27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 37313

LMND: Indonesia Bagaikan Balon Bocor

Jakarta, Aktual.co — Ketua Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND ) Lamen Hendra Saputra menyebut  Indonesia sekarang seperti balon bocor. Pasalnya, pemerintah kebocoran dengan adanya investasi asing yang merajalela tanpa ditunjang infrastruktur yang memadai.
Terkait hal itu, Lamen mengatakan Indonesia tidak cocok beralih ke paham Neolib.
“Indonesia itu sejak berdiri, filosofinya nya adalah anti dengan imperialis jadi tidak akan cocok menggunakan formula neolib, sekarang terbukti disemua sektor pemerintah ke dodoran, invetasi asing merajalela, sedangkan infrastruktur dalam negeri kita belum memadai jadinya seperti sekarang Indonesia seperti balon yang bocor dengan banyak lubang,” ujar Lamen saat dihubungi di Jakarta, Kamis (26/3).
Namun, menurutnya, yang sangat mengkhawatirkan adalah pendelegitimasian presiden dianggap sebagai kesalahan individu bukan sistem. Jadi, masyarakat hanya menilai presiden yang salah.
“Yang kami khawatirkan adalah upaya pendelegitimasian Jokowi ini dilihat hanya sebagai kesalahan individu bukan kesalahan sistem, padahal kita ketahui yang sangat bobrok hari ini adalah sistem neolib yang masih terus digunakan oleh pemerintah,” katanya
Lamen mengatakan harga-harga melambung tinggi tidak ada solusi dari pemerintah, bukan mencari cara meningkatkan produksi beras dan gula agar tercapai swasembada pangan pemerintah malah melakukan import beras dan gula besar-besaran yang pasti akan merugikan petani karena tidak sanggup bersaing.
“Jadi selain Jokowi, JK dan para menteri-menteri juga harus ikut bertanggung jawab. Jangan sampai ketika jokowi lengser orang nomor dua itu yang ambil untung,” tegasnya
Sementara, terkait aksi pergerakan mahasiswa, Lamen mengaku masih fokus konsolidasi untuk merespon KAA bersama Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI).

Artikel ini ditulis oleh:

Pengedar Sabu Ditembak Mati Polisi di Jakarta Barat

Jakarta, Aktual.co — Badan Narkotika Nasional menembak seorang bandar narkoba hingga tewas setelah berupaya melawan saat hendak ditangkap di Jalan Salam Raya RT 07 RW 06, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Belum diketahui identitas pengedar yang dihadiahi timah panas oleh petugas BNN. 
Menurut Yulianti (16) seorang warga kalau saat kejadian terdengar suara tembakan di sekitar lokasi kejadian.
“Mobilnya Honda Brio warna silver, diapit oleh dua mobil polisi, terus ditembakin mobil yang warna silver,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (26/3).
Dikatakan Yuli didalam mobil yang diduga dikendarai oleh pengedar terdapat dua orang. Salah satunya yakni sopir tewas tertembus peluru. 
“Yang nyetir itu yang yang ditembak. Kepalanya saya lihat berdarah,” sambungnya.
Yuli menambahkan kalau kedua pengedar yang ditangkap dan ditembak petugas BNN membawa narkotika jenis sabu dengan berat 1,3 kilogram.
“Saya lihat ada yang diambil dari dalam mobil. Kaleng susu itu kata petugas itu isinya sabu,” paparnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Pengamat: Pengelolaan Anggaran Kepala Daerah Harus Libatkan Legislatif

Jakarta, Aktual.co — Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irman Putra Sidin mengatakan bahwa pengelolaan anggaran kepala daerah harus dijalankan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. 
Bahkan menurutnya kalau pengelolaan tersebut harus ada persetujuan dari rakyat yang diwakilkan oleh legislatif.
“Harus ada persetujuan rakyat yang diwakili legislatif. Tidak boleh hanya berdasarkan saya punya niat baik. Itu lain persoalan,” katanya, Rabu (25/3).
Dikatakan Irman sesuai dengan undang-undang bahwa dalam pembahasan dan pengesahan anggaran harus melibatkan legislatif atau DPRD sehingga tercipta demokrasi.
“Kalau hanya niat baik, raja-raja dulu yang kekuasaannya absolut niatannya baik semua. Tapi, kan yang seperti itu ditentang oleh demokrasi,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

PPP Tolak Usulan Angket Menkumham

Jakarta, Aktual.co — Juru Bicara Fraksi PPP, Arsul Sani mengatakan bahwa pihaknya menolak ikhwal hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM yang diinisiasi oleh fraksi Partai Golkar.
Hal itu menyusul sudah diberikannya berkas dokumen yang berisi tanda tangan 116 anggota dewan dari 5 fraksi di DPR RI kepada pimpinan DPR, Rabu (25/3) malam.
“Kalau teman-teman yang ada di Muktamar Surabaya, kita menolak hak angket. Dan dibawah Ketua Umum PPP Romahurmudziy ini ada 34 orang dari totol 39 orang. Sedang yang ada di sana (PPP Djan Faridz) itu cuma 5 orang,” ucap Arsul yang juga anggota Komisi III DPR RI saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (26/3).
Menurut dia, posisi PPP Romi bersepakat melalui fraksi menolak pengajuan hak angket tersebut. Sehingga, bila ada kader PPP yang mendukung hak tersebut, pasti akan mendapatkan sanksi dari DPP.
“Sanski teguran tertulis sampe sanksi yang lebih berat kalau itu yang kesekian kali,” beber dia.
Lebih lanjut, sambung Arsul, dalam sidang Paripurna nanti PPP pasti akan menyampaikan menolak angket itu, sebab persoalan ini baik definisi kepengurusan parpol, itu bukan kepentingan strategis.
“Pimpinan DPR tidak bisa menolak, asal syarat formalnya ada. Tapi di paripurna?. Kalau misalnya paripurna mayoritas menolak. Demokrat menolak. PAN tidak mendukung atau KIH menolak, PPP minus lima menolak,” serunya menggambarkan tidak akan terjadi hak angket kepada Menteri Yasonna.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Lima Pelabuhan Penyebrangan di NTT Resmi Beroperasi

Jakarta, Aktual.co — Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur resmi mengoperasikan lima pelabuhan penyeberangan di daerah berbasis kepulauan itu, untuk melayani penumpang dan barang, seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan jasa pariwisata.

“Kelima pelabuhan itu, antara lain Waijarang di Kabupaten Lembata, Deri di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Menanga di Pulau Solor Kabupaten Flores Timur, Hansisi di Pulau Semau, Kabupaten Kupang dan Ndao di Kabupaten Rote Ndao,” kata Kabid Lalu Lintas dan Penyeberangan Dinas Perhubungan NTT Marsel Tupen Masan di Kupang, Kamis (26/3).

Pengoperasian itu ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima operasional penyeberangan tersebut di Kupang oleh dua bupati, yakni Bupati Lembata Eliazer Yentji Sunur dan Bupati Flores Timur Yoseph Lagadoni Herin. Bupati lain akan segera menandatangani berita acara tersebut.

Dia menjelaskan semua pelabuhan penyeberangan itu sudah selesai dibangun, bahkan beberapa sudah beroperasi lama, namun berita acara baru ditandatangani. Pelabuhan penyeberangan yang sudah beroperasi selama ini adalah Waijarang di Lembata.

Dia mengatakan Kementerian Perhubungan menaruh perhatian terhadap pembangunan di sektor perhubungan dengan membangun sejumlah dermaga untuk pelayaran umum dan dermaga atau pelabuhan penyeberangan.

Buktinya, katanya, sudah beberapa kapal penyeberangan yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk pelayanan kepada masyarakat di daerah itu.

Kapal-kapal bantuan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI adalah KMP Pulau Sabu, KMP Ile Boleng, KMP Sirung, dan akan datang lagi KMP Ile Labalekan yang sudah selesai dikerjakan. “Kapal Motor Penyeberangan Ile Labalekan dengan kapasitas 750 GT itu akan tiba di Kupang sekitar bulan Mei atau Juni mendatang,” katanya.

“Bukti lainnya, tahun ini akan dibangun dermaga penyeberangan baru, yakni di Wairiang, Kabupaten Lembata, dermaga penyeberangan di Seba, Kabupaten Sabu Raijua, dermaga penyeberangan di Pulau Pemana, Kabupaten Sikka, dan dermaga penyeberangan di pelabuhan Raijua, Pulau Rajua, Kabupaten Sabu Raijua,” katanya.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membangun 73 dermaga pelabuhan laut di daerah berbasis kepulauan itu yang telah masuk dalam sarana induk nasional 2015 untuk mendukung kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan tol laut.

Banyaknya dermaga yang dibangun di NTT, karena NTT merupakan provinsi kepulauan, sedangkan dermaga terbanyak di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan dermaga akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, dibangun 38 dermaga.

Pada tahun 2015, katanya, pemerintah akan membangun 13 dermaga. Ditargetkan lima tahun ke depan 73 dermaga sudah rampung dibangun di seluruh NTT sehingga membuka isolasi wilayah itu. “Pembangunannya bisa 5-10 tahun ke depan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

DPR dan Pemerintah Sepakat Percepat UU JPSK Tahun Ini

Jakarta, Aktual.co — Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan pihaknya akan mempercepat Rancangan Undang-Undang (UU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).  Dengan adanya UU JPSK, stabilitas sistem keuangan akan lebih terjamin, pasalnya UU JPSK sendiri memiliki payung hukum dan antisipasi yang kuat bila krisis moneter terjadi.

“Kita akan percepat, kalau dari DPR mereka intinya sepakat UU JPSK selesai tahun ini, harus jadi produk,” ujar Bambang usai rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (25/3).

Lebih lanjut dikatakan Bambang, UU JPSK nantinya harus memiliki mekanisme yang jelas untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi krisis. “Semua itu harus jelas dan tertulis, jadi kalau melakukan sesuatu nantinya tidak ada keraguan, UU nya harus dibuat sejelas mungkin.”

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR RI, Fadel Muhammad juga mengatakan hal yang serupa, yaitu pihaknya akan membuat sistem asristektur keuangan Indonesia. Salah satunya dengan pembentukan UU JPSK.

“UU JPSK nanti targetnya kita ingin tahun ini bisa selesai,” pungkas Fadel.

Untuk diketahui, pada tahun 2008 pemerintah pernah mengajukan RUU JPSK, namun DPR menolak pembahasan RUU tersebut dengan alasan lemahnya definisi kesulitasn keuangan dalam sektor keuangan dan perbankan yang menimbulkan krisis sistemik.

Selain itu, kalangan DPR menolak RUU JPSK yang diajukan pemerintah karena dianggap memberikan hak kekebalan hukum bagi pejabat pemerintah, serta belum jelasnya skema penyelamatan suatu bank yang menjadi sumber krisis.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain