Jakarta, Aktual.co — Mantan Mendikbud Mohammad Nuh membantah Kurikulum 2013 (K-13) mengajarkan radikalisme, karena kurikulum itu justru mengajarkan toleransi dengan pendekatan baru.
“Bahkan, ada bab khusus toleransi yakni Bab XI, sedangkan bab-bab lain juga ada contoh-contoh tentang toleransi. Kalau K13 mengajarkan radikalisme, tentu sejak dulu sudah ketahuan,” katanya di UIN Malang, Minggu (29/3).
Secara umum, buku K13 justru memberi contoh-contoh tentang toleransi, diantaranya Sayyidina Ali yang terlambat shalat karena ada orang tua non-Muslim yang berjalan lambat didepannya.
“Itu toleransi, bahkan buku K-13 ada bab khusus pada Bab XI,” katanya.
Menurut Nuh, buku yang mengajarkan radikalisme itu justru ada pada buku Pendidikan Agama Islam pada halaman 78 yang dikeluarkan tim MGMP PAI Kabupaten Jombang.
“Itu sudah disebut media massa, tapi kenapa tuduhan diarahkan ke buku K13? Saya kira tuduhan itu punya target yakni menghapus kompetensi sikap spiritual dan kompetensi sikap sosial dalam K13 itu,” katanya.
Kompetensi sikap spiritual dan sosial itu akan dihapus pada semua materi pembelajaran K13 dan hanya disisakan pada Pendidikan Agama dan Kewarganegaraan, padahal K13 mengajarkan tiga kompetensi (sikap, keterampilan, pengetahuan) pada semua materi.

Artikel ini ditulis oleh:

Semarang, Aktual.co — Dewan Pimpinan Cabang Semarang menyayangkan Musyawarah Nasional II Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada 26-28 Maret 2015 di Makassar, Sulawesi Selatan, harus ditunda 3 hingga 6 bulan kedepan.
Anggota Peradi Kota Semarang, Soeyanto, mengaku kecewa atas adanya penundaan Munas II Peradi tersebut.
“Kita sangat kecewa, kitakan ingin kepastian bukan mengiginkan perpecahan,” kata pria yang akrab disapa Kang Atok, dihubungi dari Semarang, Minggu (29/3).
Penundaan Munas memilih calon ketum menyusul permohonan 48 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi se-Indonesia untuk menunda acara yang sudah sempat berlangsung tersebut.
Dirinya selama mengikuti Munas menilai pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi belum ikhlas untuk melepas jabatanya.
“Sepertinya para pengurus DPN Peradi belum bisa melepas jabatan, mereka masih kepengen bertahan dari posisi jabatanya. Selain itu, saya kira munas tersebut ada ulah oknum-oknum yang memang ingin mengagalkan agar munas tersebut bisa ditunda,”ujarnya.
Sementara, salah satu calon Ketua Umum Peradi, James Purba, menyayangkan adanya penundaan tersebut. Info penundaan itu diperoleh melalui pernyataan panitia lokal yang tidak sanggup menyelenggarakan Munas Peradi dengan baik.
“Sejak pagi ruang sidang tidak pernah bisa dibersihkan (sterilisasi) dari orang-orang yang bukan peserta munas (utusan DPC), saya menyayangkan hal itu, padahal beberapa pejabat daerah Sulawesi Selatan, mulai dari Gubernur, Kapolda dan Pangdam Wirabuana sudahhadir dalam acara tersebut. Apalagi pembukaan acara sudah dilakukan Menko Polhukam Republik Indonesia (Tedjo Edhy Purdijanto),” jelas James melalui telepon selulernya.
James berharap penundaaan penyelenggaraan Munas II Peradi agar bersungguh-sungguh mempersiapkan secara matang dan lebih baik lagi.

Artikel ini ditulis oleh:

Denpasar, Aktual.co — Kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sejak Jumat (28/3) menuai protes rakyat di Bali.
Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tolak Kenaikan Harga BBM menggelar aksi demonstrasi di depan Monumen Banjra Sandhi, Renon, mInggu (29/3). 
Aksi penentangan terhadap kebijakan rezim Jokowi-JK tersebut mendapat perhatian luas warga yang sedang memadati kawasan Renon.
Dalam orasinya mereka menilai kenaikan harga BBM itu memperjelas orientasi politik pemerintahan Jokowi-JK yang terus menabur ilusi tentang kesejahteraan rakyat yang dicanangkannya. 
“Kebijakan non populis ini adalah bukti wajah asli siapa pemerintahan saat ini, yang tidak bisa mengambil kebijakan tanpa melukai hati rakyat. Kebijakan menaikan lagi harga BBM telah menyengsarakan kehidupan rakyat yang semakin sulit ini,” teriak korlap aksi, Ni Wayan Sita Metri.
Kenaikan harga BBM ini berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang selama ini tidak bisa dikendalikan pemerintah sejak pertama kali menaikkan harga BBM beberapa bulan lalu. Beban rakyat akan bertambah menyusul adanya rencana pemerintah melalui Pelaksana Tugas Dirjen Migas untuk kembali menaikkan harga elpiji 3 kilogram menjadi menjadi Rp45.000.
Humas aksi Retno Dewi mengatakan, kebijakan pemerintah itu menegaskan kepemimpinan Jokowi-JK belum bisa berdaulat atas sumber energi sendiri, karena harga minyak di Indonesia masih bergantung dan mengikuti harga di pasar dunia. Retno menuding pemerintahan Jokowi-JK merupakan boneka AS yang menjalankan kebijakan titipan AS yang memonopoli penguasaan perdagangan minyak dunia.
Saat ini, lanjutnya, kekayaan alam Indonesia atas sumber energi masih dikuasai oleh asing, sehingga pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan yang mengikuti kepentingan asing.
“Aliansi Rakyat Bali Tolak Kenaikan Harga BBM menuntut Pemerintah Jokowi-JK untuk mencabut Surat Keputusan Menteri ESDM No.2486/K/12/MEN/2015 tentang Penaikan Harga BBM dan membatalkan kenaikan harga BBM secepatnya,” pungkas Retno.

Artikel ini ditulis oleh: