Jakarta, Aktual.co — Salah satu anggota tim kuasa Hukum Suryadharma Ali, Johnson Panjaitan menuding kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menetapkan tersangka tidak profesional. Menurutnya, setelah ada penetapan baru kemudian KPK mencari kesalahan tersangka belakangan.
“Fokusnya adalah KPK ternyata main sulap, netapin orang sebagai tersangka. Udah ada akibatnya, baru cari-cari sekarang. Ini memperlihatkan bahwa bagaimana kerja profesional KPK itu ternyata dalam kasus klien saya sama sekali amburadul,” kata Johnson di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (2/4).
Dia menilai, KPK terburu-buru dalam menerapkan pasal yang disangkakan kepada kliennya. Sehingaa lembaga antirasuah itu terkesan mengabaikan undang-undang  sebagaina mestinya.
“Secara khusus, dengan tuduhan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, itu harus ada dulu kepastian kerugian negaranya. Baru ditetapkan sebagai tersangka. Bukan dibalik begitu. Sayangnya diproses ini kita enggak mau melakukan proses pembuktian poltik. Seperti yang dilakukan pak Budi Gunawan,” ungkapnya.
Menurutnya, KPK harus menghitung kerugian negara sesuai prosedur UU dan hasil audit investigasi. “Bukan hasil matematika atau sempoa di jalanan sana yg dilakukan oleh penyidik,” katanya.
Johnson menambahkan, tak hanya kliennya yang menjadi korban terkait penetapan tersangka oleh komisi antirasuah tersebut. “Dan ternyata itu bukan hanya dilakukan terhadap klien saya. Ada 36 berkas lagi,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Anggota Komisi III dari F-Golkar, John Kennedy Aziz menyampaikan soal kisruh internal partainya itu ke Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Budi Waseso saat Rapat Dengar Pendapat di DPR.
“Kami dari fraksi Golkar mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah bekerja sama dengan baik dan menjaga kondisi kondusif di DPR. Beberapa hari lalu, kita dengar ada suatu perselisihan di antara kami, sahabat-sahabat kami,” kata John di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4).
Lebih lanjut, seolah mengadu, John menyampaikan kejadian saat pembukaan paksa ruang fraksi lalu.
“Ada obeng membuka secara paksa pintu ruang Fraksi Golkar. Sehingga jadi suatu anekdote ‘bawa obeng ga?’. Tindakan itu bukan delik aduan melainkan delik umum. Permohonan kami Pak Kapolri (Wakapolri Komjen Badrodin), supaya segera ditindak,” katanya
Setelah menyampaikan hal tersebut, John kemudian membacakan surat yang disebutnya ditulis oleh Waketum Golkar hasil Munas Bali, Aziz Syamsuddin.
“Sebetulnya ini untuk Pak Budi Waseso, tapi karena ada Pak Badrodin jadi sekalian saja,” ucap John.
Setelah pembacaan surat itu, John memberikan surat kepada Badrodin dengan map kuning.
Sementara itu, setelah penyerahan surat tersebut, anggota Komisi III dari Fraksi NasDem Akbar Faizal terdengar menyindir penyampaian John.
“Terima kasih kepada Golkar telah memanfaatkan kesempatan hari ini. Semoga urusannya selesai,” kata Akbar

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Mantan Kepala Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chatarina Girsang akui masih banyak pekerjaan yang belum dia selesaikan di lembaga antirasuah. Dia mengatakan beberapa kajian seperti Rencana Undang-undang (RUU) KPK jadi salah satu tunggakan pekerjaan.
“Masih ada pengkajian terhadap beberapa RUU, penyusunan beberapa peraturan terkait tupoksi (tugas pokok dan fungsi) KPK, dan pelaksanaan tugas lainnya, karena saya kan juga Plt Kepala Biro Humas,” papar Chatarina saat berbincang dengan wartawan, Kamis (2/4).
Chatarina sendiri sudah tidak lagi bekerja di KPK sejak 1 April 2015. Dia sudah 10 tahun mengabdi di KPK, dan akan kembali ke instansi lamanya yakni Kejaksaan Agung (Kejagung).
Selain itu, lanjutnya, terdapat tiga pegawai lagi yang masa jabatannya di KPK telah habis. Ketiganya mempunyai pekerjaan sebagai Jaksa. “Jaksa lainnya Pak Kadek Wiradana, Pak Riyono dan Pak Edy Hartoyo juga harus balik karena waktu penugasan sesuai PP tentang Manajemen SDM KPK telah selesai,” ujarnya.
Kendati demikian, dia mengklaim bahwa kepergian dirinya tidak akan memberikan dampak besar bagi Biro Hukum KPK. Karena menurutnya, Taufiequrachaman Ruki Cs masih bisa meminta bantuan Jaksa.
“Namun itu bukan masalah besar, karena masih bisa minta bantuan teman-teman jaksa juga, sehingga biro hukum selalu berusaha, selalu bekerja dengan maksimal dan dengan penuh tanggung jawab,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby