Jakarta, Aktual.co — Bareskrim Mabes Polri menetapkan PPK pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakbar, Alex Usman, dan Zaenal Soleman selaku PPK Pengadaan UPS Sudin Dikmen Jakpus, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) Negara.
Kepala Sub Direktorat V Tipidkor Bareskrim Mabes Polri, Muhammad Ikram, mengatakan, akibat ulah anak buah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahya Purnama alias Ahok ini, negara dirugikan lebih dari Rp50 Miliar.  “Kerugian bisa lebih dari itu (50 M),” ujar dia, di Kantornya, Jakarta, Senin (30/3).
Ia mengatakan, dua tersangka itu dijadikan tersangka setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada jumat (27/3).”Jumat sudah gelar kemudian menetapkan dua tersangka masing Alex Usman, Zaenal Soleman,” katanya.
Seperti diketahui Zaenal kini tengah menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta.  Keduanya masih aktif menjadi pejabat dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
Atas perbuatannya kedua tersangka dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU no 31 tahun 1999 tentang Peemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan dengan UU RI No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menyelesaikan berkas perkara tersangka lain dalam kasus yang menjerat Wakil Ketua Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto.
Tersangka lainnya adalah Zulfahmi Arsyad (ZA) yang diduga ikut memiliki peran layaknya Bambang Widjojanto dalam kasus dugaan pengarahan saksi untuk memberikan keterangan palsu terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Waringin Barat di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2010 lalu.
“Berkas ZA sudah rampung 100 persen,” ujar Kasubdit VI Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Komisaris Besar (Kombes) Polisi Daniel Bolly Tifaona di Bareskrim Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (30/3).
Dia menyampaikan, berkas tersebut segera diserahkan ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Namun demikian, Daniel enggan menjelaskan alasan berkas Zulfahmi Arsyad diserahkan lebih dulu ke Kejagung ketimbang berkas Bambang Widjojanto.
“Berkasnya diserahkan minggu depan ke Kejagung, berkas ZA dilimpahkan lebih dulu dibandingkan BW. Hanyalah alasan strategi ya,” jelasnya.
Dia mengungkapkan, pihaknya telah memeriksa sebanyak 47 saksi untuk Zulfahmi Arsyad. Salah saktu saksi yang diperiksa untuk Zulfahmi Arsyad adalah mantan Ketua MK Akil Mochtar dan Bupati Kota Waringin Barat Ujang Iskandar yang disebut-sebut sepupu dari Zulfahmi Arsyad. “Hampir sama lah kayak BW,” ungkapnya.
Dalam kasus ini, penyidik Baareskrim telah menetapkan empat tersangka. Mereka adalah Bambang Widjojanto, Zulfahmi Arsyad, dan dua orang berinisial S dan P. Hingga sekarang, dari empat tersangka baru Zulfahmi Arsyad yang ditahan.
Sementara Bambang Widjojanto masih bebas setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Februrari lalu, dan tersangka S serta P masih dalam pencarian pihak kepolisian.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan mengatakan akan tetap meminta penjelasan dari Presiden Jokowi terkait tidak dilantiknya Komjen pol Budi Gunawan sebagai kapolri.
Hal itu menyusul adanya informasi bahwa yang akan memberikan penjelasan kepada DPR RI dalam rapat konsultasi pimpinan adalah Menteri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edi dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
“Kita tidak tahu (informasi itu) dan kedua apakah komisi III akan menerima penjelasan yang disampaikan oleh Menkopolhukam dan Menkuham, karena pada saat rabu kemarin kami rapat internal, mandatnya adalah bahwa rapat konsultasi dengan presiden bukan diwakilkan oleh Menkopoplhukam dan Menkumham,” ucap Trimedya kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3).
Menurut dia, keputusan itu sudah sesuai dengan mandat yang diberikan dalam rapat internal komisi bidang hukum tersebut. Kecuali, sambung dia, adanya perubahan pada saat ada perintah dari badan musyawarah (Bamus) yang menginstruksikan cukup penjelasan dilakukan oleh Menkumham maupun Menkopolhukam.
“Jika adanya perubahan hanya cukup penjelasan dilakukan hanya Mekopolhukam dan Menkumham tidak ada masalah. Tetapi bila tidak ada perubahan, maka harus presiden Jokowi sendiri yang harus memberikan keterangan di DPR nantinya,” serunya.
Ketua DPP PDI Perjuangan itu, yakin jika presiden tidak berkeberatan untuk memberikan penjelasannya kepada DPR secara langsung, tinggal mencari waktunya saja.
“Beliau juga baru kembali dalam lawatannya (dari luar negeri), seharusnya proses ini bisa dipercepat oleh pimpinan DPR, menurut saya dalam minggu ini seharusnya dapat segera dilakukan rapat konsultasi itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang