakim mampu menjalankan perannya dan tidak mudah diintervensi kekuatan mana pun dalam menyidangkan kasus ini,” kata dia.
Dalam putusan kasus JIS, hakim menyebutkan penggunaan model “teleconference” mengacu pada UU 13 Tahun 2006 jo UU 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Selain itu, yang paling terpenting, menurut Edwin, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus dengan terdakwa dua guru JIS, Neil Bantleman dan Ferdinand Tjiong, diharapkan bisa menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku lainnya.
“Ini jadi peringatan bagi pelaku lain untuk tidak melakukan kekerasan seksual pada anak karena peristiwa itu sangat berdampak bagi masa depan korban,” ujar dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2238 Tahun 2014 tentang izin Reklamasi Pulau di pantai utara Jakarta digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Sekjen Jakarta Monitoring Network (JMN)  Amir Hamzah SH, mengatakan bahwa gugatan atas izin Reklamasi dari Gubernur Ahok ke PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Podomoro Group akan disidangkan di PTUN Jakarta Selasa (7/3) mendatang.
JMN menilai penerbitan SK izin Reklamasi tersebut melanggar prinsip norma Hierarki Peraturan Perundang-undangan karena Ahok mengabaikan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi.
“Kami telah menerima panggilan dari PTUN untuk menghadiri sidang perdana gugatan kami kepada Ahok. Kami maju sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Kami sepenuhnya yakin PTUN akan kabulkan gugatan tersebut karena indikasi Ahok sebagai Pejabat TUN tidak taat azaz dan norma hukum dalam melahirkan SK Reklamasi tersebut,” ujar Amir Hamzah SH dalam siaran persnya yang diterima Aktual.co, di Jakarta, Jum’at (3/4).
PT Muara Wisesa Samudera, entitas anak PT Agung Podomoro Land Tbk. (APLN) mengantongi izin reklamasi per tanggal 24 Desember 2014 sesuai tanggal SK Gubernur DKI Jakarta Pulau G dari total 16 pulau buatan.
“Gugatan kita layangkan 23 maret 2015. Tenggat waktu terakhir pengajuan pembatalan SK sesuai hukum acara PTUN 90 hari. Jadi kami sudah penuhi prinsip pengajuan gugatan TUN tersebut,” tututpnya.
Sekedar informasi, PT Muara Wisesa Samudera mendapatkan izin prinsip Reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta. Pulau buatan tersebut rencananya akan dibangun seluas 165 Ha. Konsesinya, 5 persen dari total lahan akan diserahkan ke Pemda DKI. PT Muara Wisesa Samudera juga diwajibkan membangun rumah pompa dan membeli mesin pompa air sebagai kompensasi izin reklamasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby