Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyatakan pembongkaran terhadap bangunan Pasar Blok G Tanah Abang dilakukan semata-mata untuk membuat pasar tersebut semakin ramai.

“Karena prinsip kita adalah bagaimana caranya membuat Pasar Blok G ramai, bermanfaat bagi pengunjung. Selain itu juga sekaligus bisa menjadi andalan,” kata Wakil Gubernur DKI Djarot Saiful Hidayat di Jakarta, Kamis (2/4).

Oleh karena itu, dia pun mengaku sangat mendukung rencana Pemprov DKI melakukan pembongkaran bangunan Pasar Blok G Tanah Abang untuk kemudian diperbarui kembali.

“Apalagi kalau ada jembatan-jembatan yang saling menghubungkan Blok G dengan blok-blok lain yang terdapat di kawasan Pasar Tanah Abang. Ini pasti bagus,” ujar Djarot.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menuturkan proyek pembaruan Pasar Blok G Tanah Abang tersebut akan dilaksanakan melalui mekanisme lelang bagi pihak-pihak pengembang swasta.

“Jadi, nanti proyek Pasar Blok G itu akan kita lelang. Kita tawarkan kepada perusahaan-perusahaan pengembang. Waktunya belum bisa kami pastikan, sekarang masih dihitung-hitung, tapi pasti tahun ini,” tutur Basuki.

Melalui mekanisme lelang, dia mengungkapkan, maka perusahaan pemenang akan mempunyai hak pengelolaan pasar selama beberapa tahun. Namun, sesuai kesepakatan, hak kepemilikan dan pengelolaan nantinya akan dikembalikan kepada Pemprov DKI.

“Dengan menggunakan sistem lelang, artinya kita tidak akan mengeluarkan uang untuk melakukan perbaikan. Hanya saja, pembagian keuntungannya masih harus diperjelas lagi,” ungkap Basuki.

Pembongkaran Pasar Blok G Tanah Abang dilakukan mengingat suasana pasar yang kerap kali sepi pengunjung semenjak diresmikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013. 

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dibuat geleng-geleng dengan kebijakan proyeksi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibawah kepempinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek tampak tak percaya dengan proyeksi pendapatan Pemprov DKI Jakarta dari pajak hiburan.
“Pajak hotel 2,3 Triliun, Pajak restoran 2,7 Triliun, Pajak hiburan 1 Triliun. Pak bu tolong dicermati  benarkan pajak hiburan hanya 1 Triliun,” Kerut Donny dalam rapat pembahasan Ranpergub di Kantor Kemendagri, Kamis (2/4).
Dengan tegas Donny menyatakan ada kemungkinan kebocoran (potential loss) dari sektor pendapatan pajak bidang hiburan tersebut.
“Sekian klab malam. Sekian spa. Panti pijit. Tolong pak bener ga ne pajak hiburan 1 Triliun Nanti kita bedah secara statistik,” tegas Donny.
Selain meminta Pemprov memperbaiki proyeksi yang dianggapnya tidak masuk akal tersebut, Donny juga meminta DPRD DKI Jakarta untuk mengawasi kinerja dan kebijakan anggaran pemprov agar tidak menyimpang.
“Pak dewan ayo dong pak dewan ini fungsi pengawasan bapak ini,” keluh Donny kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yanh turut hadir dalam rapat pembahasan tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid