Jakarta, Aktual.co — PT Garuda Indonesia (Persero) menawarkan diskon menarik untuk rute domestik dan internasional selama pelaksanaan Garuda Travel Fair (GATF) 2015 di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 10-12 April 2015 .

“Garuda Indonesia memberikan diskon 13 persen untuk tiket rute domestik dan 20 persen untuk tiket rute internasional,” kata Sales and Service Manager Garuda Indonesia Kantor Cabang Denpasar, I Nyoman Sulendra di Kuta, Kabupaten Badung, Kamis (26/3).

Dia menjelaskan bahwa pelaksanaan GATF 2015 yang mengusung “Fly with Style” itu serentak digelar di 20 kota di Tanah Air dan untuk Pulau Dewata digelar di Lippo Mall Kuta. “Saat ini kebutuhan ‘travelling’ semakin tinggi dan menjadi gaya hidup di berbagai kalangan. Untuk itulah kami kembali menggelar GATF,” imbuhnya.

Selain menawarkan potongan harga untuk pembelian tiket baik rute domestik dan internasional, selama pelaksanaan pekan wisata dari maskapai penerbangan nasional itu juga menawarkan program dan penawaran menarik.

Penawatan tersebut antara lain pengunjung mendapatkan harga terbaik, kupon belanja di Bandara Changi Singapura sebesar 20 dolar Singapura untuk pembelian tiket Denpasar-Singapura, diskon khusus untuk kelas bisnis pada rute tertentu hingga kompetisi ‘selfie’ atau foto diri sendiri berhadiah jutaan rupiah dan penawaran menarik lainnya.

Tak hanya itu, maskapai penerbangan plat merah Indonesia itu juga menggandeng BCA sebagai bank partner yang juga memberikan sejumlah penawaran menarik bagi pemegang kartu kredit bank tersebut salah satunya tiket Rp1 untuk beberapa tujuan domestik dan internasional.

“Tujuan pemberian tiket Rp1 juta itu untuk menarik pemegang kartu kredit untuk mengikuti GATF itu. Jumlah destinasi bertambah dan jumlah anggaran juga akan bertambah. Tahun lalu kami keluarkan 80-90 tiket dalam tiga hari untuk tahun ini masih kami godok,” kata Agus Sumiko, perwakilan dari Kantor Fungsional Consumer Crad BCA di Kuta, Kabupaten Badung.

GATF 2015 rencananya diikuti 17 peserta pameran yang terdiri dari biro perjalanan wisata dan industri pendukung lainnya dengan target transaksi mencapai Rp20 miliar yang diharapkan didongkrak oleh transaksi pasar internasional.

Jumlah itu diharapkan meningkat dari transaksi tahun sebelumnya yang berhasil mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp12 miliar.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Staf Ahli Kementerian Keuangan bidang pengeluaran negara Purwiyanto memastikan kebijakan tentang keuangan menyentuh hingga ke daerah-daerah, salah satunya yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

“Sejumlah kebijakan pemerintah salah satunya tentang keuangan tidak akan sukses jika tidak didukung oleh seluruh elemen masyarakat,” ujar Purwiyanto di Semarang, Kamis (26/3).

Menurutnya, salah satu yang perlu disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yaitu postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Komponen penting dari postur APBN di antaranya besaran indikator ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, keseimbangan primer, keseimbangan umum, dan pembiayaan anggaran.

“Masing-masing besaran bisa dibedakan menjadi besaran dasar yang lebih terkait dengan kondisi perekonomian dan alamiah lainnya. Selain itu, dampak dari upaya baik kebijakan maupun administratif yang keduanya tergantung pada kualitas upaya yang ditempuh Pemerintah,” katanya.

Pihaknya menjelaskan, kualitas pelaksanaan APBN ditentukan oleh banyak aspek yang saling terkait secara erat, di antaranya ekonomi, politik, sosial budaya, dan hankam baik dalam negeri maupun internasional.

Selain itu, proses perencanaan, pembahasan, pelaksanaan, monitoring, pengawasan, SDM dengan kapasitas dan integritasnya, SDA, iklim, kondisi alam, dan lingkungan juga perlu dilakukan.

Perlu juga diperhatikan ketepatan waktu, langkah kebijakan, langkah administrasi serta prosesnya, optimalisasi antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, individu dan masyarakat. Selain itu kesamaan persepsi dan kualitas sinergi dari para pemangku kepentingannya juga harus diperhatikan.

“Oleh karena itu, komunikasi yang baik merupakan aspek penting karena akan meningkatkan persamaan persepsi, dan meningkatkan sinergi,” katanya.

Sementara itu, APBNP 2015 perlu dilakukan lebih awal karena perlu menampung program-program inisiatif pemerintahan baru dalam peningkatan kualitas belanja, di antaranya kebijakan subsidi, pangan, infrastruktur, dan program kerakyatan lainnya yang antara lain menimbulkan konsekuensi pada perubahan nomenklatur.

Percepatan tersebut juga dilakukan guna mengakomodasi dinamika berbagai faktor ekonomi makro di antaranya tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih konservatif, inflasi yang lebih tinggi, nilai tukar rupiah yang lemah terhadap dolar AS, harga minyak mentah yang lebih rendah, dan tingkat bunga SPN tiga bulan yang lebih rendah.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka