Jakarta, Aktual.co — Pengamat kemaritiman Thamrin School of Climate Change and Sustainability Alan F. Koropitan berharap forum maritim yang dibentuk pemerintah Indonesia-Jepang bisa mendukung implementasi “clean port” atau pelabuhan bersih yang ramah lingkungan.

“Forum maritim yang dibentuk dengan Jepang itu bisa mendorong terciptanya ‘clean port’. Kita bisa belajar banyak dari Jepang yang sistem pelabuhannya sudah sangat baik,” kata Alan dalam diskusi bertema “Maritim dan Perubahan Iklim: Potensi dan Ancaman Kedaulatan” di Jakarta, Kamis (26/3).

Menurut dia, konsep “clean port” di Indonesia masih mengawang-awang di tengah mimpi pemerintah untuk membangun tol laut. Pasalnya, manajemen pelabuhan Indonesia masing tumpang tindih. “Kalau mau biar wewenangnya jelas ya kasih saja ke satu pihak, Pelindo misalnya, jadi bisa terpenuhi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk jadi pelabuhan yang bagus,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) Ahmad Syafrudin mengatakan implementasi “clean port” bertujuan untuk membuat transportasi laut lebih efisien sekaligus berbahan bakar bersih. “Dengan mengimplementasikan ‘clean port’, bisa meminimalkan hingga 20 persen penggunaan bahan bakar. Di lain pihak, juga bisa mengurangi biaya kesehatan karena buruknya udara pelabuhan yang kotor,” katanya.

Menurut dia, belum ada pelabuhan di Indonesia yang menggunakan skema “clean port”, termasuk Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta.

“Tanjung Priok itu kapal yang kotor saja masih diterima, padahal di Tiongkok, Hong Kong atau Singapura sudah nolak kapal berbahan bakar kotor. Bahkan kapal Indonesia kadar belerangnya sudah mencapai 10.000 ppm yang punya andil besar sumbang karbon hitam dan karbondioksida,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Direktur Utama Riau Airlines (RAL) diminta bertanggungjawab penuh atas tunggakan pajak sebesar Rp80 miliar kepada Kanwil Pajak Riau-Kepulauan Riau dan tidak membebankannya kepada Pemerintah Provinsi Riau jika Badan Usaha Milik Daerah itu tidak mampu membayarnya.

“Ini tanggungjawabnya tentu yang melaksanakan kegiatan yang tentunya BUMD itu. Kita tanya dulu kalau memang tidak bisa tanggungjawab kenapa?” Kata Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson di Pekanbaru, Kamis (26/3).

Lebih jauh disampaikannya jika ternyata ada indikasi curang tidak membayar pajak, penggelapan itu kemana perginya tentu harus dipertanyakan. Menurut dia jika itu kesalahan manajemen, maka tentu manajemen bertanggungjawab.

Akan tetapi, lanjut dia, apabila itu merupakan konsekuensi atas kesalahan manajemen dan Dirjen Pajak mendesak Pemprov Riau yang bayar, perlu dikaji dulu. Karena memang, kata dia, Perusahaan BUMD yang bertanggungjawab adalah pemerintah. “Tapi kan ada direkturnya, kita panggil dulu direkturnya, ada apa tunggakan pajak sebesar itu,” tambahnya.

Terkait tengah giatnya Pemerintahan Jokowi-JK dalam memaksimalkan penerimaan pajak, dia sepakat tunggakan RAL itu harus dibayar. Namun, kata dia, Dirjen pajak perlu memberi surat itu dulu ke Pemprov Riau dan dipelajari oleh DPRD.

RAL sendiri saat ini sudah beberapa tahun tidak beroperasi dan aset pun semuanya sudah tergadai. Direksi menyatakan langkahnya adalah menunggu investor yang mau menanamkan modal untuk menghidupkan perusahaan penerbangan itu.

Dikatakan Aherson, untuk menunggu investor itu perlu jangka waktu dan proses yang tidak sembarangan. Investor akan melanjutkan RAL apabila dipandang memiliki nilai ekonomis. “Kalau tidak, mana ada yang mau, utang harus diselesaikan dulu,” imbuhnya.

Direktur Utama RAL, Teguh Prianto, pada rapat dengar pendapat Dengan Komisi C akhir Januari lalu menyatakan perusahaan penerbangan yang dipimpinnya masih punya nilai jual meskipun sudah tidak beroperasi sejak 2010 dan dinyatakan pailit pada 2012 tapi sedang proses peninjauan kembali. “RAL masih punya nilai jual karena belum dicoret di Kementerian Perhubungan, jadi masih punya nama. Bahkan sudah ada dari Malaysia yang menelpon untuk jadi investor. Tinggal setuju atau tidak pemegang saham,” katanya saat itu.

Artikel ini ditulis oleh: