Medan, Aktual.co — Kepala Dinas Budaya Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga, Tarmizi membantah penelantaran situs-situs sejarah di Kota Sibolga termasuk Benteng-benteng di Bukit Ketapang.
 
Tarmizi mengakui, Benteng di Bukit Ketapang memiliki potensi wisata yang perlu dilestarikan keberadaanya. Namun sayang, kata Tarmizi, selama ini pihaknya mengalami kendala klasik yakni, soal anggaran yang kecil.

“Ya, masalah klasik. Anggaran yang kecil,” ujar Tarmizi beberapa waktu lalu.

Karena kendala tersebut, lanjutnya, pada Desember 2014 lalu, dirinya sudah mendaftarkan Benteng-Benteng itu kepada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan harapan oleh Kementerian, Benteng-benteng itu dijadikan sebagai kawasan Cagar Budaya.

“Sudah diusulkan ke Kementerian Kebudayaan Desember 2014, sudah kita daftarkan untuk dijadikan cagar budaya, setelah terdaftar jadi cagar budaya, mereka lah yang menggali. Kan kita nggak tau apa peninggalan di dalamnya.

Disebutkannya, jumlah Benteng yang telah didaftarkan itu di antaranya delapan buah Benteng di Ketapang, Goa Tangga Seratus dan Goa Sikaje-Kaje.

“Benteng secara menyeluruh di Kota Sibolga. Yang sudah didata (didaftarkan) itu Benteng di Ketapang ada terdapat delapan buah benteng, Goa di Tangga Seratus dan Goa Sikaje-Kaje. Kalau secara prosedur mereka akan turun dulu, baru dinilai apakah layak apa tidak,” tuturnya.

Tarmizi mengakui, selama Benteng-benteng itu tidak mendapatkan advokasi dan perlindungan, maka situs-situs sejarah itu lambat laun akan hancur. Apalagi mengingat pertumbuhan penduduk. Tapi lagi-lagi, Tarmizi mengungkapkan persoalan mendasar yang dihadapi adalah soal anggaran.

“Ya takutnya kita hancur karena perkembangan penduduk. Tapi untuk ini kan membutuhkan dana yang tidak sedikit, bisa mencapai Milyaran, belum lagi soal pembebasan tanah dan merubah maindset masyarakat untuk sadar pariwisata,” kata dia.

Tarmizi menuturkan, ke-pariwisataan di Kota Sibolga saat ini menjadi alternatif mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dibutuhkan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja baru. Dan, sektor wisata akan menjadi salah satu yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja itu.

“Karena pariwisata menjadi alternatif, berapa lapangan pekerjaan yang akan terbuka? Tapi bagaimana melakukan itu jika anggaran yang dimiliki kecil, jadi mainset nya yang harus di rubah. Pemko masih mencari donatur juga untuk mengembangkan sektor kepariwisataan,” tutupnya. (Tamat).

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan segera merampungkan perangkat regulasi pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Apalagi, Juli 2015 mendatang BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi.
“Saat ini ada tiga PP dan satu Perpres masih pembahasan terkait BPJS Ketenagakerjaan baik PP jaminan kecelakaan dan kematian mati, jaminan hari tua RPP jaminan pensiun, satu perpres pembentukan tim seleksi dewan pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Nasrudin di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut dia, BPJS Ketenagakerjaan nantinya tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pekerja namun akan menjamin kelangsungan hidup di hari tua. “RPP JKK dan JKN sudah harmonisasi belakangan ada permintaan PNS dikeluarkan BPJS Ketenagakerjaan tapi dimasukkan Taspen. Tapi itu akan menjadi trauma seperti dulu Askes cepat dan bagus begitu digabung PNS TNI-Polri dengan seluruh rakyat Indonesia ke BPJS Ketenagakerjaan agak tersendat.”
Trauma itu, sambung dia, tidak perlu berlebihan lantaran dua bentuk jaminan keselamatan kerja (JKK) dan jaminan kematiaan (JKM) bisa dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan hari tua dan pensiun PNS TNI Polri, misalnya masih di tangani Taspen sampai tahun 2029. 
“Kalau BPJS Ketenagakerjaan bisa kelola pensiunan TNI-Polri sebelum tahun 2029 ya bisa-bisa saja, atau sebelum tahun itu misalnya bisa tahun 2016, 2020 bisa yang penting BPJS Ketenagakerjaan fokus dikelola dengan baik sehingga tidak ada salahnya mereka bisa bergabung.”
Dia mengatakan, dalam hal ini Kemenkumham akan menyerahkan tahapan regulasi ketenagakerjaan tersebut ke pihak Menkokesra. “Jadi begini kita ada tahapan minggu depan ditingkat harmonisasi tingkat eselon 1, bila tidak putus kita naikan ke tingkat Menkokesra, lalu naikkan ke presiden.”
Apalagi, April ini regulasi BPJS Ketenagakerjaan harus selesai dan perlu disosialisasikan terlebih dahulu minimal dua bulan sebelum resmi beroperasi, jangan sampai seperti BPJS Kesehatan yang kurang sosialisasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co — Bekas Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, lagi-lagi ogah menjelaskan mengapa dirinya ‘ngotot’ menjalankan program ‘Payment Gateway’. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Hukum dan HAM memperkuat dasar hukum program tersebut.
“Tadi saya sudah jelaskan. Penjelasan saya hanya itu,” kata Denny usai diperiksa penyidik Bareskrim di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis, (2/4) malam.
Denny yang diperiksa delapan jam lebih itu menjelaskan Payment Gateway dijalankan karena merupakan inovasi baru dalam pembayaran pembuatan paspor secara elektronik. “Utamanya pembayarannya lebih mudah cepat murah tanpa pungli dan calo,” klaimnya.
Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan rekomendasi setelah mengadakan pertemuan dengan KPK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bank Indonesia, Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta PT KAI. Dalam rekomendasinya, KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan memperkuat dasar hukum.
Denny mengatakan pertemuan tersebut dilakukan pada 9 Juni 2014. Sementara program tersebut berjalan dari Juli sampai Oktober 2014. Namun Denny tidak menjawab pertanyaan apakah rekomendasi yang diberikan komisi antirasuah secara lisan atau tertulis. “Oke cukup ya,” ucap Denny dan berlalu.
Dalam kesempatan yang sama, Kuasa hukum Denny, Heru Widodo, pun enggan komentar banyak soal perkara yang menjerat kaliennya itu. Heru meminta wartawan untuk bersabar.
Hal tersebut di ungkapkan Heru lantaran kliennya masih menjalani proses pemeriksaan. “Nanti akan kami jelaskan,” tutup Heru.
Dalam kasus ini, bekas Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Dirtipidkor Bareskrim Polri. Denny diduga kuat berperan besar dalam menjalankan sistem ‘Payment Gateway’ di Kementrian Hukum dan HAM pada 2014 lalu itu.
Bekas staf khusus bidang hukum Presiden SBY itu juga menunjuk langsung dua vendor yakni, PT Nusa Satu Inti Artha (Doku) dan, PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya PT Finnet Indonesia, untuk menangani program tersebut.
Program pembayaran paspor secara elektronik ini beroperasi sejak Juli hingga Oktober 2014. Selama program ini berjalan, ada uang sebesar Rp 32 miliar yang tidak disetor langsung ke kas negara. Uang tersebut sempat mengendap satu hari di bank penampung. Penyidik juga menemukan adanya uang sekitar Rp 605 juta yang justru masuk ke rekening kedua vendor tersebut.
Atas perbuatannya, Denny dijerat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 421 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP tentang penyalahgunaan wewenang secara bersama-sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Kepolisian Daerah Riau berhasil menyita narkoba jenis sabu seberat 46,5 kilogram setelah menangkap seorang Warga Negara Malaysia berinisial NHK.
“Barang bukti 46,5 kilogram sabu ini terbagi atas 93 paket besar yang dibawa NHK, Warga Negara Malaysia,” kata Kepala Kepolisian Daerah Riau, Brigjen Pol. Dolly Bambang Hermawan, di Pekanbaru, Kamis.
Ia mengatakan polisi menangkap tersangka yang berusia 50 tahun itu, disebuah hotel di Jalan Soekarno Hatta, Pekanbaru, pada Kamis sekitar pukul 16.00 WIB. Ia mengatakan, polisi sudah mengendus adanya rencana penyelundupan narkoba dari Malaysia yang akan masuk ke Riau melalui Kota Dumai satu hari sebelum penggerebekan tersebut.
Kapolda menjelaskan, bahwa narkoba dalam jumlah yang cukup besar tersebut diselundupkan melalui sebuah pelabuhan rakyat di daerah pesisir Riau itu. Dumai selama ini memang menjadi pintu masuk bagi berbagai barang selundupan dari luar negeri karena banyaknya pelabuhan rakyat yang tak terjaga oleh aparat.
“Jadi sabu itu dibawa oleh NHK menggunakan kapal cepat dari Malaysia ke Dumai lewat pelabunan tidak resmi pada Rabu dinihari (1/4), baru kemudian dibawa ke Pekanbaru,” katanya.
Ia mengatakan NHK sempat menginap semalam di sebuah hotel di Dumai, sebelum melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Menurut Dolly, NHK memiliki jaringan yang membantunya di Dumai.
Setelah memastikan NHK bergerak ke Kota Pekanbaru, jajaran Polda Riau mulai menanggkapi tersangka lainnya di Dumai. Mereka terdiri dari dua warga Indonesia berinisial Y (30), dan YSN (30) di Kota Dumai.
“Kedua warga Indonesia ini diduga adalah kaki tangan NHK, dan keduanya adalah perempuan,” katanya.
Polisi memperkirakan barang bukti sabu seberat 46,5 kilogram itu senilai Rp180 miliar. “Dari keterangan tersangka, narkoba tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan,” katanya.
Saat ini ketiga tersangka masih diamankan Ditres Narkoba Polda Riau guna penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Kapolda mengatakan ancaman yang diterima NHK adalah ancaman hukuman maksimal.
Selanjutnya, Kapolda mengimbau kepada masyarakat jika ada informasi yang berkaitan dengan peredaran narkoba, maka agar segera menghubungi kepolisian, karena menurutnya narkoba jenis sabu saat ini sudah dalam keadaan yang cukup mengkhawatirkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby