Jakarta, Aktual.co — Pengamat Energi, Komaidi Notonegoro menyayangkan momentum kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, kenaikan BBM yang notabane-nya digunakan oleh rakyat kecil.
“Saya kira momentumnya (kenaikan harga BBM) saja yang tidak tepat. Situasinya di masyarakat jadi tambah sulit,” sesal Komaidi ketika berbincang dengan Aktual.co, Minggu (29/3).
Selain itu, bukan hanya momentum yang menurutnya tidak tepat. Dia juga mempertanyakan alokasi-alokasi anggaran terkait subsidi penyediaan BBM yang disediakan oleh pemerintah.
“Relokasi anggaran (subsidi BBM) yang dulunya banyak sekarang jadi berkurang,” keluhnya.
Namun demikian, Komaidi pun tidak menampik jika menaikan harga BBM merupakah satu-satunya langkah yang dimiliki oleh pemerintah. Hal itu karena, selain gejolak ekonomi, Indonesia juga dihadapkan dengan kondisi politik yang tidak stabil.
“Pas atau tidaknya (menaikan harga BBM) itu relatif. Tapi, pemerintah memang nggak punya pilihan lain,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Staf Ahli Menteri Bidang Pelanggaran HAM, HM Makmun, mengatakan jika pihaknya setuju bila koruptor merupakan musuh bersama dan harus mendapat hukuman yang berat.
Namun, hukuman berat atau tidak itu tergantung bagaimana majelis hakim di pengadilan memvonis seorang terpidana.
“Karena setelah putusan pengadilan tidak ada hukuman lagi. Jadi pemasyarakatan itu bukan tempat penghukuman dan kebijakan itu jangan  berdasarkan atas emosional, dendam, ataupun kebencian yang menjadi dasarnya,” kata Makmun, dalam acara Aktual Forum bertajuk “Remisi dalam Perspektif Penegakan Hukum, HAM dan Pemberantasan Korupsi”, di Jakarta, Minggu (29/3).
“Kita ini negara hukum dan berdasarkan atas konstitusi, sehingga jangan sebuah keputusan itu diambil berdasarkan tekanan opini publik,” imbuh dia.
Menurut dia, dalam proses peradilan itulah seorang hakim dapat memberikan efek jera kepada terdakwa sebagai kewenangannya.
“Dalam putusan pengadilan, sebetulnya seperti yang dikatakan Hakim Agung Gayus Lumbuun, jika remisi merupakan ranah kumham, sehingga hakim seharusnya membuat keputusan yang tepat di pengadilan, dengan mempertimbangkan remisi yang nantinya akan didapat oleh terpidana,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komponen mantan ketua umum dan pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) baik Pusat maupun daerah akan berkumpul untuk menyatukan visi dan misi.
Deklarasi bertema  ‘Bersama untuk Indonesia’ akan diadakan di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (30/3/2015), yang bertujuan mengesampingkan perbedaan partai, mengesampingkan perbedaan suku, agama, dan ras untuk kepentingan bangsa.
“Maka ketika bicara tentang Korps Alumni KNPI, maka kita bicara tentang Indonesia,” ujar Alumnus KNPI Aziz Syamsuddin, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (29/3).
Korps Alumni KNPI merupakan forum kebangsaan, meskipun berasal dari lintas partai. Nantinya, Korps Alumni KNPI akan menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi di antara mantan ketua umum dan pengurus KNPI dari periode 1973( sejak KNPI berdiri) hingga periode saat ini. 
“Harapannya, Korps Alumni KNPI bisa menjembatani perbedaan di tingkat suku, agama, ras, dan kepentingan politik di Indonesia,” kata politisi Partai Golkar ini.
Deklarasi yang akan dihadiri tak kurang dari 300 peserta, yang mencakup mantan ketua dan pengurus KNPI dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, tidak membicarakan agenda politik maupun fatsun-fatsun politik.
Deklarasi rencananya dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Selain itu, Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko Aulia Rachman, Mantan Ketua Umum DPP KNPI Akbar Tanjung, serta sejumlah pemimpin daerah dan Ketua DPRD. 
“Dengan tidak membawa kepentingan politik apapun, maka tidak akan terjadi gap di antara mantan ketua umum dan pengurus KNPI,” kata Aziz.
Sementara, Rita Widyasari mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung terbentuknya Korps Alumni KNPI. 
“Saya bangga bisa berkarya untuk bangsa lewat organisasi itu,” katanya.
Adapun Kepengurusan inti Korps Alumni KNPI terdiri dari Ketua Umum Azis Syamsuddin yang merupakan politisi muda Partai Golkar, Sekjen dijabat oleh Sayed Muhammad Muliady yang merupakan kader PDI Perjuangan. Serta Bendahara Umum Korps Alumni KNPI Rita Widyasari, yang juga Bupati Kutai Kartanegara.

Artikel ini ditulis oleh: