Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie, memiliki beragam pengalaman selama meniti karir di dunia media hingga akhirnya terjun ke dunia politik.
Grace yang merupakan tamatan Institut Bisnis Indonesia, langsung aktif di media Televisi. Memulai karir sebagai reporter di SCTV, lalu dipercaya menjadi News Anchor Liputan6 SCTV. Kecintaannya pada media televisi berlanjut ke ANTV lalu terakhir di TVOne.
Sejak memulai karirnya, sebagai perempuan, Grace tidak jarang mendapat perlakuan diskriminatif, bahkan dari teman-teman jurnalis sendiri. Pernah suatu kali, dalam liputan di rumah mantan Presiden SBY saat itu, seorang jurnalis media cetak mengatakan kepadanya “kenapa jadi jurnalis? Kenapa tidak buka toko saja?”
Pengalaman tersebut sempat membuatnya sedikit terpukul. Namun dirinya pantang menyerah dan membuktikan dirinya mampu, tidak hanya sebagai jurnalis, tapi termasuk mentransformasikan dirinya ke hal baru, riset politik.
“Jangankan keterwakilan perempuan, Ketua Umum PSI ini perempuan” kata Ketum PSI Grace Natalie, dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (29/3).
Rencana pembentukan Partai Solidaritas Indonesia akhirnya mulai tercium media. Menariknya, kepengurusan pusat sampai kecamatan adalah anak anak muda yang tidak pernah terlibat dalam kepengurusan harian parpol. Bermodal semangat itu, mereka pelan-pelan mulai terbentuk.
“Saya kini resmi berpolitik, saya bersama beberapa kawan muda sedang membangun sebuah partai baru bernama PSI, mohon doa restunya” ujar Grace.
Pengalaman sebagai jurnalis dan menjadi CEO sebuah lembaga survey politik ternama, menjadi alasan mengapa Grace didaulat oleh kawan-kawannya di PSI sebagai Ketua Umum, sementara posisi Sekjen diduduki oleh Raja Juli Antoni, yang juga merupakan anak muda asal Riau.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Peneliti senior Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan perebutan kekuasaan dan wewenang antarpenyelenggara negara menunjukkan belum terdapat kesamaan visi dalam membangun bangsa dan negara di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
“Elit politik dan penyelenggara negara masih terjebak dalam perebutan kekuasaan dan wewenang. Di internal pemerintahan sendiri timbul masalah perselisihan kewenangan,” kata Karyono Wibowo, di Jakarta, Minggu (29/3).
Perselisihan kewenangan misalnya terlihat pada perebutan wewenang pengelolaan dana desa antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Karyono menilai, Jokowi cukup cepat menyelesaikan perselisihan itu dengan melimpahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla.
“Namun, kemudian muncul lagi masalah baru yang menimbulkan polemik, yaitu kewenangan yang diberikan kepada staf kepresidenan yang dinilai banyak pihak terlalu berlebihan dan rancu,” tuturnya.
Menurut Karyono, kewenangan staf kepresidenan bisa memicu konflik kepentingan bila dalam pelaksanaannya terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu bisa berakibat pada benturan kewenangan antarlembaga pemerintahan.
“Karena itu, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Kepresidenan digugat oleh sekelompok masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Penegak Konstitusi,” ujarnya.
Nawacita yang merupakan visi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menjadi visi bersama yang didukung oleh menteri-menteri yang ada di kabinet.
“Upaya mewujudkan visi bersama yang bernama Nawacita masih menemui banyak hambatan. Justru yang menonjol malah kegaduhan politik yang tak kunjung usai,” katanya.
Padahal, dalam pidato menjelang penyusunan kabinet, Presiden Jokowi menegaskan tidak ada visi menteri, yang ada hanyalah visi presiden-wakil presiden.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan undur janji menaikan penerbangan Indonesia dari kategori 2 ke kategori 1.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia, usai Panitia Kerja Keselamatan, Keamanan dan kualitas Penerbangan, melakukan peninjauan ke Bandara Juanda, Surabaya, pada 27-28 Maret, kemarin.
“Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub menyatakan siap untuk tingkatkan ke kategori 1 tapi tidak Mei,  jadinya Juni,” ujar Yudi, saat dihubungi, di Jakarta, Minggu (29/3).
Panja Komisi V tersebut juga meninjau pengelolaan pengamanan dan ditemukan masih terjadinya ‘bird strike’ di area Bandar udara Juanda, Surabaya. Panja mengimbau Dirjen Perhubunghan Udara meningkatkan pengaman terhadap masalah tersebut.
“Pengelolaan pengamanan di sekitar bandara Juanda terhadap bird strike masih harus ditingkatkan. Karena masih saja terjadi ‘bird strike’,” katanya
Kemudian, pengisian bahan bakar yang tidak merata di setiap terminal berpotensi membebankan biaya kepada konsumen.
“Pengisian avtur masih belum sepenuhnya hydrant system avture, hanya di terminal 1. Sementara terminal 2 msh pake tangki sehingga lebih mahal dan ditimpakan kepada konsumen,” kata Yudi
Selain meninjau bandara, Panja juga menemui perwakilan korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501. Terkait hal itu, Yudi menuturkan asuransi bagi korban yang tidak ditemukan akan diatur sesuai dengan undang-undang.
“Terkait dengan asuransi bagi yang tidak ditemukan sesuai dengan undang-undang penerbangan tanpa putusan pengadilan,” tuturnya
Seperti diketahui, Panja Komisi V dibentuk sebagai pengawasan terhadap pembenahan keselamatan dan keamana penerbangan.
Panja meninjau bandara Juanda untuk mengevaluasi pelayanan bandara yang akan direkomendasikan ke kemenhub sebagai koreksi dan perbaikan.

Artikel ini ditulis oleh: