Jakarta, Aktual.co —Pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin berpendapat tindakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tidak mau melibatkan DPRD DKI dalam penyusunan APBD 2015, adalah sikap yang sangat tidak demokratis.
Dimana Ahok ingin kekuasaan terpusat di tangan dia saja, seperti layaknya pemerintahan absolut. Padahal pemerintahan di Indonesia memilih sistem demokrasi dalam bernegara, yang tidak memberi celah bagi kekuatan absolut untuk menjalankan pemerintahan. Yakni dengan adanya ‘trias politica’: eksekutif, legislatif dan yudikatif.
“Tidak boleh kekuasaan terpusat di satu orang, karena itu kekuasaan absolut. Karena pemilik kekuasaan yang sebenarnya adalah rakyat. Dan setiap lima tahun rakyat telah memilih dan memberi mandat kepada wakil-wakilnya. Itulah prinsip demokrasi,” ujar Irman, saat rapat angket untuk mendengar keterangan dari ahli tata negara, di DPRD DKI, Jakarta, Rabu (25/3).
Lanjut Irman, biar bagaimanapun DPRD merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang mengatasnamakan rakyat. Sebab dalam perundang-undangan yang berlaku disebutkan DPRD merupakan lembaga yang mewakili rakyat. 
Karena itulah, menurut Irman, Ahok telah menyalahi perundang-undangan saat tidak melibatkan dewan di penyusunan APBD. Padahal Wakil rakyat punya hak menerima usulan apa yang diinginkan rakyat.  “Makanya yang namanya anggaran harus ada persetujuan DPRD. Yang namanya APBD harus dibahas dan disetujui oleh DPRD,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co —  Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan membangun kampung haji di Kelurahan Belendung, Kecamatan Benda, atau sebelah selatan Bandara Soekarno Hatta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tangerang Said Endrawiyanto mengatakan bila rencana pembangunan telah dimulai dengan menyiapkan lahan seluas 20 hektare.

“Kita sudah siapkan lahan seluas 20 hektare dan kini menunggu bantuan dari pemerintah pusat untuk proses pembangunannya,” katanya, Rabu (25/3).

Ia mengatakan bila pembangunan kampung haji telah menjadi skala prioritas pada tahun 2016. Maka itu, Pemkot Tangerang telah menyampaikan rencana itu dan meminta agar dapat bantuan dalam pembangunannya. “Tinggal hanya menunggu bantuan dari pusat,” ujarnya.

Nantinya, kampung haji tersebut akan menjadi tempat persinggahan para calon haji. Ditambah lagi, Pemprov Banten pun belum memiliki asrama haji.

Dengan demikian, maka jamaah calon haji dari Provinsi Banten tidak lagi perlu ke Bekasi tetapi di kampung haji tersebut.

“Kampung haji bisa menjadi asrama haji. Lokasinya sangat strategis dengan Bandara Soekarno – Hatta yang kini sedang dalam proses pengembangan,” ujarnya.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menambahkan bila pihaknya pun menyiapkan hal lainnya seperti tempat kesehatan.

Pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada kementerian kesehatan agar nantinya RS Sitanala bisa dimanfaatkan dalam pengembangan tes kesehatan bagi para calon jamaah haji.

“Nanti kita siapkan semuanya mulai dari kampung haji hingga tempat tes kesehatan. Dengan begitu maka masyarakat tidak jauh lagi ke luar daerah,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid