Jakarta, Aktual.co — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pengaturan kebijakan untuk mencabut hak kewarganegaraan WNI yang diduga terkait tindak terorisme perlu dikaji secara teliti.
“Itu harus jeli, karena seorang warga negara yang lagi di luar negeri, apa pun itu, Negara harus membela. Kalau memang aspeknya dia kesitu (tindak terorisme), (pencabutan kewarganegaraan) harus ada telaah yang khusus,” kata Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (26/3).
Wacana pencabutan hak kewarganegaraan tersebut saat ini sedang dipertimbangkan apakah akan dimasukkan dalam poin revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme.
Terkait 16 WNI yang ditahan aparat Turki karena hendak menerobos ke Suriah secara ilegal, Pemerintah berwacana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang guna dapat mencabut hak kewarganegaraan mereka jika terbukti akan bergabung dengan kelompok Islam radikal.
Sebanyak 12 dari 16 WNI tersebut telah dideportasi oleh Pemerintah Turki dan diperkirakan tiba di Indonesia dalam pekan ini.
“Sekarang yang di Turki dideportasi ke sini, kalau sudah kembali ke kita harus ditanya dulu apa motivasi perginya, apakah kesasar atau menyasarkan diri artinya memang sengaja, kan harus dilihat dulu,” jelas Mendagri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —Pemerintah Turki memulangkan 12 warga negara Indonesia (WNI) hari ini, Kamis (26/3). Mereka diketahui ditangkap dan ditahan otoritas keamanan Turki pada 29 Januari lalu saat hendak menyeberang ke Suriah. Diduga, mereka akan bergabung dengan kelompok milisi Negara‎ Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepolisian, belasan WNI itu diterbangkan menggunakan pesawat Turkish Airline TKS 66 dan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng pukul‎ 19.30 Wib dengan didampingi  tim gabungan Polri, Badan Intelejen Negara (BIN) dan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris). Kebanyakan didominasi anak-anak usia dari usia 4 hingga 20 tahun.
Setibanya di tanah air, Mabes Polri berencana memasukan mereka ke dalam program pembinaan deradikalisasi.  “Mereka masuk program pembinaan deradikalisasi oleh BNPT yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dan ulama,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Mabes Polri Kombes Rikwanto di kantornya, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis, (26/3).
Dikatakan Rikwanto, dalam program tersebut, BNPT akan menelaah sejauh mana pemahaman dan keterlibatan ke-12 WNI tersebut, dengan ISIS. “Apakah karena kesadaran sendiri, cuci otak, atau ikut keluarga,” ucap Rikwanto. “Mereka akan dipilah-pilah dan tidak semua ditahan,” ujarnya.
Berikut daf‎tar 12 WNI yang dipulangkan tersebut::
1. Ririn Andrian Sawir, 9 Des 19772. Agha Rustam Rohmatullah, 9 Jul 19983. Alya Nur Islami, 28 Mar 20024. Qorin Mun Adyatul Haq, 20 Jan 20055. Ikrimah Waliyurrohman Ahsanul, 5 Mei 20076. Nayla Syahida Achsanul Huda, 20 Nov 20117. Abdurahman Umarov Huda, 20 Nov 20148. Jauzah Firdauzi Nuzula, 8 Jun 20099. Tiara Nurmayanti Marlekan, 29 Des 199010. Syifa Hidayat Kalahnikova, 29 Agus  201211. Muhammad Ihsan Rais, 1 Januari 200012. Aisyahnaz Yasmin, 2 Juli 1989.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutus dua menterinya untuk menemui Komisi III DPR RI pada pekan depan guna membahas pencalonan Pelaksana Tugas Kepala Kepolisian RI Komjen Pol Badrodin Haiti.
“Kami belum mendengar secara resmi, itu kan baru pembicaraan-pembicaraan personal (di DPR). Mungkin pekan depan Pemerintah akan bicara dengan DPR sendiri, Komisi III, nanti pada waktunya,” kata Wapres Kalla, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (26/3).
Kedua menteri yang diutus untuk bertemu DPR adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdjanto, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo biasanya berkonsultasi dengan dia dan para menterinya terkait persoalan-persoalan yang terjadi, seperti pencalonan kapolri.
“Kalau itu ada konsultasi resmi Pemerintah seperti biasa, itu pasti Pak Jokowi dengan menteri-menteri, dengan saya biasanya,” tambah Wapres.
Sebelumnya, Komisi III berbeda pendapat terkait upaya pencalonan Badrodin menjadi Kapolri seperti yang diajukan Presiden Jokowi pekan lalu.
Sejumlah anggota Komisi III menginginkan penjelasan Presiden terkait pembatalan pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan sebelum melanjutkan proses uji kelayakan Badrodin.
Selain itu, uji kepatutan dan kelayakan Komjen Pol Badrodin Haiti harus segera dilakukan tanpa menunggu penjelasan presiden terkait pembatalan pencalonan Budi Gunawan.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Politisi senior Fuad Bawazier mengusulkan pengesahan kepengurusan Partai Politik tidak lagi dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, melainkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku lembaga independen.
“Saya dari dulu heran, kok partai politik disahkan oleh SK Menkumham. Itu tidak masuk akal dan bodoh. Mestinya oleh KPU,” kata Fuad Bawazier, di Jakarta, Kamis (26/3).
Fuad menegaskan, usul yang disampaikannya bukan sebatas mengenai persoalan dualisme kepengurusan Golkar maupun PPP yang belakangan mencuat. Apabila pengesahan partai politik tetap diberikan mandatnya kepada Menkumham maka akan terus terjadi saling menyalahkan.
“Tidak boleh diserahkan ke menteri. Nanti saling menyalahkan, bahkan saya dengar di internal kementerian saja ribut dengan dirjennya. Seharusnya melalui KPU saja,” ujarnya.
Pemberian kewenangan pengesahan kepengurusan partai politik dari Menkumham kepada KPU dapat dilakukan dengan merevisi Undang-Undang Partai Politik.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumpulkan tokoh-tokoh bangsa untuk mendiskusikan dan mencari solusi atas beragam problematika yang tengah dihadapi bangsa Indonesia.
“Silahturahmi ini mengambil tema sentral problematika bangsa dan solusinya. Problematika itu lebih dari sekadar masalah, tapi ada dimensi bahwa masalah itu sudah sangat akut, kronis, kompleks, dan rumit,” kata Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (26/3).
Dalam pertemuaan silahturahim itu, tampak sejumlah tokoh bangsa, antara lain Mahfud MD, politikus Golkar Fadel Muhammad dan Akbar Tandjung, Fuad Bawazier, Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, politikus Yenny Wahid, rohaniawan Katolik Romo Franz Magnis Suseno, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, dan sejumlah tokoh lain.
Menurut Din, kehadiran tokoh-tokoh itu mengatasnamakan pribadi, bukan institusi atau tempat di mana mereka bernaung saat ini.
“Silahturahmi ini memang terbatas karena keterbatasan tempat, sehingga tidak bisa menampung semua tokoh,” katanya.
Seluruh tokoh akan mendiskusikan sejumlah problematika bangsa. Mereka juga berupaya bersama-sama mencari solusi, untuk selanjutnya bisa disampaikan kepada pemangku amanat.
“Kita sengaja tidak tentukan problematika yang dibahas secara spesifik. Biar itu nanti terbuka, sekaligus membicarakan solusinya. Paling tidak menjadi acuan di lembaga di mana kita berada untuk terlibat dalam pelaksanaan solusi itu,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: