Jakarta, Aktual.co —   Pengacara senior OC Kaligis mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo bisa terjebak dalam pelanggaran hukum (abuse of power) jika tak segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah melalui proses hukum dan ketatanegaraan.

“Indonesia adalah negara hukum. Menabrak Undang-Undang dan menabrak putusan pengadilan identik dengan melakukan kejahatan jabatan,” ujar Kaligis kepada wartawan di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurutnya, Presiden telah bersumpah untuk berlaku seadil-adilnya dan memegang teguh UUD dan mejalankan segala Undang-Undang dan peraturannya. Oleh sebab itu dirinya meminta agar Jokowi menghormati dan melaksanakan keputusan pengadilan. Berdasarkan putusan praperadilan nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tertanggal 16 Februari 2015, Komjen Pol Budi Gunawan telah bebas dari status tersangka. Sehingga, tak ada lagi alasan bagi Presiden untuk tak segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Putusan praperadilan adalah sama dengan Undang-Undang sebagaimana dituangkan di dalam sumpah Presiden. Setiap keputusan pengadilan di negara manapun harus ditaati dan dilaksanakan tanpa diskriminasi.
“Maka, sesuai dengan visi misi Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita, Presiden wajib menjalankan putusan praperadilan komjen Budi Gunawan yang telah mempunyai kekuatan hukum,” ungkapnya.

Kaligis menegaskan, penundaan pengangkatan Komjen Budi Gunawan yang dipasung dengan predikat sebagai Tersangka adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Komjen Budi Gunawan yang harus dilindungi dengan semangat Equality Before the Law dengan telah dihapuskan status tersangkanya berdasarkan putusan praperadilan.

“Dalam kaitannya dengan hak konstitusional Komjen Budi Gunawan yang  telah melewati serangkaian proses ketatanegaraan untuk pengisian jabatan calon Kapolri dengan usulan tunggal yang diajukan oleh Presiden RI dan telah disetujui oleh DPR melalui  fit & proper test, oleh karenanya  pemasungan dengan predikat sebagai  Tersangka adalah bentuk pelanggaran terhadap hak konstitusional Komjen Budi Gunawan yang telah dihapuskan status tersangkanya melalui putusan praperadilan,” papar Kaligis.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dengan alasan telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat. Padahal, secara Komjen Pol Budi Gunawan telah melalui proses ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang. Jika Komjen Budi Gunawan tak dilantik sebagai Kapolri, maka Presiden bisa terjebak dalam tindakan melanggar Undang-Undang.

Presiden Jokowi telah mengajukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR lewat surat bernompor R-01/Pres/01/2015 itu tertanggal 9 Januari 2015. Setelah melalui proses fit and proper test, Sidang Paripurna DPR pada 5 Januari 2015 menyetujui pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri tertunda karena status tersangka yang ditetapkan KPK. Namun, penetapan status tersangka yang ditetapkan KPK itu dinyatakan tak sah oleh PN Jakarta Selatan melalui keputusan praperadilan No. 04/pid/prap/2015/PN Jakarta Selatan tertanggal 16 Februari 2015. Dengan demikian, tak ada lagi hambatan bagi Presiden Jokowi untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella menilai pengajuan hak angket oleh sejumlah anggota DPR dari partai Koalisi Merah Putih (KMP) dalam menyikapi keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly soal kepengurusan partai politik, merupakan tindakan yang salah alamat.
“Harusnya yang dipertanyakan itu Mahkamah Partai Golkar, karena Mahkamah Partai telah memutuskan perkaranya, bukan kemudian mempertanyakan Menkumham,” kata Patrice, di Jakarta, Kamis (26/3).
Patrice menilai Menkumham mengambil langkah benar dengan memutuskan berdasarkan undang-undang, yakni mengacu kepada keputusan Mahkamah Partai Golkar.
“Kecuali apabila Mahkamah Partai itu memenangkan kubu Aburizal Bakrie, lalu kubu Agung dimenangkan, maka itu bertentangan. Jadi menurut kami, keputusan Pak Yasonna itu sudah berdasar dan benar adanya,” tukas dia.
Atas sebab itu, Nasdem enggan ikut mengajukan hak angket terhadap Menkumham. Bagi Nasdem penggunaan hak angket terhadap Yasonna Laoly berlebihan dan salah sasaran.
“Kita tidak boleh terjebak pada persoalan-persoalan yang membuat agenda demokrasi menjadi terhambat. Nasdem hanya akan konsisten membahas kesejahteraan rakyat dan bukan sibuk mengurusi konflik tidak produktif seperti itu,” ujarnya.
Menurut Patrice, sesuai dengan semangat awal didirikannya, partai Nasdem berkomitmen untuk melakukan restorasi Indonesia. Hingga saat ini sejumlah masalah kebangsaan masih melingkari kehidupan masyarakat, diantaranya kemiskinan, pendidikan yang tidak layak, dan masih tingginya tingkat pengangguran.

Artikel ini ditulis oleh: