Jakarta, Aktual.co — Perpindahan arus manusia dan barang antar wilayah dalam dan luar negeri juga berpengaruh dalam mendorong penyebaran virus meluas seperti virus dengue penyebab demam berdarah, kata Peneliti Fundamental Lembaga Biologi Molekuler Eijkman R Tedjo Sasmono.

“Dulu belum banyak orang menggunakan transportasi seperti pesawat, sekarang transportasi sudah masif sekali sehingga virus mudah penyebar dengan perantaraan orang maupun nyamuk yang tersimpan di dalam pesawat,” katanya, Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut dia, nyamuk aedes aegypti yang membawa virus dengue dapat terbawa saat di dalam pesawat, telurnya dapat terbawa oleh kendaraan yang berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya bahkan melalui manusia yang telah terinfeksi virus dengue.

Penyebarannya pun meluas tidak hanya antar wilayah dalam negeri namun juga antarnegara sehingga perlu mewaspadai jalur masuk penyebaran virus itu.

Ia memberikan contoh seorang wisatawan asing yang sebelum bepergian ke suatu daerah di negara lain tidak terinfeksi virus dengue penyebab demam berdarah.

Namun, setelah bepergian ia terkena virus dengue. Saat kembali ke negara asal, ia bisa menjadi penular lewat gigitan nyamuk yang mengigitnya kemudian berpindah menggigit orang lain.

Deputi Direktur Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Herawati Sudoyo menambahkan upaya menangani permasalahan penyebaran virus di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan antara lain pengawasan perbatasan atau jalan masuk transportasi yang sulit.

Selain pengawasan yang sulit, tantangan lainnya adalah manajemen dari genetik yang kompleks dan kesadaran masyarakat yang kurang.

“‘Boarder control’ di Indonesia sulit karena kita negara maritim,” katanya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan pengawasan jalan masuk transportasi atau “boarder control” yang sulit karena banyaknya celah masuk perpindahan manusia dan barang yang dapat melalui setiap pulau di wilayah nusantara.
“Misalnya, virus mers dan ebola kita periksanya di bandara sekarang coba lihat di Indonesia jalan masuknya banyak, tidak cuma bandara internasional kan, ada yang pakai kapal lewat pantai,” ujarnya.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia dengan latar belakang suku yang berbeda-beda juga menjadi tantangan dalam mengatasi permasalahan virus yang mana membuat manajemen dari genetik menjadi kompleks.
“
Kita mempunyai 700 bahasa di Indonesia artinya kurang lebih 700 suku yang mungkin satu tempat dengan tempat lain tidak mengerti bahasanya. Nah, 700 suku berarti 700 latar belakang genetik. Nah mereka-mereka itu sudah kita pelajari bahwa informasi genetik dari orang-orang yang tinggal di Indonesia bagian barat, Indonesia tengah, dan Indonesia timur itu berbeda,” tuturnya.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk pencegahan terinfeksi virus seperti vaksinasi dan menjaga kebersihan lingkungan juga masih kurang yang menjadi tantangan dalam upaya mengatasi permasalahan virus.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah maupun pihak lainnya tentu harus memulai kembali dari titik awal dengan memperkenalkan kembali vaksinasi dan manfaatnya sehingga dapat memberikan pemahaman dan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.

Ia memberikan contoh pemahaman masyarakat terkait vaksin campak dapat menyebabkan anak menjadi autis adalah salah sehingga hal ini yang perlu difasilitasi pemerintah seperti pusat kesehatan masyarakat untuk memberikan pemahaman yang benar.*

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah disarankan jalan terus dalam merevisi Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012. Sebab remisi merupakan hak seorang narapidana tanpa terkecuali kasus apapun.
Demikian disampaikan Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, ketika berbincang dengan Aktual.co, Rabu (25/3).
“Kalau diperketat, ini kan warga yang perlu mendapatkan binaan, bukan dihukum tanpa ada pengecualian,” ujar dia.
Romli mengatakan, pemberian remisi pun sesuai dengan konferensi internasional.  “Itu kan hal warga binaan, ya tinggal diberi saja. Kenapa ini kok malah dipersulit. Dia juga kan manusia, punya hak,” kata dia.
Dia pun berharap, agar Polri, KPK dan Kejaksaan menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham. “Teruskan saja ini kebijakan Kemenkumham, dan pemerintah lebih tahu. Ini pemerintahan untuk membenahi negara. Kalau ini tak ada maka bukan negara yang berjalan,” kata dia.
Seperti yang diketahui wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan disebut telah diketahui DPR. Meski tidak perlu mendapatkan persetujuan DPR, rencana revisi PP 99/2012 didukung DPR. 
“Itu waktu raker (rapat kerja) lalu (DPR dukung revisi PP),” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (22/3). 
Dia menyatakan bahwa PP 99/2012 memang bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 12/1995 tentang Pemasyarakatan. “Pasti (bertentangan) kalau dilekatkan,” ujarnya. 
Dalam PP 99/2012 memang terdapat aturan mengenai pengetatan remisi terhadap narapidana kejahatan khusus, yaitu kasus korupsi, terorisme, dan narkotika. 
Pada Pasal 34 B dijelaskan, remisi diberikan menteri setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait. Artinya, apabila narapidana itu terkait kasus korupsi, lembaga terkait yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal inilah yang dinilai bertentangan dengan UU Pemasyarakatan. 

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby