Jakarta, Aktual.co — Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal TNI Moeldoko menyatakan pasukannya akan mengawal proses evakuasi warga negara Indonesia (WNI) untuk keluar dari wilayah negara yang sedang dilanda konflik bersenjata, Yaman.
Untuk mengawal proses evakuasi tersebut, TNI telah mengirim tim pendahulu yang beranggotakan dua orang pilot dan beberapa petugas dari Kementerian Luar Negeri, ujar Moeldoko ketika ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (2/4).
Pengiriman tim pendahuluan ke Yaman ditujukan untuk memberi informasi suasana dan kondisi dari proses itu sendiri, agar memudahkan dalam membuat perencanaan evakuasi.
“Nanti malam jam 7 akan diberangkatkan lagi satu pesawat untuk memulangkan para WNI yang terjebak di negara yang sedang dilanda konflik tersebut,” ujar Moeldoko.
Mengenai kemungkinan pengiriman pesawat tambahan milik TNI Angkatan Udara, Moeldoko menyatakan sudah siap jika memang diperlukan.
Menurut Panglima, evakuasi tersebut selain menggunakan pesawat dari TNI Angkatan Udara, juga akan berkoordinasi dengan kapal perang milik pemerintah India.
Di Yaman, pasukan TNI akan mengawal para WNI dari kota-kota di Yaman untuk keluar dari negara tersebut ke daerah yang aman untuk dipulangkan menggunakan pesawat komersial ke Indonesia.
“Karena situasi di Yaman masih berkembang, pengiriman tim evakuasi kesana akan dikondisikan sesuai dengan keperluan disana,” ujar Moeldoko.
Sementara itu, upaya evakuasi terhadap ribuan WNI masih terus dilakukan dari berbagai kota di Yaman dengan berkoordinasi dengan perwakilan Indonesia di Saudi, dan Oman.
Pemerintah RI telah mengirimkan dua tim Percepatan Evakuasi WNI dari Yaman dibawah koordinasi Kemlu. Kedua tim akan masuk ke Yaman untuk melakukan mengintensifkan evakuasi WNI masing-masing melalui kota Salalah, kota di Oman yang berbatasan dengan yaman bagian timur, dan Jizan, kota di Arab Saudi yang berbatasan dengan Yaman bagian barat.
Selain mengerahkan personil, pemerintah juga mengirimkan satu pesawat B-737 400 milik TNI AU untuk melakukan evakuasi WNI dari Yaman. Direncanakan pesawat tersebut berangkat ke basis operasinya bandara Salalah, Oman.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) akan menggelar Festival kuliner khas daerah di Ladongi, ibukota Kabupaten Kolaka Timur pada 27 April 2015.

Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Berbasis Seni Budaya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sultra, Trisman Balagi di Kendari, Kamis (2/4), mengatakan Festival kuliner khas daerah Sultra tersebut digelar dalam rangkaian kegiatan memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-51 Provinsi Sultra.

“Festival kuliner khas daerah berbahan baku pangan lokal itu, akan diikuti seluruh Tim Penggerak PKK kabupaten/kota se Sultra,” katanya.

Selain itu, kata dia, juga diikuti seluruh Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan se Kabupaten Kolaka Timur sebagai tuan rumah.

“Setiap peserta asal kabupaten dan kota, akan menampilkan makanan khas daerah masing-masing,” katanya.

Demikian pula dengan peserta dari tingkat kecamatan se Kolaka Timur, akan menyajikan masakan khas daerah di masing-masing wilayah kecamatan.

“Makanan yang disajikan dalam festival kuliner khas daerah ini, akan menjadi santapan bersama peserta upacara perayaan HUT Sultra di Kolaka Timur pada 27 April 2015,” katanya.

Gubernur Sultra, H Nur Alam bersama anggota Forum Komunikasi Daerah dan para bupati dan wali kota se Sultra akan ikut menikmati makanan yang disajikan dalam festival tersebut.

“Selain itu, juga para tamu kehormatan daerah seperti anggota DPR RI dan DPD RI asal Sultra, termasuk mantan Gubernur Sultra akan ikut menikmati sajian makanan khas daerah dalam festival itu,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Adik tokoh DPC Golkar Sumenep,Madura, Jawa Timur M. Ridwan melaporkan kasus pemalsuan surat mandat yang mengatasnamakan almarhum kakaknya ke Bareskrim Polri.
“Kami mendapat kuasa dari Ibu Murama untuk membuat laporan ke Bareskrim soal kasus dugaan tindak pidana membuat surat palsu dan penggunaan surat palsu berupa surat mandat dari DPC Golkar Sumenep,” kata kuasa hukum Murama, Hendra Heriansyah, di Gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (2/4).
Pemalsuan surat ini, kata Hendra, berupa tanda tangan dan identitas Ridwan dimana seolah-olah Ridwan masih hidup. Padahal, menurut dia, Ridwan sudah meninggal pada Oktober 2011.
“Artinya surat mandat guna menghadiri acara Munas Ancol itu palsu,” katanya.
M. Ridwan adalah Wakil Ketua DPC Golkar Kabupaten Sumenep yang meninggal dunia akibat peluru nyasar dari polisi pada Oktober 2011. Ketika itu polisi sedang memburu pelaku curanmor.
Pihak keluarga, menurut dia, sangat berkeberatan dengan pemalsuan ini.
“Saya merasa dirugikan dengan adanya surat mandat itu. Orang sudah meninggal empat tahun lalu kok bisa hadir dalam Munas Ancol? Orang meninggal kok dibawa-bawa ke politik, saya sakit hati,” kata Murama.
Sementara Hendra memastikan pelaporannya ini murni merupakan inisiatif keluarga M. Ridwan dan tidak ada campur tangan dari Partai Golkar kubu Ical.
Laporan tersebut tertuang dalam laporan polisi nomor LP/417/IV/2015/Bareskrim tertanggal 2 April 2015 dengan nama pelapor RA. Murama. Dalam laporan itu, disebutkan perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 1 dan Ayat 2 KUHP.
Sementara meski dalam laporan itu tidak disebutkan siapa terlapornya, Hendra mengatakan Ketum DPP Partai Golkar Agung Laksono sebagai pihak yang berkepentingan dalam Munas Ancol.
“Kami tidak menyebut secara langsung, tapi secara yuridis yang terlibat Munas Ancol, beliau (Agung Laksono),” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Kepala Staf Kpresidenan Luhut Panjaitan menilai saat ini terlalu dini bila dilakukan reshuffle kabinet dalam pemerintahan yang baru berjalan.
Hal ini terkait dengan merapatnya Partai Golkar kubu Agung Laksono yang berdiri di barisan pendukung pemerintah.
“Terlalu early-lah kita bicarakan soal reshuffle,” kata Luhut, di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurutnya, kehadiran kubu Agung di barisan pendukung pemerintah tidak berarti secara otomatis mendapatkan kursi di kabinet kerja. namun, dirinya menyambut baik langkah Agung Laksono dkk.
“Saya kira biar mereka selesaikan dulu masalah internal Golkar itu.”

Artikel ini ditulis oleh: