Jakarta, Aktual.co — Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) beberapa hari terakhir mengalami penguatan hingga di bawah level Rp13.000. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (BI) hari ini, Rupiah berada pada level Rp12.932 menguat 0,31 persen dibanding hari sebelumnya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro mengatakan penguatan Rupiah tersebut disebabkan oleh dua faktor. Pertama karena tekanan terhadap Dolar AS menurun dan kedua pemerintah bersama otoritas moneter serius atasi masalah current account deficit (CAD).

Bambang juga mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan beberapa paket kebijakan untuk menurunkan CAD, diantaranya penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) Sementara dan Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP) Sementara. “Barang impor yang terkena tuduhan dumping akan dikenakan bea masuk untuk sementara, meskipun belum ada kepuusan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) atau Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI),” ujar Bambang di ruang rapat Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3).

Selanjutnya yaitu revisi PP Nomor 52 Tahun 2011 tentang fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance. Menurutnya, perusahaan yang mengekspor dan melakukan reinvestasi akan mendapatkan pengurangan PPh.

“Ketiga, meningkatkan porsi biodiesel dari 10 persen menjadi 15 persen,” kata dia.

Lebih lanjut dikatakan Bambang, paket kebijakan keempat adalah pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibidang reasuransi untuk mengurangi penggunaan reasuransi asing. Kelima, memperlancar remitansi atau jumlah kiriman uang dari tenaga kerja Indonesia (TKI).

“Keenam yaitu akses bebas visa kepada empat negara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Indonesia, yaitu China, Korea, Jepang, dan Rusia,” pungkasnya.

Untuk diketahui, pada Rabu (25/3) sore Komisi XI DPR RI memanggil Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS dalam rapat kerja. Rapat yang berlangsung selama enam jam tersebut membahas pelemahan Rupiah beberapa waktu lalu dan upaya yang diakukan pemerintah dengan otoritas moneter untuk mengatasinya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan proses stabilisasi yang dilakukan pemerintah melalui penerbitan paket kebijakan untuk mengatasi masalah defisit transaksi berjalan, tidak akan mengorbankan target pertumbuhan. “Stabilitas itu bukan berarti mengorbankan pertumbuhan, karena stabilitas yang kita mau tidak mengorbankan pertumbuhan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (25/3) malam.

Bambang menjelaskan upaya pemerintah untuk menjaga stabilisasi perekonomian sangat penting, karena bisa mendorong investasi di Indonesia, namun fokus jangka pendek tersebut tidak akan mengabaikan pencapaian target pertumbuhan. “Pertumbuhan itu datangnya dari APBN dengan alokasi belanja infrastruktur mencapai Rp290 triliun, PMN BUMN sebesar Rp70,4 triliun, ditambah dari investasi langsung (FDI) dan konsumsi rumah tangga dengan menjaga daya beli masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan stabilisasi ekonomi sangat penting dalam mendukung pencapaian pertumbuhan yang inklusif berkelanjutan dan memberikan pondasi fundamental yang kuat, agar perekonomian nasional bisa tumbuh lebih tinggi sesuai harapan.

Bambang mengatakan keterlambatan dalam melakukan stabilitas dan reformasi, membuat Indonesia yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi 7 persen pada periode 1990-1997, justru mengalami krisis finansial pada 1998. “Stabilitas tidak boleh dilupakan sama sekali, sekali kita lupa pada stabilitas, yang terjadi seperti di 1998. Siapa sangka Indonesia akan kolaps, padahal ekspor luar biasa terutama manufaktur yang berbasis padat karya, tetapi kita lupa menjaga stabilisasi khususnya di sektor keuangan,” ujarnya.

Ia optimistis target pertumbuhan masih bisa tercapai, seperti yang telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019 sebesar rata-rata 7 persen dalam lima tahun dan mencapai 5,7 persen sesuai asumsi dalam APBN-P 2015, meskipun pemerintah sedang melakukan stabilisasi.

Namun, proses stabilisasi perekonomian ini tidak akan dilepas mengikuti perkembangan yang ada, karena pemerintah tetap memberikan pengawasan agar investor tidak terlalu khawatir dengan perkembangan ekonomi dalam negeri.

“Stabilisasi tidak membiarkan perekonomian jalan begitu saja, misalkan kredit kita mudahkan, kemudian ‘monetary easing’, itu malah bisa ‘overheating’ dan itu yang ditakutkan investor,” kata Bambang.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi XI dengan empat lembaga keuangan tinggi negara pada Rabu (25/3) malam menggelar rapat dengar pendapat terkait stabilisasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun empat lembaga keuangan itu adalah Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi XI Fadel Muhammad dan dihadiri Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Gubernur BI Agus Martowardojo, dan Pelaksana Tugas Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan ini membahas terkait kurs rupiah yang saat ini telah melenceng jauh dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 yang sebesar Rp 12.500 per dolar AS.

Seperti diketahui, sejak sebulan terakhir, nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah, hingga berada di kisaran Rp 13.000 per dolar AS. Berdasarkan Kurs Referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) nilai tukar rupiah mulai masuk ke level Rp 13.000 per dolar AS pada 9 Maret 2015. Hanya dalam dua hari kemarin rupiah sempat berada di bawal level tersebut yaitu Rp 12.972 per dolar AS pada 24 Maret dan Rp 12.932 per dolar AS pada 25 Maret.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Aktual.co, sebanyak tujuh kesimpulan diputuskan dalam rapat tersebut. Adapun keputusan dalam rapat rupiah kali ini, antara lain:
1. Komisi XI DPR memandang bahwa kondisi fluktuasi nilai tukar rupiah pada saat ini dalam rentang yang harus mendapatkan perhatian secara khusus oleh pemerintah dan BI karena sangat berpengaruh terhadap rakyat Indonesia.

2. Komisi XI DPR meminta pemerintah dalam rangka memperbaiki defisit transaksi berjalan perlu menjalankan paket kebijakan yang ditujukan untuk perbaikan struktural dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah terkait dengan paket kebijakan yang mewujudkan L/C untuk ekspor produk sumber daya alam diwajibkan adanya sehingga kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan efektif.

4. Komisi XI DPR meminta kepada pemerintah, BI, dan OJK untuk melaksanakan amanat UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan semua trasanksi jual beli barang di dalam negeri menggunakan rupiah terkait dengan masih banyaknya instansi pemerintah dan BUMN yang bertransaksi dengan dolar AS. Diminta agar pemerintah segera memerintahkan BUMN-BUMN untuk mengakhirinya dan menggunakan sanksi lagi yang tidak mengindahkannya.

5. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah dan BI untuk menyiapkan paket kebijakan yang dapat mendorong ekspor manufaktur dan pertumbuhan industri subsitusi impor dengan kebijakan investasi dalam rangka pengurangan ketergantungan bahan baku dan penolong.

6. Komisi XI DPR RI meminta kepada pemerintah untuk melakukan upaya khusus (peningkatan kepatuhan, perbaikan SPT, perluasan basis pajak) terkait dengan target penerimaan negara dari sektor perpajakan dalam APBN-P 2015.

7. Komisi XI DPR meminta kepada OJK dalam rangka mewujudkan sistem keuangan inklusif dilakukan dengan penyiapan kelembagaan sumber daya manusia dan aturan agar kebijakan tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama UMKM.  

Artikel ini ditulis oleh: