Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Bidang Organisasi Partai Golkar kubu Agung Laksono, Ibnu Munzir telah mempersiapkan calon pengganti Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.
“Ini petunjuk organisasinya. Jadi bukan hanya Pak Syahrul saja yang akan diganti. Tetapi seluruh pengurus harian yang ada di daerah akan diganti,” ujarnya yang dihubungi melalui telepon genggamnya di Jakarta dari Makassar, Jum’at (27/3).
Ibnu Munzir mengatakan, pihaknya tengah mempersiapkan calon pengganti pengurus harian Golkar di seluruh daerah. Pergantian tersebut mulai dari ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara.
Dia menyebutkan, alasan pergantian pengurus harian tersebut tidak lain karena masa jabatannya telah berakhir. Sehingga dibutuhkan pelaksana tugas (Plt).
Meski demikian, sebut Ibnu, DPP belum memutuskan siapa calon pengganti para ketua, sekretaris dan bendahara tersebut. Bahkan, dia mengaku belum mempunyai calon penggantinya.
Sebelumnya, sejumlah nama disebut sebagai kandidat alternatif pengganti Syahrul. Mulai dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel HM Roem, kemudian Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, Bupati Kabupaten Bantaeng Nurdin Abdullah, hingga Erwin Aksa dan Emil Abeng.
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar kubu Agung Laksono, Sabil Rachman menegaskan, sangat mustahil jika Nurdin Abdullah ditunjuk sebagai Plt Golkar Sulsel.
“Untuk berada di posisi itu (ketua) harus kader. Sedangkan Nurdin Abdullah bukan kader, selain itu Nurdin juga berstatus pegawai negeri sipil (PNS),” katanya.
Menurut Sabil, berdasarkan amanah Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang kemudian dilegitimasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), partai harus melakukan konsolidasi organisasi dalam bentuk musyawarah daerah (Musda).
Siapa pelaksana Musda, lanjut Sabil, kalau misalnya masa bakti Ketua DPD sudah selesai maka ditunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk mengambilalih. Namun jika masa baktinya belum selesai, maka tidak perlu dipaksa untuk menghadirkan Plt.
“Jangan dipaksakan Plt Kalau yang ada masa baktinya belum habis, kan tinggal membentuk panitia Musda saja. Plt itu cenderung bersifat politis yang bisa memancing resistnesi. Makanya mesti hati-hati dengan Plt,” jelasnya.
Sabil menegaskan, Musda bukan bertujuan untuk melakukan pergantian kepengurusan. Sebab, dalam aturan partai, ketua bisa terpilih dua kali.
“Musda bukan berarti pergantian ketua. Kalau ketua itu dianggap sukses di partai, misalnya mampu menaikkan atau mempertahankan keunggulan partai di daerahnya, terus tidak melakukan pelangggaran, serta mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum, maka itulah yang kita pertahankan,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan terkait hak angket PAN masih belum menentukan pilihan karena akan melihat dan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Namun, ia menegaskan bahwa partainya memberikan ruang bagi kader PAN di DPR RI untuk menentukan sikapnya terkait hak angket.
“Itu hak konstitusional dari individu anggota yang melekat sebagai anggota DPR. Tidak ada sanksi karena PAN masih mengkaji dan mendalami substansi Angket,” kata Viva Yoga di Jakarta, Jumat (27/3).
Viva mengatakan, PAN menghormati upaya hukum yang telah dilakukan oleh Partai Golkar dan PPP ke PTUN.
“Kita tunggu hasil keputusan hukumnya karena Indonesia adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, Hormati hukum agar dapat mengendalikan dinamika politik,” katanya
Viva menyatakan posisi politik PAN tetap berada pada barisan KMP, namun pada dasarnya PAN akan menjadi partai yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
“PAN tetap di KMP karena berada di dalam kekuasaan pemerintahaan atau di luar, menurut platform PAN, adalah sama-sama mulianya asal digunakan untuk perjuangan kepada rakyat dan bangsa,” jelasnya
Selain itu, ia menuturkan PAN berharap kondisi politik nasional tidak gaduh atau noise (berisik), tetapi harus ke arah harmonis agar dapat bermanfaat buat peningkatan kesejahteraan rakyat dan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq berharap TNI memperbolehkan para prajurit wanita menggunakan jilbab, sama seperti Polri yang sudah mengeluarkan Peraturan Kapolri yang membolehkan penggunaan jilbab bagi para Polisi Wanita.
“Ini juga preseden penting bagi TNI karena ada aspirasi agar prajurit TNI yang wanita menggunakan jilbab bagi yang muslimah,” katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Kamis (26/3).
Dia mengatakan rencana penerapan jilbab bagi prajurit TNI sudah lama sehingga tinggal dibuat kebijakannya.
Menurut dia sejumlah negara sekalipun profesi warga negaranya berada di ruang publik sudah diperbolehkan penggunaan jilbab termasuk dalam institusi keamanan dan pertahanan.
“Banyak negara yang tentara perempuannya sudah menggunakan jilbab, meskipun warga negaranya bukan mayoritas beragama Islam,” ujarnya.
Sementara itu Mahfudz menyambut baik Peraturan Kapolri yang memperbolehkan para Polwan menggunakan jilbab saat bekerja di institusi tersebut.
Menurut dia penggunaan busana muslimah itu tentu disesuaikan denfan aturan internal dan kebutuhan kerja di institusi kepolisian.
“Pertama ini bagian dari hak asasi dan kedua karena ini juga menyangkut keyakinan ajaran agama. Salain itu tidak ada agama yang dibatasi atau dihalangi oleh sebuah profesi,” katanya.
Dia menegaskan tidak alasan bagi sebuah profesi yang boleh menghalangi WNI menjalankan hak sebagai warga negara dan kewajiban memeluk sebuah agama.
Sebelumnya Kepolisian Republik Indonesia secara resmi telah mengeluarkan izin penggunaan jilbab bagi Polwan yaitu Keputusan Kapolri No 245/III/2015 tentang perubahan atas sebagian surat keputusan Kapolri no pol SKEP/702/X/2005 tanggal 30 September 2006 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polri.
Dalam surat yang ditandatangani pelaksana tugas Kapolri Komjen Pol Badrodin Haiti tersebut menyebutkan tentang hal yang menjadi pertimbangan keluarnya keputusan ini adalah dalam rangka pemakaian jilbab bagi Polwan untuk ketertiban administrasi dipandang perlu menetapkan keputusan.

Artikel ini ditulis oleh: