Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
15 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 37178

Kemendagri Pertanyakan Keberpihakan Anggaran Pemprov DKI, Pro Rakyat atau Pegawai?

Jakarta, Aktual.co —Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pertanyakan arah kebijakan Pemprov DKI dalam penyusunan APBD DKI 2015. Sejauh mana Pemprov DKI berpihak ke masyarakat dalam menyusun APBD.
Pertanyaan dilontarkan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek, menyikapi anggaran belanja pegawai di Rancangan Peraturan Gubernur yang disodorkan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menghabiskan sepertiga total anggaran belanja tahun ini. 
Donny juga menilai besarnya anggaran belanja pegawai DKI tak sebanding dengan anggaran untuk pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. “Kita bedah nanti berapa belanja pendidikan, infrastruktur, kesehatan, belanja kantor DKI,” ujar Donny sebelum memulai rapat membahas Pergub APBD DKI 2015 bersama jajaran Pemprov dan DPRD DKI yang berlangsung tertutup, di Kemendagri, Kamis (2/4).
Sebelumnya, Donny mengkritik anggaran belanja pegawai DKI 2015 yang tak juga diperbaiki oleh Pemprov DKI setelah dievaluasi Kemendagri. Justru, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Ahok,  anggaran belanja pegawai bertambah.
“Anggaran (belanja pegawai DKI) tahun lalu Rp 19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik,” kata dia.
Sikap ngotot Pemprov DKI pertahankan jumlah anggaran untuk belanja pegawai, sudah pernah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Heru Budi Hartono.
Dia berdalih anggaran belanja pegawai tidak bisa dibandingkan dengan anggaran lain, seperti pembangunan atau kesehatan. “TKD itu dibandingkan dengan kinerja,” ujar dia, Senin (23/3) lalu.
Ketimbang membandingkan dengan anggaran kesehatan ataupun infrastruktur yang jauh lebih kecil, Heru justru membandingkan besarnya ‘take home pay’ PNS DKI dengan gaji Dirjen Pajak jumlahnya fantastis. “Dirjen pajak gajinya segitu aja di-iyain sama negara. Masa Pemda DKI 72 ribu pegawai ngga boleh,” dalih dia.
Heru bahkan seperti menantang Kemendagri untuk kembali lakukan pembahasan. “Ya silahkan saja mereka (Kemendagri) bahas. Ada 30 hari untuk bahas. Silahkan aja dibahas,” ujar Heru.

Artikel ini ditulis oleh:

Pesan BBM Resahkan Masyarakat, Makanan Kaleng Sehat untuk Tubuh Kita?

Jakarta, Aktual.co — Beberapa bulan belakangan ini rumor makanan kaleng impor kembali beredar di Indonesia. Pesan yang meresahkan masyarakat itu beredar pertama kali melalui media sosial (BlackBerry Massenger, red). Sementara isi dalam pesan itu mengatakan, agar masyarakat dianjurkan untuk tidak mengonsumsi makanan kaleng asal impor tersebut.

Meski pesan SARA itu dampaknya tidak terlalu berpengaruh besar bagi masyarakat kita. Namun, sebagian kalangan, menilai membeli makanan kaleng merupakan cara yang praktis dan mudah diperoleh serta awet untuk disimpan dalam waktu lama.

Sementara kalangan lain, menilai makanan kaleng dianggap memiliki nilai gengsi yang tinggi serta mampu menunjukkan derajat sosial dan ekonomi seseorang. Lantas bagaimanakah mengenai makanan kalengan jika dipandang dari sisi kesehatannya?

Prinsipnya, jika Anda ingin membeli makanan kaleng. Ada baiknya tidak melihat sebuah nilai kepraktisannya saja. Melainkan, yang diperlu diperhatikan Anda, mulai dari kemasan. Pada makanan kaleng tetap dapat memenuhi standar kesehatan asal mengikuti proses yang telah ditentukan oleh Departemen yang terkait dengan keamanan makanan dan perlindungan konsumen.

Apalagi, jika di dalam makanan yang dikalengkan diberi tambahan pengawet yang terlalu banyak jumlahnya, atau bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Tentunya, tidak boleh untuk dikonsumsi.

Pasalnya, proses pemanasan pada makanan kalengan, misalnya buah, sayur atau makanan yang mengandung protein tidak boleh sampai merusak zat gizi yang terkandung di dalamnya. Jika zat gizi menjadi rusak, maka makanan tersebut sudah tidak lagi berfungsi optimal bagi kesehatan.

Apalagi jika, kondisi kaleng dalam kemasan makanan kaleng terlihat rusak. Misalnya bocor, dan rentan untuk terjadi masuknya bakteri atau jamur. Sehingga makanan menjadi berbahaya bagi kesehatan.

Sekedar diketahui, setelah pembaca menyimak ulasan tersebut, Aktual.co hanya ingin mengingatkan Anda  untuk selalu berhati-hati dan teliti di dalam memilih produk kalengan.

Selain perlu diperhatikan komposisi bahan yang digunakan di dalam proses memproduksi makanan, maka bentuk kaleng juga harus dicermati.

Alasannya, makanan kaleng yang rusak akan mengindikasikan adanya udara fermentasi yang menunjukkan terdapat mikrobia seperti jamur, kapang atau bakteri dalam makanan.

Selain itu yang tak kalah pentingnya, Anda diminta untuk mengecek tanggal kadaluwarsa  supaya makanan tidak meracuni tubuh dan menggangu kesehatan tubuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Kemendagri Kembali Kritik Anggaran Fantastis Belanja Pegawai DKI

Jakarta, Aktual.co —Besarnya anggaran belanja pegawai DKI 2015 kembali mendapat kritik keras Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, setelah dievaluasi Kemendagri, Pemprov DKI ternyata tak juga melakukan perbaikan. 
Justru, dalam Rancangan Peraturan Gubernur APBD DKI 2015 yang diberikan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) anggaran belanja pegawai bertambah.
“Anggaran (belanja pegawai DKI) tahun lalu Rp 19,02 triliun atau sepertiga dari total anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Namun pada rapergub bukan berkurang, malah semakin naik,” kata Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Reydonnyzar Moenek (Donny) saat menyampaikan pandangan di rapat pembahasan Rapergub di Kemendagri, Kamis (2/4).
Sebelumnya, dalam sebuah diskusi di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Maret lalu, Donny juga sudah menyamapaikan anggaran belanja pegawai DKI tidak rasional. 
Dimana belanja pegawai dianggarkan Rp19,2 triliun, atau hampir sepertiga dari total anggaran belanja di RAPBD 2015 yang sekitar Rp64 triliun. “Irasional itu belanja pegawai DKI.” 
Kemendagri pun menilai anggaran belanja pegawai DKI harus ditinjau kembali. Donny menyarankan pemangkasan, sehingga sebagian anggaran bisa dialihkan untuk belanja pembangunan yang lebih efektif dan efisien. “Seperti belanja pendidikan, belanja infrastruktur dan belanja kesehatan,” ucap dia.
Sebab tidak bisa belanja pegawai DKI dibesarkan, tapi belanja infrastruktur malah dikurangi. Dimana anggaran belanja pegawai DKI sebesar Rp19,2 triliun, sedangkan anggaran belanja infrastruktur hanya Rp 5,3 triliun.  “Masa rakyat dibagi cuma segitu? Belanja pegawai kok lebih besar?” ucap Donny. 

Artikel ini ditulis oleh:

Badrodin Haiti Bahas Program Kerja Polri dengan Komisi III DPR

Plt Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti bersalaman dengan Angggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu saat menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2015). Rapat tersebut membahas program dan rencana kerja Polri. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Pemblokiran Situs, ICMI Minta Diputuskan Pengadilan

Jakarta, Aktual.co — Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir mengatakan pemblokiran situs-situs yang diduga menyebarkan paham radikalisme sebaiknya melalui putusan pengadilan.
“Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah harus hati-hati. Jangan sampai langkah antisipatif yang diambil justru melanggar hukum,” kata Nanat Fatah Natsir, dari Jakarta, Kamis (2/4).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, sebaiknya pemerintah meminta putusan pengadilan yang menetapkan bahwa situs-situs yang akan diblokir benar-benar berbahaya karena menyebarkan paham-paham radikal.
Selain itu, dalam menetapkan sebuah situs disebut menyebarkan radikalisme sebaiknya melibatkan beberapa pihak seperti ulama, cendekiawan, Kementerian Agama dan organisasi masyarakat terkait.
“Kalau memang benar menyebarkan paham radikal. Memang sebaiknya diblokir bahkan ditutup,” tukasnya.
Pemerintah juga diminta berdialog terlebih dahulu dengan pengelola situs yang dimaksud untuk mendapat penjelasan mengenai materi-materi yang disiarkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Ganjar Pranowo: Jangan ada Dana Siluman Dalam RAPBD

Semarang, Aktual.co — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta tidak ada dana siluman baik di legislatif maupun eksekutif.
“Jateng tidak ada lagi sebutan budaya fee, baik untuk Pemprov Jateng maupun DPRD Jateng,” ujar dia.
Untuk antisipasi langkah itu, dirinya roadshow Musrenbangwil yang diselenggerakan di 35 kabupaten/ kota. Kunjungan itu diantaranya Eks Karisidenan Pati, Eks Karisidenan Semarang, Eks Karisidenan Kedu, Eks Karisidenan Surakarta dan Karisidenan Banyumas dan karsidenan Pekalonga yang berlangsung Kamis (2/4)hari ini.
Dalam Musrenbangwil yang bertajuk Ayo Dirembug! Musyawarah Mbangun Jawa Tengah yang melibatkan unsur pimpinan DPRD Jateng, Bupati/Walikota se Jateng, Ormas dan Parpol Ganjar menghimbau dan
“Bantuan-bantuan saya minta tidak ada potongan. Tolong, cerita komisi hentikan. Tobat-tobat. Saya ngomong agak njiwit sitik. Tolong Tobat-tobat. Duit kita berikan kepada rakyat sangat sedikit sekali,” ungkapnya.
Namun, sayangnya dari beberapa partai politik daerah setempat yang aktif memberikan masukan dan saran terhadap Musrenbangwil di Jateng hanya segelintir seperti PDI P dan PKB.
“Sayangnya partai politik sebagai saluran aspiratif ditingkat bawah tidak hadir dengan maksimal. Saya ingin mereka bisa hadir untuk ikut langsung mengawal melakukan evaluasi dan usulan terkait pembangunan mereka di daerah masing-masing. Terlepas partai apapun. Termasuk ormas dan LSM-nya,” ungkapnya.
Maka, Ganjar berharap dengan porsi anggaran RAPBD 2016 mendatang yang disusun melalui Musrenbangwil bisa mewakili seluruh lapisan masyarakat Pemkab/Pemkot Se Jateng bisa mewakili aspirasi masyarakat di Jateng. Baik melalui aspirasi eksekutif, legislatif, top-down dan bottom up, termasuk melalui sosial media (fb, twitter dan sejenisnya) yang sering diterima Ganjar secara langsung bisa membangun Jateng lebih baik.
“Sekarang kita wujudkan bagaimana Jateng bisa cepat maju. Bagaimana Jateng bisa lebih sejahtera. Mudah-mudahan bisa kita tanggulangi bersama juga terkait soal dolar yang semakin tinggi. Nuwun sewu, temen-temen DPRD juga bisa ikut dan langsung mengontrol atau menyalurkan aspirasi setelah melalui masa reses,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

1...37,17737,17837,179...43,193Halaman 37,178 dari 43,193

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya