Jakarta, Aktual.co — Hadir di even bertajuk, ‘Celebrity Garage Sale, for Charity In Manifesto’, Desainer Dian Pelangi menuturkan, kegiatan amal yang dilakukannya kali ini bersama rekan-rekan artis ibukota di antaranya Marsanda, dan Luna Maya. Tujuannya, hanya untuk mengharap ridho. Allah SWT.

“Tujuan aku melakukan semua ini, hanya kepengin nabung buat akhirat. Kebetulan acara ini seluruh hasil penjualan pakaian yang kami jual nanti akan diberikan untuk pendidikan di Indonesia, ” kata Dian Pelangi kepada Aktual.co, ditemui di Grand Indonesia, kawasan Thamrin Jakarta Pusat, Kamis (2/4).

Lebih lanjut, Dian menjelaskan ada 40 jenis pakaian yakni mulai dari baju muslim, sepatu dan aksesoris, milik pribadinya yang dijual murah kepada masyarakat. Dia berharap, barang yang dibeli oleh pengunjung di acara Manifesto kali ini, bisa meringankan beban anak-anak Indonesia yang tidak pernah mengenyam pendidikan yang layak.

“Mudah-mudahan barang-barang aku jual ini bisa dilirik masyarakat. Jumlah ada sekitar 40an. Doanya, buat pembeli juga mendapat pahala yang setimpal,” harapnya.

“Karena kalau pembeli tahu yang sebenarnya. Baju-baju yang aku jual disini hasilnya akan disumbangkan untuk membantu sesama, ” tutup Dian Pelangi.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis guru Jakarta International School (JIS) Neil Bantleman 10 tahun penjara terkait kasus pelecehan seksual terhadap muridnya.
“Terdakwa terbukti bersalah dengan sengaja melakukan kekerasan, tipu muslihat dan kebohongan,” kata Ketua Majelis Hakim Nur Aslam Bustaman saat membacakan putusan di PN Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Hakim juga menghukum Neil untuk membayar denda Rp100 juta subsider enam bulan penjara.
Aslam menyebutkan hal yang memberatkan terdakwa memberikan kesaksian berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya.
Sidang yang berlangsung selama delapan jam itu dihadiri sejumlah rekanan kerja terdakwa termasuk istri Neil, Tracy Bantleman, yang terlihat terkejut dengan putusan hakim itu.
Putusan terhadap Neil itu lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupa kurungan penjara 12 tahun karena melanggar Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Selain Neil, hakim juga akan membacakan vonis terhadap staf pengajar JIS lainnya yakni Ferdinant Tjong terkait kasus yang sama.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Dian Adriawan dihadirkan sebagai saksi ahli oleh tim pengacara mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dalam sidang gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dalam keterangannya, Dian Adriawan menuturkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memiliki wewenang melakukan perhitungan potensi kerugian negara saat mengusut perkara korupsi. Lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan hanya dimiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya kira walaupun yang bersangkutan (KPK) berkompetensi, tetap bahwa hasilnya jadi alat bukti tidak bisa. Kewenangan kerugian negara harus berasal dari orang di luar penyelidik atau penyidik,” kata Dian, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Hasil perhitungan kerugian keuangan negara nantinya, kata dia, akan dibuktikan di dalam persidangan oleh seorang ahli. Sementara, penyelidik maupun penyidik tidak diperkenankan memberikan keterangan sebagai ahli di dalam persidangan.
“Lagipula, kalau penyelidik yang memeriksa di sini, akan terjadi conflict of interest karena posisinya. Oleh sebab itu keterangan ini haruslah keterangan ahli,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Tim kuasa hukum Suryadharma Ali menghadirkan saksi ahli dalam persidangan gugatan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Mantan Menteri Agama itu, mengugat KPK terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji, di Kementerian Agama tahun 2010-2013 oleh KPK. 
Pakar hukum pidana asal Universitas Trisakti, Dian Andriawan berpandangan, seorang penyidik tidak mungkin menetapkan seseorang sebagai tersangka di awal penyidikan. Pasalnya, penyidik harus menemukan dua alat bukti terlebih dahulu sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
“Jika menetapkan seseorang sebagai tersangka ini harus didasarkan bukti permulaan, dua alat bukti. Jadi tidak mungkin seseorang jadi tersangka di awal penyidikan,” kata Dian saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Dijelaskan Dian, berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Tindak Pidana Korupsi, salah satu unsur bukti itu adalah adanya potensi kerugian keuangan negara yang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
“Tentunya untuk memenuhi unsur tersebut harus ada bukti. Apa buktinya? Tentu ada penentuan terlebih dahulu kerugian keuangan negara yang berdasarkan pada hasil yang mempunyai kewenangan,” tuturnya.
Menurutnya, keterangan yang diperoleh penyelidik pada saat penyelidikan, belum dapat dijadikan sebagai bukti. Keterangan itu baru bisa menjadi bukti ketika diperoleh pada saat penyidikan.”Nah, di situ tugas penyidik untuk menemukan bukti untuk menentukan tersangkanya,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby