Jakarta, Aktual.co — Pengamat Politik dari Universitas Jayabaya Igor Dirgantara berpendapat hak angket yang akan dilakukan oleh DPR RI terhadap keputusan politis Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly terhadap pengesahan kepengurusan Partai Golkar versi Agung Laksono terbuka lebar.
“Hak angket semakin terbuka lebar untuk dijalankan di sidang paripurna DPR guna melakukan penyelidikan dibalik kebijakan Menkumham yang cenderung dianggap tidak netral dalam membuat keputusan terkait kisruh kepengurusan di internal Partai Golkar,” kata Igor, di Jakarta, Kamis (2/4) 
Majelis hakim PTUN, pada Rabu (1/4) memutuskan menunda pelaksanaan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM terkait pengesahan kepengurusan Partai Golkar di bawah pimpinan Agung Laksono.
Putusan majelis hakim PTUN tersebut menguatkan permohonan putusan provisi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Igor menjelaskan, melalui putusan sela PTUN Jakarta yang menunda pelaksanaan SK Menkumham tanggal 23 Maret 2015 itu menegaskan bahwa legitimasi kepemimpinan Golkar kembali kepada status quo hasil Munas ke-8 Partai Golkar di Riau yang sah dan diakui pemerintah berdasarkan surat Menkumham tanggal 5 Februari 2015.
“Konsekuensinya, sebelum inkrahnya putusan pengadilan, maka pergantian pimpinan Fraksi Partai Golkar di DPR belum diperbolehkan, dan ARB adalah Ketum Golkar yang punya wewenang memproses rekruitmen kader Golkar untuk berpartisipasi dalam Pilkada serentak akhir tahun ini di KPU dan KPUD,” jelas Igor.
Igor yang juga merupakan Direktur Survey & Polling Indonesia (SPIN) ini menjelaskan, pengurus Golkar hasil Munas Riau punya hak membatalkan segala keputusan dan tindakan politik dan administratif dari kubu Agung Laksono, sejak dikeluarkannya SK pengesahan Menkumham tanggal 23 Maret sampai dengan adanya putusan penundaan PTUN, 1 april 2015.
“Putusan PTUN tersebut mengindikasikan proses adu pembuktian selanjutnya di pengadilan soal keabsahan peserta kader Golkar dari DPD I dan DPD II yang mengikuti Munas Bali dan Munas Ancol yang berujung pada konflik yang terjadi terkait dualisme kepemimpinan di Golkar saat ini,” katanya.
Oleh karena itu, tambah dia, pengadilan yang fair dalam kasus Golkar ini merupakan ‘test case’ penting di bawah pemerintahan Jokowi, apakah kekuasaan yudikatif bisa menjalankan fungsinya dalam memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum untuk terus berjalan diatas kepentingan politik dan kekuasaan.
“Ini sebenarnya momentum rekonsiliasi yang bisa membawa Partai Golkar semakin jaya ke depan,” tutur Igor.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mendorong perbaikan regulasi yang diterbitkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Salah satu aturan yang perlu diperbaiki yakni Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Peserta Perorangan BPJS Kesehatan yang telah direvisi Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 211 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran dan Penjaminan Peserta Perorangan BPJS Kesehatan.
“Kita upayakan merubah PP dan Perpres, secepatnya. Karena untuk masyarakat, April ini kita usahakan sudah berikan ke presiden,” ujar Direktur Litigasi Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham, Nasrudin dalam diskusi publik bertema “Setahun Pelaksanaan BPJS Kesehatan, Tantangan dan Harapan JKN,” di Jakarta, Kamis (2/4).
Menurut Nasrudin masalah pelayanan BPJS dilapangan perlu dirubah untuk memberikan payung hukum yang tepat untuk masyarakat. “Keterbatasan waktu, yang penting jadi dulu. Ini kita perbaikin PP dan Perpres biar lebih flexibel.”
Dia menambahkan, masyarakat tidak boleh spesimis dengan adanya BPJS karena upaya-upaya peningkatan kesehatan masyarakat akan segera diupayakan. “Kita tidak perlu spesimis, kita akan perbaiki,” kata dia
Mengingat regulasi itu dikritik banyak pihak, Nasrudin berjanji akan mengakomodasi masukan masyarakat kemudian disampaikan kepada BPJS Kesehatan untuk memperbaiki peraturan tersebut. Menurut dia, proses pembentukan Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 dan Peraturan Direksi Nomor 211 Tahun 2014 tidak melibatkan Kemenkumham.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu